Lanjut dia, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok dan penting dipasaran. Terlebih, perekonomian masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemic covid 19. “Kami di PKS melihat, masih ada cara-cara lain yang dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM. Pasalnya jika sudah berbicara BBM naik, akan berdampak pada banyak sektor, mulai dari pengusaha kecil, masyarakat miskin, hingga sektor lainnya,” katanya. (fah)
Sejumlah pengelola tempat wisata di Kabupaten Sambas khawatir dengan adanya kenaikan wisatawan dikarenakan kenaikan harga BBM yang sudah diberlakukan pemerintah pusat belum lama ini. Jefri misalnya, bagian dari Kelompok Sadar Wisata Kambau Borneo yang memiliki wilayah pengawasan di Pantai Tanjung Api, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh mengaku resah dengan adanya kenaikan harga BBM.
Pasalnya, belum lama ini setelah adanya kelonggaran aktivitas saat pandemi Covid-19, wisatawan mulai menggeliat berdatangan ke tempat wisata termasuk di Pantai Tanjung Api. “Kalau pengunjung tetap ada, hanya sejak pemerintah membuka akses saat pandemi, wisatawan mulai meningkat,” kata Jefri.
Namun angka kunjungan wisatawan berpotensi anjlok kembali akibat terdampak kenaikan harga BBM. Terlebih di sekitaran kawasan Tanjung Api, belum ada SPBU. “Sudah dipastikan, bagi wisatawan yang mengendarai motor, akan mengisi BBM dengan membeli di tingkat pengecer, yang harganya lebih dari Rp10 ribu,” katanya. Hal ini nantinya menyebabkan biaya ke berkunjung ke tempat wisata akan meningkat. “Sudah dipastikan, biaya untuk pergi ke tempat wisata akan naik karena harga BBM naik,” katanya.
Atas kenaikan harga Pertalite yang ditetapkan pemerintah, yakni naik menjadi Rp10 ribu per liternya, menyebabkan harga ditingkat eceran menjadi Rp12 ribu untuk wilayah Kecamatan Sambas. “Beli pertalite di eceran, satu liter Rp12 ribu, tak tahulah kalau didaerah lain,” kata Risma, warga Kecamatan Sambas ini, Minggu (11/9). Tak hanya itu, kenaikan harga BBM juga dikeluhkan Risma yang juga sebagai ibu rumah tangga. Dirinya khawatir kondisi yang ada menyebabkan kenaikan harga bahan pokok dan penting dipasaran.
Anggota DPRD Kabupaten Sambas, H Eko Suprihatino menyebutkan pihaknya secara kepartaian mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten, konsisten menolak kenaikan BBM yang sudah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, kebijakan yang ada tak sesuai dengan kondisi masyarakat. “Kami di PKS jelas, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten, menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM,” kata Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sambas ini.
