Pelarangan Ekspor Bauksit Mentah Bisa Tingkatkan PAD Kalbar

- Kamis, 12 Januari 2023 | 09:56 WIB
ilustrasi
ilustrasi

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji optimis kebijakan pemerintah melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit tak akan berdampak besar bagi penurunan perekonomian di daerah ini. Ia memandang kebijakan itu justru dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) karena Kalbar telah memiliki smelter bauksit.

“Beberapa sektor yang akan dilarang seperti andalan Kalbar yakni ekspor bauksit mulai Juni (2023) tidak boleh ekspor mentah. Akan tetapi kalau saya memandangnya saya tidak khawatir, bahkan saya optimis PAD justru akan lebih meningkat. Lantaran Kalbar telah memiliki smelter untuk bauksit,” ungkapnya.

Midji-sapaan karibnya memperkirakan, ketika produksi di smelter bauksit meningkat 20 persen saja, maka itu sudah bisa menutupi pendapatan dari kebijakan larangan ekspor bijih bauksit mentah. Karena dari perhitungannya, perbandingan nilai tambah dari ekspor bahan mentah dengan bahan setengah jadi mencapai tujuh kali lipat.

“Artinya ketika diekspor mentah nilanya satu, lalu dibandingkan dengan diekspor setengah jadi nilainya meningkat tujuh kali,” jelasnya. Orang nomor satu di Kalbar itu merincikan, ketika dilakukan hilirisasi dari bauksit menjadi alumina, nilainya meningkat menjadi tujuh kali lipat. Kemudian jika dari alumina kembali diolah menjadi aluminium, maka nilai tambahnya kembali meningkat menjadi 19,2 kali lipat. 

“Jadi harus dilarang ekspor mentah untuk anak cucu kita ke depan,” ucapnya.

Midji sendiri masih memiliki kekhawatiran jika ke depan sumber daya alam (SDA) Kalbar habis, tetapi masyarakatnya belum mandiri. Atau dalam artian sumber daya manusianya (SDM) belum baik. Maka dari itu, ia berkomitmen untuk terus meningkatkan SDM di Kalbar secara merata.

“Jika kita memiliki SDM unggul lebih 25 persen dari usia produktif maka sekalipun tidak memiliki SDA maka kita bisa menguasai perekonomian baik lokal, regional bahkan internasional. Makanya kita terus bergerak untuk membangun sarana pendidikan dalam upaya peningkatan SDM Kalbar,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah telah memutuskan melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit sekaligus mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan pelarangan tersebut akan mulai diberlakukan pada Juni 2023.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” ujar Presiden seperti dikutip dari rilis Sekretariat Kabinet (Setkab) RI.

Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kata Kepala Negara, diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun. Presiden menegaskan, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah juga akan terus mengurangi ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan SDA dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.

Mengenai potensi bauksit di Kalbar, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kalbar Syarif Kamaruzaman mengungkapkan, provinsi ini memiliki potensi pertambangan bauksit yang cukup besar. Berdasarkan data bahkan 66,77 persen potensi bauksit di Indonesia terdapat di Kalbar.

Potensi bauksit tersebut menurutnya tersebar di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sanggau, Ketapang serta beberapa daerah lain. Dengan hilirisasi yang dilakukan diharapkan dapat berdampak bagi daerah misalnya pertumbuhan ekonomi, investasi, penyerapan tenaga kerja dan lainnya.

“Kalbar memiliki potensi bauksit 66,77 persen, tentu dengan hilirisasi maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, investasi dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.(bar)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Balap Liar Mulai Resahkan Warga Sukadana

Rabu, 17 April 2024 | 11:20 WIB

Pj Gubernur Kalbar Sidak Pegawai Usai Libur Lebaran

Selasa, 16 April 2024 | 09:12 WIB

Warga Ngabang Keluhkan Tarif PDAM Naik Drastis

Senin, 15 April 2024 | 14:30 WIB

Polres Sintang Cegah Praktik Kecurangan di SPBU

Selasa, 9 April 2024 | 09:27 WIB

Ismail Jadi Pj Bupati Mempawah, Gantikan Herlina

Minggu, 7 April 2024 | 11:15 WIB
X