Pemerintah Kota Pontianak mengancam akan menunda pencairan tunjangan tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara yang tidai membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal itu diungkapkan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Senin (30/10). Edi menyebutkan, ASN mesti jadi contoh dalam pembayaran PBB tepat waktu.

“Tingkat kepatuhan pembayaran TPP pada ASN di Pemkot Pontianak sudah mencapai 90 persen. PBB itu kan wajib dan mesti dibayar setiap tahunnya. Apalagi ASN sudah seharusnya menjadi contoh pada masyarakat,” kata Edi Rusdi Kamtono, Senin (10/30).Dalam upaya penegakan aturan pembayaran PBB bagi para ASN, Edi membuat aturan tidak membayarkan TPP para ASN, jika PBB belum dibayarkan.

Aturan tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Sehingga para ASN sudah mengetahui aturan ini. Oleh sebab itu, mereka harus menjalankan aturan yang sudah dibuat. Dengan membayar PBB para ASN juga membantu dalam upaya peningkatan pajak daerah. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mengatakan, aturan pembayaran PBB bagi para ASN sudah beberapa tahun lalu diterapkan. Tujuannya untuk memberikan contoh pada masyarakat agar lebih tertib PBB.

“Aturan ini sudah lama diberlakukan, hanya saja gaungnya tidak terdengar lagi. Harusnya aturan ini perlu diumumkan pada para ASN setiap tahun. Jika ASN tidak diingatkan mungkin saja ada yang nunggak PBB,” katanya. BKD Pontianak diminta dia dalam penertiban aturan jangan setengah-setengah. Apalagi ini memang aturan wajib bagi masyarakat. ASN pun dimintanya bisa menjadi contoh baik.

Apalagi ini bicara soal target pajak daerah. Sudah semestinya yang menjadi target mesti dapat tercapai.

Jikapun tidak tercapai seratus persen paling tidak di tahun ini keseluruhan target pajak daerah bisa di angka 90 an persen.

Bicara soal pajak daerah, sebenarnya masih bisa ditingkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu BKD mesti melakukan banyak inovasi menekan terjadinya kebocoran pajak.  Di tahun depan upaya peningkatan pajak diharap bisa lebih optimal. Karena akan ada bidang pendapatan daerah.

Dengan fokus untuk pendapatan pajak, besar harapan Satar untuk peningkatan pajak bisa semakin meningkat.Sementara itu, saat peringatan Sumpah Pemuda, kemarin, Edi Kamtono menilai hal tersebut sebagai momentum menjaga kondusivitas antarpemuda di tahun politk.

Bonus demografi menjadi peristiwa langka di dunia, ia berharap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemuda dan pemudi Indonesia.  “Pesan kepada anak muda untuk menggunakan teknologi informasi dalam hal yang positif, terutama dalam pertumbuhan ekonomi dan literasi,” katanya usai apel Peringatan Sumpah Pemuda ke-95, di Kantor Wali Kota, Senin (30/10). 

Sumpah Pemuda kali ini mengangkat tema ‘Bersama Majukan Indonesia’. Tongkat estafet pembangunan di masa mendatang akan diserahkan kepada pemuda. Gebrakan baru di kalangan generasi muda diperlukan agar tidak tergerus zaman. Edi menyebut, semangat pergerakan juga harus dibarengi dengan kebijaksanaan.

Oleh karena itu menurutnya diperlukan kolaborasi dari kaum pemuda dengan orang tua.  “Apalagi temanya tentang persatuan, artinya kita perlu bersatu lintas generasi. Namun untuk bahan bakarnya ada di jiwa muda,” ujarnya.

Sikap persatuan yang digaungkan pemuda 95 tahun lalu itu harus dilanjutkan. Di tengah keberagaman masyarakat, Edi berharap menjadi kekuatan bangsa memperkokoh prinsipnya sebagai sebuah negara. Di Kota Pontianak sendiri, imbuhnya, terus menyelaraskan impian Indonesia Emas di tahun 2045. “Pemuda harus memandang keberagaman sebagai anugerah, kekuatan, dan harus menjadi tulang punggung ketangguhan negara,” lanjut dia. (iza)