Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengungkapkan, saat ini tengah dilakukan penelitian tahap akhir terhadap tanaman kratom oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Meski demikian, ia menilai masih dibutuhkan waktu yang cukup lama hingga penelitian tersebut selesai, dan kemudian bisa dibuat regulasi dari hasil penelitian yang ada.
Sambil menunggu proses tersebut, ia pun mempersilahkan masyarakat Kalbar untuk terus melanjutkan usaha kratom, baik yang bertani maupun usaha ekspor yang selama ini sudah berjalan. “Sementara itu (proses pengujian) ya masyarakat silahkan saja, terus saja (usaha kratom), sampai hasil lab (uji) keluar, tapi itu cukup memakan waktu lama. Jadi (saat ini) boleh, belum ada larangan,” jelasnya kepada awak media, Selasa (30/5).
Dirinya menceritakan baru-baru ini sudah berbicara dengan Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Panca Putra Tarigan. Yang kebetulan Deputi II KSP lah yang ditugaskan pemerintah pusat untuk menangani soal kratom. “Sekarang dalam tahapan uji lab oleh BRIN, masalahnya waktu itu kendala biaya. Karena satu keranjang (alat) untuk uji itu harganya berapa ratus juta begitu, itu nanti (dilakukan) uji dengan tikus. Harus tuntas uji labnya ini, dengan media uji coba tikus, itu yang (saya) bicarakan dengan Deputi II (KSP),” terangnya.
Untuk itu, Midji-sapaan karibnya mengatakan, tetap perlu dipikirkan opsi terburuk dari hasil penelitian nanti. Jika memang hasilnya dinyatakan bahwa kratom berbahaya dan harus dilarang, maka Midji meminta pelarangan tidak serta merta dilakukan. Harus ada masa jeda atau transisi bagi masyarakat atau para petani yang menggantungkan hidupnya dari kratom ke jenis usaha yang lain. Waktunya bisa antara 10 sampai 15 tahun.
“Itu usul saya, supaya kalau mau dikurangi luas lahan tanam (kratom), (ada waktu untuk) alih fungsi lahan. Apapun hasil lab itu tidak bisa langsung melarang, harus menyesuaikan waktu mereka (petani) beradaptasi dengan sumber pendapatan baru, itu saja, kalau tidak, tidak bisa,” pungkasnya. (bar)
