Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung pesimis target pemerintah provinsi terhadap infrastruktur jalan dapat mencapai 80 persen berstatus mantap. Nada tersebut disampaikan Suyanto setelah melihat keberpihakan anggaran sejak 2019 hingga 2023 yang belum maksimal.
“Kebutuhan membenahi infrastruktur di Kalbar mencapai Rp6,5-7 triliun. Namun yang dianggarkan sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 dan sedang dibahas belum menyeluruh. Artinya, masih dibutuhkan banyak anggaran supaya beberapa kabupaten yang infrastruktur jalannya rusak parah bisa saling terhubung,” ucap anggota Komisi IV DPRD Kalbar itu di Pontianak, kemarin.
Menurut dia, target yang disampaikan gubernur dan wakilnya terkait 80 persen jalan di Kalbar berstatus mantap sangat baik. Harusnya semua komponen mendukung penuh. Namun dukungan harus dilihat melalui keberpihakan anggaran infrastruktur yang maksimal.
“Saya percaya porsi anggaran besar hasilnya akan maksimal. APBD kita, tidak mencukupi untuk penanganan jalan rusak provinsi. Kita punya wakil rakyat dapil Kalbar di bidang infrastruktur. Ini yang harusnya dimainkan dengan menjalin kerja sama,” katanya.
Kerja sama tersebut misalnya, lanjut Tanjung, mengusulkan jalan-jalan rusak provinsi yang terlampau panjang dan membutuhkan anggaran besar dengan mengubah statusnya dari jalan provinsi menjadi jalan negara. Dengan begitu, dukungan anggaran dari APBN bakal lebih maksimal.
“APBD Kalbar sepanjang tahun berkisar pada angka lima koma sampai tujuh triliun rupiah. Jelas saja tidak mencukupi apabila semuanya untuk infrastruktur jalan. Harusnya status jalan tersebut menjadi jalan nasional,” ucap dia.
Politisi Hanura ini berpendapat, kerusakan beberapa ruas infrastruktur jalan di Kalbar sudah parah. Boleh dibilang 50 persen, jalan provinsi di kabupaten dan kota dengan status rusak parah. Misalnya, jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sintang, Melawi, Kayong, Ketapang, Sanggau, dan Sekadau. “Kami pernah cek. Kondisinya musim penghujan seperti bubur. Musim kemarau berdebu,” katanya.
Membenahi infrastruktur Kalbar, masa kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan yang hanya tersisa satu tahun lagi, sepertinya target tersebut harus dilihat kembali. Kalaupun dukungan anggaran APBD murni ada pada tahun 2023, kemungkinan nilainya masih terbatas meski cukup besar. “Sehingga saya berkeyakinan target tersebut, rasanya sulit diwujudkan,” ucap dia.
Solusi lain dalam membenahi infrastruktur jalan, usul Tanjung, dengan mengusulkan pembentukan Provinsi Kapuas Raya kepada pemerintah pusat. Sebab, dengan pemekaran rentang kendali lebih pendek. Anggaran dua provinsi ini akan lebih besar. Baik untuk DAK dan DAU. Namun, hingga kini DOB Kapuas Raya belum kelihatan sama sekali.
Tanjung berpendapat, upaya Pemprov Kalbar memperjuangkan Kapuas Raya belum maksimal. Pemerintah provinsi harus bekerja sama dengan anggota DPR, kementerian, dan lembaga lain dalam memperjuangkan Kapuas Raya.
Ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Melawi, Gubernur Kalbar, Sutarmidji meninjau dua ruas jalan provinsi. Dari total sekitar 102 kilometer jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi di sana, ia menargetkan tahun 2023 seluruhnya sudah dalam kondisi mantap.
Di sepanjang perjalanan yang ditempuh sekitar tiga sampai empat jam itu, Midji mengunjungi berbagai tempat. Mulai dari sekolah, masjid, pesantren, meresmikan kantor cabang pembantu Bank Kalbar dan melihat pembangunan Jembatan Melawi II. Ada dua ruas jalan provinsi yang dilalui selama perjalanan seharian itu, yakni Jalan Juang dan Jalan Sayan-Kota Baru-Sokan.
Khusus untuk ruas Jalan Sayan-Kota Baru-Sokan, menurutnya tahun ini sudah dilakukan perbaikan dengan anggaran Rp10 miliar. “Jalan provinsi di Kabupaten Melawi sudah mulai kami kerjakan tahun ini (Sayan-Kota Baru-Sokan) dengan anggaran Rp10 miliar. Untuk tahun depan sudah dianggarkan Rp20 miliar. Jadi 2023 itu jalan provinsi di Kabupaten Melawi selesai,” katanya.
Plt Kepala Dinas PUPR Kalbar, Sukri menjelaskan, kondisi jalan dibagi dua menjadi jalan mantap dan tidak mantap. Jalan mantap dibagi dua lagi menjadi baik dan sedang. Jalan yang tidak mantap juga dibagi dua, rusak ringan dan rusak berat.
