Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji seluruh kepala perangkat daerah di bawahnya agar mempercepat proses pekerjaan proyek sejak awal tahun. Menurut Sutarmidji, untuk pembangunan jalan misalnya, sudah bisa dikerjakan mulai Januari hingga Februari.
“Awal tahun sebagian besar proyek jalan sudah bisa dikerjakan. Karena nilainya (pembangunan jalan) besar, dan kondisinya memerlukan mobilitas angkutan material yang banyak,” usai menghadiri kegiatan paparan capaian Pemprov Kalbar Tahun 2022 bersama seluruh kepala perangkat daerah di Ruang Analisis Data (DAR), Senin (2/1).
Permintaan Gubernur tersebut terkait percepatan penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi Kalbar. Dengan memulai pekerjaan di awal tahun, lanjut Midji, penyerapan anggaran akan lebih cepat terealisasi. Manfaatnya juga akan lebih cepat dirasakan masyarakat.
Untuk penyerapan anggaran tahun 2022, Midji, sapaan karibnya, memperkirakan capaian akhirnya bisa di atas 95 persen. Walaupun untuk saat ini baru 92 persen lebih, Kalbar sudah berada di urutan 10 besar nasional untuk realisasi serapan anggaran.
“Tetapi selesainya (laporan) nanti, diperkirakan setelah perhitungan-perhitungan, sekitar di atas 95 persen,” katanya. Meski capaian penyerapan tersebut dinilai sudah baik, namun Midji meminta agar pada tahun 2023 bisa lebih ditingkatkan. “Saya rasa di tahun 2022, capaian kita (Kalbar) bagus dibandingkan tahun 2021. Pada 2023 ini tentu harus lebih ditingkatkan,” ungkapnya.
Sementara untuk capaian pendapatan Kalbar di tahun 2022, menurut Midji angkanya lebih dari 100 persen. Dengan demikian Kalbar berhasil masuk lima besar nasional persentase capaian pendapatan tertinggi. Realisasi pendapatan yang baik itu menurutnya bisa dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik lebih dari Rp700 miliar dibanding tahun 2021 lalu.
Namun demikian Midji menjelaskan, peningkatan PAD sebesar Rp700 miliar itu tidak semuanya bisa digunakan oleh Pemprov. Angka tersebut harus dibagi-bagi lagi, seperti bagi hasil pajak untuk pemerintah kabupaten/kota. Dari Rp700 miliar itu, sekitar Rp100 miliar merupakan dana bagi hasil pajak ke 14 kabupaten/kota.
Kemudian dari Rp700 miliar itu pula, dipotong untuk pembiayaan defisit sekitar Rp300 miliar.
“Jadi yang bebas bisa digunakan (Pemprov) itu kurang lebih Rp154 miliar saja dari Rp700 miliar itu. Semua kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur sehingga jalan tahun ini (2023) mendapat porsi (anggaran) yang sangat besar,” jelasnya.
Selain itu Midji berharap dana bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota yang diberikan provinsi, seluruhnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini pihaknya juga sudah diminta oleh pemerintah pusat untuk mengevaluasi, agar porsi belanja infrastruktur di setiap kabupaten/kota minimal 40 persen dari total anggaran.
“Saya melihat jangan sampai ada kabupaten/kota belanja infrastrukturnya atau belanja modalnya itu tidak sebesar bagi hasil pajak yang kita transfer. Itu kalau daerah melakukan hal itu, tidak akan maju,” imbuhnya.
Sementara besaran alokasi anggaran untuk pembangunan jalan provinsi sendiri, di tahun 2023, Midji menyebutkan totalnya sekitar Rp700 miliar lebih. Dengan anggaran jalan yang besar itu, ia memperkirakan di akhir jabatan nanti persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sudah bisa mencapai angka 80 persen.
“Jalan mantap itu 80 persen dari 49 (di awal masa jabatan), jadi selama saya menjabat saya bisa meningkatkan status jalan provinsi mantap itu 31 persen. Itu capaian yang sangat besar sebetulnya, karena anggarannya kita terbatas,” terangnya.
Dari 14 kabupaten/kota, alokasi anggaran untuk jalan dikatakan Midji paling besar ada di Kabupaten Ketapang. Itu karena ruas jalan provinsi di daerah paling selatan Kalbar itu memang paling banyak dari daerah lain. Selain itu juga di Kabupaten Sintang dan Melawi, juga tak kalah besarnya.
