UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

DAERAH

Selasa, 25 Oktober 2022 10:17
Dirut PT SRM Jadi Tersangka Kasus Pertambangan Emas
DISEGEL: Sejumlah mesin pengolahan dan pemurnian bahan baku, serta beberapa mesin termasuk terowongan milik PT Sultan Rafli Mandiri (PT.SRM) disegel polisi. (ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST)

Bareskrim Polri menetapkan Muhamad Pamar Lubis, Direktur PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) sebagai tersangka kasus pertambangan emas di luar kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang.

Penetapan tersangka atas Pamar Lubis tertuang dalam surat Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Tertentu Nomor:  B/449/IX/2022/Tipidter tanggal 26 September 2022, perihal Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang ditujukan kepada Jampidum Kejagung RI.

Pamar Lubis disangka dengan pasal 158 dan atau pasal 159 dan atau pasal 161 Jo pasal 163 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara.

Selain Pamar Lubis, Bareskrim Polri juga menetapkan Li Changjin, investor yang mendanai perusahaan PT SRM ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penetapan daftar pencarian orang atas Li Changjin tertuang dalam surat Bareskrim Polri-Direktorat Tindak Pidana Tertentu Nomor: DPO/5/II/2022/Tipiter tanggal 14 Februari 2022, yang ditujukan kepada seluruh Kapolda.

Li Changjin diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 dan atau pasal 159 dan atau pasal 161 Jo pasal 163 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara dan atau T Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan atau pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus yang menjerat bos-bos PT. SRM ini berawal dari laporan polisi (LP) nomor: LP/B/0537/IX/2021/SPKT/Bareskrim, tanggal 8 September 2021.

Di mana sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan olah kejadian perkara (TKP) dan melakukan penyegelan fasilitas pengolahan dan pemurnian emas pada perusahaan tersebut.

PT Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) merupakan perusahaan tambang emas dengan kontrak karya atau Penanaman Modal Asing (PMA) dari Cina dengan luas izin hampir 100 hektare.

Perusahaan tambang itu mulai beroperasi sejak tahun 2012. Sejak beroperasi, perusahaan tambang itu kerap mengundang polemik. Mulai dari pembayaran ganti rugi lahan, dugaan manipulasi pajak dan akta pendirian hingga mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA).

Puncaknya pada September 2020. Ratusan warga dari empat desa di Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang, melakukan unjuk rasa di PT SRM.

Setahun kemudian, PT SRM dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga melakukan penambangan di luar izin IUP.

Sebelum terjerat perkara hukum, PT SRM sudah menyisakan banyak kisah. Pendirian akta perizinan diduga bermasalah sejak awal.

Pontianak Post berhasil menghubungi beberapa pihak, salah satunya Imran Kurniawan, pemilik lahan sekaligus pemilik izin CV. Sultan Rafli Mandiri sebelum berganti nama menjadi PT Sultan Rafli Mandiri.

Imran menceritakan, jauh sebelum ada perusahaan pertambangan emas, lahan miliknya itu merupakan sebuah kebun.  Pada tahun 1997 tanpa sengaja ditemukan ada kandungan emas di sana.

Kabar adanya kandungan logam mulia itu pun cepat menyebar ke segala penjuru Ketapang, sehingga tanpa disadari banyak penambang emas dari berbagai daerah datang untuk mencari peruntungan.

“Tahun 1997, kami tanpa sengaja menemukan ada kandungan emas di kebun itu. Lalu, banyak warga datang. Tidak hanya dari Ketapang, dari jawa juga banyak. Jumlahnya ribuan orang. Mereka melakukan penambangan. Kalau sekarang istilahnya PETI,” kata Imran.

 

Melihat banyaknya aktivitas penambangan oleh masyarakat itu, Imran berinisiatif membuat perusahaan berbentuk CV.  CV itu ia namai CV. Sultan Rafli Mandiri.

Pada, CV tersebut diterbitkan oleh Bupati Ketapang yang saat ini dijabat oleh Morkes Efendi, dengan nomor IUP 327/2010 seluas 99,8 hektar.

Menurut Imran, untuk mengelola pertambangan emas tidak semudah yang ia bayangkan.  Ada ketentuan-ketentuan yang mengatur. Mulai dari sistem pertambangan, amdal dan lainnya.

“Setelah izin itu terbit, setahun kemudian saya berusaha menggarapnya. Tapi ternyata, mengelola tambang itu tidak gampang. Saya sebagai pemilik lahan sekaligus pemilik izin, merasa tidak ada kemampuan untuk melakukan penambangan yang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku,” kata Imran.

Kemudian, pada 2012, seorang investor bernama Pamar Lubis datang dan menjalin kerjasama dengannya. Pamar Lubis bersedia untuk penanamkan modal untuk menjalankan perusahaan tambang tersebut.

Kerjasama keduanya pun terjalin pada bulan Mei 2012. Dikatakan Imran, waktu itu disepakati bahwa Pamar Lubis bersedia berinvestasi dan siap membayar sebesar Rp.11 miliar untuk saham sebesar 75 persen.

Sedangkan Imran selaku pemilik lahan sekaligus pemilik izin memegang 25 persen saham di perusahaan tersebut.

Pada saat penandatangan MoU, Pamar Lubis memberikan tanda panjar sebesar Rp 3 miliar, dan sisanya akan dibayar secara bertahap dalam kurun waktu 6 bulan setelah penandatangan MoU.

Namun, kata Imran, sejalan dengan waktu, Pamar Lubis tak kunjung membayar kekurangannya hingga sekarang.

“Kalau kita konfersi dalam bentuk saham dari perjanjian yang dibuat itu baru sekitar 20 persen yang terbayarkan. Dengan kata lain, berarti 80 persen saham itu masih milik kami,” jelasnya.

Sejak ditandatangani kesepatakan itu hingga tahun 2018, dirinya berusaha menagih kekurangannya. Tapi, yang bersangkutan tidak kunjung membayar kekurangannya, sebesar Rp8 miliar.

“Pokoknya alasannya banyak. Uangnya belum ada lah. Masih digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik, terowongan dan lain-lain,” kata dia.

Di lain sisi, petugas keamanan Bandara Rahadi Oesman Ketapang mengamankan seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang kedapatan membawa emas batangan seberat 3,3 Kg dari pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM).

TKA bernama Chen Xilong tersebut hendak membawa emas batangan menggunakan pesawat Nam Air tujuan penerbangan Ketapang-Semarang.

“Ini kan aneh. Berarti selama ini mereka sudah beroperasi produksi,” kata Imran.

Sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan tersebut, Ia lantas mendatangi PT. SRM untuk mencari tahu kebenaran tersebut.

“Tapi, apa yang kami sampaikan itu justru ditanggapi dengan tidak baik. Perusahaan memasang pengamanan yang ketat dengan menempatkan personel Brimob dan melarang kami masuk. Bahkan, kami diusir,” katanya.

“Setelah kami telusuri ternyata, CV Sultan Rafli Mandiri ini berubah menjadi PT. Sultan Rafli Mandiri. Bahkan pada 2018 itu sudah PMA, tanpa sepengetahuan kami, selaku pemilik lahan dan pemilik izin,” sambungnya.

Dikatakan Imran, bahkan sudah tujuh kali terjadi perubahan akta. Dari CV menjadi PT dan dari PT menjadi PMA.

Menurut Imran, perubahan akta perusahaan tersebut diduga illegal, karena tidak melibatkan pihak pemilik izin dan pemilik lahan. Selain itu, ada indikasi pemalsuan tanda tangan.

Dugaan pemalsuan tanda tangan itu kemudian dilaporkan ke Polda Kalbar. Oleh Polda Kalbar dilakukan penyidikan dan uji forensic.

“Dari hasil uji forensic, tanda tangan pada akta perusahaan itu tidak sama dengan contoh tanda tangan pembanding. Dengan kata lain, tanda tangan yang ada, tidak autentik alias palsu,” bebernya.

Berkaitan dengan penambangan di luar izin, kata Imran, PT. SRM diduga telah melakukan pengeboran atau membuat lubang tambang bawah tanah yang melewati batas atau di luar izin.

“Berdasarkan pengukuran Bareskrim Polri dan Ditjen Minerba saat melakukan olah TKP, PT. SRM membuat terowongan di luar IUP. Yakni masuk ke dalam kawasan izin IUP CV. Bukit Belawan Tujuh,” terangnya.

Tidak hanya itu, menurut Imran, Mabes Polri juga sedang melakukan penyidikan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dari beberapa belas rekening yang dicurigai adanya aliran dana PT. SRM. Nilainya lebih dari Rp. 900 miliar.

Dikatakan Imran, dalam proses ini juga ditemukan adanya manipulasi data. Selama kurang lebih 30 bulan berproduksi, perusahaan itu telah memproduksi sebanyak 1.956 kg emas atau hampir 2 ton emas. Sementara yang dilaporkan ke Dirjen Menerba melalui laporan bulanan, berkisar 5-11 kg emas perbualan.

“Yang mereka laporkan 5-11 Kg per bulan. Berarti jika dikalikan 30 bulan, hanya sekitar 70 Kg saja,” kata dia.

Menurutnya, ada indikasi mereka melakukan penjualan di pasar gelap yang tujuannya untuk menghindari pajak.

Terkait dengan penetapan Pamar Lubis sebagai tersangka, Imran sudah mengetahuinya. Bahkan, menurut dia, Pamar Lubis telah ditahan di rutan Baserkrim sejak pekan lalu.

“Saya mendapat informasi jika yang bersangkutan sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Sedangkan Li Changjin dinyatakan DPO,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Teknis Tambang (KTT) PT. SRM,  Syaiful Situmorang mengatakan, sejak penyegelan pada September 2021 oleh Bareskrim Polri, PT. SRM berhenti beroperasi. Kecuali kegiatan pemeliharaan atau maintenance.

“Maintenance harus tetap kami lakukan, terutama pada terowongan bawah tanah. Karena ini penting untuk menjaga keamanan, seperti mengecek kondisi dinding batu, aliran listrik, debit air pada lubang tambang, serta peralatan keamanan lainnya,” katanya kepada Pontianak Post, 17 Juli 2022.

Menurut dia, PT. SRM menggunakan metode pertambangan bawah tanah atau Underground Hard Rock Mining. Penambangan emas dilakukan dengan pembuatan terowongan yang membentuk jaringan atau saluran. Terowongan ini sekaligus berfungsi sebagai akses mengangkut material tambang sebelum dilakukan pengolahan atau ekstraksi guna mendapatkan kandungan emas murni.

Biasanya, material-material tambang tersebut diangkut menggunakan lori atau kereta dan dikumpulkan di sebuah tempat penampungan.

Dikatakan Syaiful, PT SRM sendiri memiliki terowongan sepanjang 650 meter dengan elevasi -165 meter dari permukaan laut.

Terkait dengan legalitas perusahaan, kata Syaiful, PT. SRM merupakan perusahaan tambang yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor : 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020. “Izin ini sudah melalui penyesuaian,” terangnya. (arf)

 

 
 

loading...

BACA JUGA

Selasa, 31 Januari 2023 12:06

Ditabrak Lari, Anggota Polres Mempawah Tewas di Tempat

 Brigpol Rio Wiranda, anggota Polres Mempawah menjadi korban dalam kecelakaan…

Selasa, 31 Januari 2023 12:05

Banjir Terpa Sejumlah Wilayah di Sambas

Hujan yang turun dari Sabtu (28/1) hingga Minggu (29/1) menyebabkan…

Selasa, 31 Januari 2023 11:58

Bupati Sambas Harap Masyarakat Waspada dan Siapkan Antisipasi Banjir

Langkah-langkah yang sifatnya segera sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas terkait…

Selasa, 31 Januari 2023 11:55

Tak Ada yang Memenuhi Syarat, Seluruh Pelamar Direktur RSUD Soedarso Gugur

Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk…

Selasa, 31 Januari 2023 11:54

Dibangun Miliaran Rupiah, Pasar Wisata PLBN Badau Sepi Pengunjung

Pasar Wisata Badau yang ada di Pos Lintas Batas Negara…

Senin, 23 Januari 2023 10:08

Beri Sanksi ASN Aktif Sibuk Cakada

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin minta Kepala Badan Kepegawaian dan…

Senin, 23 Januari 2023 10:04

Bejat, Oknum Guru Taekwondo Raba Dada Murid

Bukannya memberi contoh atau melindungi muridnya, oknum guru taekwondo di…

Senin, 23 Januari 2023 10:00

Sudah Mau Demo..!! Warga Seberuang Minta Polisi Segera Bertindak Atasi PETI

 Polisi di Kapuas Hulu diminta segera bertindak menangani kegiatan Pertambangan…

Senin, 23 Januari 2023 09:54

Warga Senebing Diterkam Buaya

Seorang laki-laki tenggelam dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dengan…

Senin, 16 Januari 2023 12:12

Diparang Anak, Ibu Tiri Tewas, Ayah Bersimbah Darah

Seorang ibu rumah tangga di Kembayan, berinisial UK, tewas bersimbah…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers