Pernyataan Gubernur Kalbar Sutarmidji yang meminta Kepala Balai yang mengurus Daerah Aliran Sungai (DAS) segera angkat kaki dari Kalbar menuai polemik. Menurut Midji, sudah lebih dari lima tahun muara Sungai Kapuas dan DAS lainnya tak pernah dikeruk. Midji juga menyebutkan jika kementerian yang menangani pengerukan alur drainase primer tak bisa menyediakan anggaran, Midji minta dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Midji menganggap bahwa pusat sudah tak mampu dan meminta harusnya anggota DPR RI dapil Kalbar bersuara. Terhadap hal tersebut, Martinus Sudarno, anggota DPRD Provinsi Kalbar dari fraksi PDI Perjuangan angkat bicara.
“Beginilah model Gubernur Kalbar. Sudah lagu lama, kalau terjadi sesuatu di Kalbar pasti mencari kambing hitam. Orang lain disalahkan, gaya kepemimpinan apa ini? Tidak bisa menangani dengan mulai mencari kambing hitam seperti kejadian banjir di Kalbar ini,” ucapnya dengan nada geram.
Menurut Martinus, penyebab banjir di Kalbar dan di beberapa daerah karena banyak faktor. Pertama kondisi daya tampung alam di Kalbar yang sudah kelebihan kapasitas. Sudah terlalu banyak izin konsesi lahan kebun sawit dan tambang diberikan. Sehingga daerah resapan air tidak tersedia cukup banyak. Sementara rata-rata curah hujan di Kalbar sangat tinggi.
“Dari faktor alam dan faktor manusia juga rentan menjadi penyebab banjir,” ujarnya. Faktor pemimpin juga dapat menjadi pemicu seandainya kewenangan seorang Gubernur Kalbar ogah atau malas-malasan berkoordinasi dengan pemerintah pusat (pempus). Pertanyaannya mungkin, apakah selama ini ada permintaan resmi untuk melakukan pengerukan. Pernah tidak, bicara dan koordinasi dengan wakil rakyat di DPR RI.
“Jangan sudah terjadi sesuatu, lalu menyalahkan pihak lain termasuk anggota DPR RI. Itu namanya gubernur sangat cerdas. Kalau terjadi sesuatu di Kalbar, ketika tidak mampu cerdasnya menyalahkan orang lain. Saya kira Gubernur Kalbar paling cerdas dan tidak pernah salah. Yang salah pihak lain,” ucapnya kembali.
Dia menambahkan seandainya yang salah Balai Sungai di Kalbar, Martinus mempertanyakan apakah Pemprov Kalbar selama ini juga melakukan koordinasi atau tidak. Kalau ada koordinasi bagaimana dan apa hasilnya. Jangan langsung diusir-usir dan masuk ke media massa.
“Jadi jangan merasa hebat sendiri dan bisa dikerjakan sendiri. Terbukti Gubernur Kalbar tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan pihak lain,” katanya.
Di satu sisi, dia meminta perbaiki gaya komunikasi kepala daerah. Sebab apapun yang namanya manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan karena terjadi sesuatu, lalu menyeret lembaga atau pihak lain. “Itu yang kami kritisi,” pungkasnya.
Martinus juga mengatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menolak dengan tegas apabila Gubernur Kalbar memaksakan anggaran pengerukan sungai melalui APBD Kalbar Tahun Anggaran 2024 mendatang. Sebab, itu bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi berada di pemerintah pusat. (den)
