Penyaluran Solar Capai 78 Persen

- Sabtu, 26 November 2022 | 11:42 WIB
SOSIALISASI : Sosialisasi sinergitas DPR RI dan BPH Migas di Ketapang, Selasa (22/11). IST
SOSIALISASI : Sosialisasi sinergitas DPR RI dan BPH Migas di Ketapang, Selasa (22/11). IST

Komisi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Mukti Yunarso, mengatakan dari Januari – November 2022, pihaknya telah menyalurkan BBM, baik jenis minyak solar dan minyak tanah (JBT) dan jenis BBM pertalite (JBKP) ke Kabupaten Ketapang. Dia merincikan, di kabupaten ini, kuota JBT untuk solar sebesar 37,617 kiloliter tersalur sebanyak 29,494 kiloliter atau 78,4 persen, serta kuota JBKP, pertalite sebesar 87,542 kiloliter tersalur sebanyak 73,911 kiloliter atau 84,8 persen. “Dengan ditambahkannya kuota untuk JBT dan JBKP diharapkan kebutuhan BBM, khususnya di Kabupaten Ketapang dapat tercukupi sampai dengan akhir tahun 2022,” ungkapnya saat menggelar sosialisasi di Ketapang, Selasa (22/11).

Sementara pada periode yang sama, kuota nasional setelah penambahan untuk JBT, kuota solar sebesar 17,83 juta kiloliter tersalur sebanyak 15,76 juta kiloliter atau 86 persen, dan kuota minyak tanah sebesar 0.48 juta kiloliter dapat tersalur sebesar 0,42 juta kiloliter 87,83 persen, serta untuk kuota JBKP, pertalite kuota sebesar 29,91 juta kiloliter tersalur sebanyak 25,52 juta kiloliter atau 85,32 persen.

Dia juga menjelaskan, Presiden RI, Joko Widodo memerintahkan BPH Migas untuk menerapkan sekaligus mengawasi BBM satu harga agar ketersediaan serta harga BBM bisa merata di seluruh wilayah Indonesia. Sampai 2022 ini telah terbangun 409 penyalur BBM satu harga dari target sebanyak 583 penyalur BBM satu harga sampai tahun 2024, sehingga masyarakat dapat mudah dalam akses pembelian BBM dan dengan harga yang sama.

Penyalur BBM satu harga ini akan terus dibangun demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan peningkatan penggunaan gas bumi domestik, BPH Migas juga mendorong badan usaha, baik BUMN atau swasta agar membangun secara masif jaringan gas kota agar bisa dinikmati oleh masyarakat dan membantu untuk mengurangi beban subsidi pemerintah atas penggunaan LPG 3 kilogram.

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengaturan, BPH Migas juga bekerjasama dengan aparat keamanan. Pada 2021, BPH Migas menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 9.033,780 kiloliter atau setara Rp85.820.910.000. “Pada era 4.0 ini kami mendorong agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BBM baik JBT maupun JBKP dapat diterapkan menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi My Pertamina,” ungkapnya.

Atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas, tentunya hal ini harus mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan utamanya adalah dukungan dari Komisi VII DPR RI. Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam mengkonsumsi BBM, khususnya BBM bersubsidi. “Kami berharap mari kita bersama untuk turut mengawasi agar penggunaan BBM bersubsidi dapat tepat sasaran,” ajak Mukti. (afi)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Dua Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Dilanda Gempa

Kamis, 21 Maret 2024 | 22:06 WIB
X