Pemerataan pembangunan sekolah di Kota Pontianak menjadi harapan masyarakat demi menghadapi sistem zonasi dari Kemendikbud Ristek RI saat Penerimaan Siswa Baru (PSB) tingkat SLTA/SMK negeri. Hal tersebut diungkapkan Michael Yan Sriwidodo, anggota DPRD Provinsi Kalbar.
Diakui dia, setiap tahunnya PSB kerap memunculkan problem, terutama bagi para wali murid. Di Kalimantan Barat (Kalbar) yang jumlah sekolah negeri belum merata dan terbatas pada setiap daerah, diakui dia, memaksa pemerintah membuat bangunan sekolah-sekolah baru.
“Banyak siswa tak bisa masuk. Saya menerima aspirasi ini dari masyarakat ketika melakukan dengar pendapat. Mereka (warga) mengeluhkan hampir sepanjang tahun. Misalnya di (Kecamatan) Pontianak Utara, (Kecamatan) Pontianak Tenggara. Rata-rata orang tua berpenghasilan rendah binggung memasukan anaknya ke sekolah tujuan. Sebab zonasinya selalu tidak masuk,” ucap legislator daerah pemilihan Kota Pontianak tersebut, belum lama ini.
Dalam pengamatan dia, sistem zonasi sudah menjadi persoalan karena lokasi sekolah yang tidak merata. Dampaknya, diakui dia, banyak siswa yang lokasinya jauh dari sekolah tidak bisa masuk karena sistem yang satu ini.
“Beberapa daerah tertentu secara zona tidak masuk. Sebab, sekolah tak merata,” ujarnya.
Dia mencontohkan bagaimana sekolah di Kecamatan Pontianak Timur, tepatnya di Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis. Bagi warga di sana, digambarkan dia, untuk ke SMK negeri di Kelurahan Saigon di kecamatan yang sama saja lokasinya justru jauh dan tidak masuk dalam zonasi. Sementara untuk ke SMA di Kecamatan Pontianak Selatan, diakui dia, juga menjadi jauh karena diukur dengan menyeberangi Jembatan Kapuas I.
“Artinya secara zona dia tidak masuk ke mana-mana. Lha bagaimana bisa begini?” ucap dia.
Selain di wilayah Kecamatan Pontianak Timur, persoalan zonasi, diakui dia, juga terjadi di Kecamatan Pontianak Tenggara. Sebab di wilayah ini, diakui dia, juga belum berdiri SMA negeri. Makanya, Sekretaris DPW Partai Nasdem Kalbar ini mendesak agar pembangunan sekolah dibangun secara merata terlebih dahulu. Jika hal tersebut belum dapat terpenuhi maka, solusinya, diusulkan dia bahwa sistem zonasi pada PPDB belum sepenuhnya bisa diterapkan untuk wilayah tertentu.
“Di Kalbar masih belum cocok,” ungkap dia.
Michael meminta Pemerintah melakukan pemerataan sekolah, termasuk pula menambah kapasitas ruangan sekolah. Sebab, diakui dia jika jumlah penduduk dan siswa semakin banyak. Sementara jumlah lokal sekolah, menurut dia, belum bertambah.
Pada jajak pendapat dengan masyarakat tersebut, Michael juga dihadapkan dengan keluhan pelayanan BPJS Kesehatan. Sebab, menurut dia, ada wacana pengurangan jumlah peserta yang ditanggung pemerintah. Masalah lainnya yakni pembangunan jalan lingkungan masih membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk hibah juga drainase agar tidak banjir. (den)
