Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat mencatat sebanyak total 86.570 jiwa terdampak banjir sepanjang tahun 2023. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 82 desa, 27 kecamatan, dan lima kabupaten/kota yang terdampak banjir hingga Selasa (14/3).
Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel mengungkapkan, lima kabupaten yang terdampak banjir sepanjang 2023 ini, antara lain Kabupaten Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Landak dan Singkawang. “Untuk update hari ini (kemarin) akan kami share pukul 17.00, masih dalam proses validasi data. Secara umum banjir di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak dan Melawi sudah mulai surut. Warga sudah dapat beraktivitas normal,” ungkap Daniel kepada awak media, Rabu (15/3).
Adapun dari lima kabupaten/kota yang terdampak banjir, di Kabupaten Bengkayang, wilayah terdampak mencakup 14 desa dari lima kecamatan. Sementara penduduk yang terdampak ada 1.133 kepala keluarga (KK) atau 4.033 jiwa, dan rumah terdampak 770 unit. Lalu di Kabupaten Sambas, wilayah terdampak ada 51 desa dari 13 kecamatan. Jumlah penduduk terdampak ada sebanyak 17.315 KK atau 63.519 jiwa. Rumah terdampak sebanyak 17.740 unit.
Kemudian di Kota Singkawang, wilayah terdampak ada satu kelurahan dari satu kecamatan. Jumlah penduduk terdampak ada 52 KK atau 317 jiwa. Tidak ada rumah terdampak. Sedangkan di Kabupaten Kapuas Hulu, wilayah terdampak ada tiga desa dari tiga kecamatan. Penduduk terdampak ada 58 KK atau 191 jiwa, dan rumah terdampak ada 52 unit.
Sementara, Kabupaten Landak, wilayah terdampak ada 13 desa, dari lima kecamatan. Dengan penduduk terdampak sebanyak 4.655 KK atau 18.510 jiwa. Rumah terdampak ada 4.656 unit. Daniel menjelaskan, Pemprov Kalbar sudah menyalurkan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Kota Singkawang. Selain itu, BPBD Kalbar telah menurunkan beberapa personel di Kabupaten Landak dan Melawi untuk melaksanakan asesmen terkai warga dan wilayah yang terdampak.
“Data ini nanti menjadi salah satu dasar untuk menyalurkan bantuan di Landak dan Melawi. Landak sudah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana batingsor,” ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota yang terdampak banjir untuk memonitor keadaan di lapangan. “Masyarakat diimbau harus tetap waspada ketika ada banjir susulan karena cuaca sekarang sangat ekstrem, dan kami minta kepala desa segera berkoordinasi dengan pihak PLN apabila rumah warganya terendam banjir, supaya aliran listrik diputus jika berpotensi mengancam keselamatan warga. Segera melapor kepada camat dan BPBD kabupaten/kota,” katanya.
Terkait banjir, Gubernur Kalbar Sutarmidji mendesak pihak terkait yang berwenang di pemerintah pusat agar melakukan pengerukan muara Sungai Kapuas. Hal tersebut menurutnya merupakan salah satu cara agar banjir di wilayah Kalbar bisa dikendalikan.
Seperti diketahui akibat hujan dengan intensitas tinggi, beberapa wilayah di Kalbar mengalami banjir dengan kedalaman bervariasi. “Banjir di Kalbar ini ya, tidak usah banyak cerita, masalahnya terjadi karena pengerukan Sungai Kapuas tidak dilakukan lagi sudah lebih dari lima tahun,” ungkapnya.
Kewenangan pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas menurutnya berada di bawah pemerintah pusat. Ia pun mempertanyakan mengapa kementerian terkait seolah saling lempar dengan persoalan ini. “Itu (katanya) urusan Kementerian Perhubungan, nanti Kementerian Perhubungan bilang Kementerian PUPR, nah begitu-begitu saja,” katanya.
Ia menilai dangkalnya DAS Kapuas sudah terbukti terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Di kawasan muara misalnya, Midji, sapaan karibnya menjelaskan, ketika rutin dilakukan pengerukan, dulunya kedalaman muara di saat air pasang tertinggi bisa mencapai sekitar tujuh meter. Sementara saat ini menurutnya hanya tinggal sekitar 4,6 meter saja.
“Artinya 2,5 meter sudah dangkal, nah air kan tempatnya di sungai, nah kalau sungai pendangkalan 2,5 meter, dia (air) main ke darat, begitu saja. Jangan (berpikir) susah-susah,” pungkasnya.
DAD Kalbar Buka Posko Banjir
