Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menerima insentif fiskal kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan dari pemerintah pusat sebesar Rp6,19 miliar.

Insentif tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang turut didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 di Jakarta, Kamis (9/11) lalu. Seperti diketahui, untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah pusat melalui kemenkeu memberikan total insentif fiskal untuk kemiskinan ekstrem sebesar Rp750 miliar.

Penyerahan insentif fiskal dilakukan oleh wapres sebagai bentuk penghargaan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023.  

Adapun para penerima penghargaan insentif fiskal telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350/2023.

Penghargaan diberikan secara simbolis kepada tujuh provinsi terbaik, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalbar, dan Banten, serta kepada 18 kabupaten/kota.

Pemprov Kalbar sendiri diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kalbar, Mahmudah.  Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson mengungkapkan, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem Kalbar tahun 2023 sebesar 0,99 persen, turun dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar 1,41 persen. “Dan (Kalbar) merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang mengalami penurunan yang cukup cepat,” ungkapnya. 

Adapun apresiasi yang diterima Pemprov Kalbar, dijelaskan dia, karena memenuhi penilaian terbaik dengan empat kinerja penilaian. Yakni kinerja daerah, kepatuhan verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), pelaporan pelaksanaan kegiatan penurunan kemiskinan ekstrem, dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang bersifat langsung maupun penunjang. 

Harisson menambahkan, dana insentif fiskal yang telah diterima oleh pemprov itu akan dipergunakan untuk program peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan, dan program rehabilitasi sosial.

Hal itu dinilai sebagai langkah konkret pemprov untuk mendukung pencapaian target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.  “Pemprov Kalbar bertekad mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.  Sementara itu, dalam agenda penyerahan penghargaan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan tiga arahan untuk pemerintah daerah (pemda). 

Pertama, pemda diminta memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat.

Kedua, data P3KE diharapkan digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya.Lalu yang ketiga, Wapres meminta agar sinergi, dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemda, perguruan tinggi, dunia usaha serta industri di sektor potensial dapat diintensifkan.(bar)