Dua sepeda motor sengaja didorong mahasiswa dari titik kumpul di sekitaran Taman Lunggi ke Kantor DPRD Kabupaten Sambas. Hal tersebut sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM dalam aksi damai yang digelar Aliansi Mahasiswa Poltesa Bersatu, Rabu (7/9). Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa dimulai sekitar pukul 13.30 WIB. Setelah berkumpul di sekitaran Taman Lunggi, mereka berjalan kaki mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sambas.
Sejumlah spanduk serta poster dibentangkan yang bernada penolakan ketetapan pemerintah pusat yang sudah menaikkan harga BBM. Diantaranya poster dan spanduk ukuran kecil bertuliskan “BBM naik rakyat menjerit”. “Naikkan upah bukan BBM”. “Jangan hilangkan kepercayaan kami”. “Hei kebijakan macam apa ini”. “Usut mafia solar”.
Setibanya di Kantor DPRD Kabupaten Sambas, mahasiswa terus meneriakkan yel-yel tentang sikap pemerintah pusat yang tak berpihak kepada masyarakat dikarenakan menaikkan harga BBM, dengan pengawalan sejumlah petugas kepolisian, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya. Selang beberapa waktu, ketua dan para wakil ketua, serta anggota DPRD Kabupaten Sambas menerima demonstran. Adu argumen sempat terjadi beberapa kali antara pihak mahasiswa dengan anggota dewan.
DI SINGKAWANG
Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Singkawang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Singkawang, Rabu (7/9). Rombongan mahasiswa ini datang dengan membawa spanduk serta mendorong motor sebagai bentuk keluhan atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Di hadapan para Legislator, mereka secara bergantian menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi serta mengeluhkan dampak kebijakan tersebut.
Ketua HMI Kota Singkawang, Ihsyan, mengatakan dirinya tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Ketegasan ini, ia sampaikan, karena telah banyak mendengar keluhan dari masyarakat kurang mampu yang keberatan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
Tak hanya itu saja, dirinya juga menyoroti soal pemberian bantuan sosial yang akan disalurkan Pemerintah Pusat sebagai bantuan atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Pasalnya, sejauh sepengetahuannya, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan Pemerintah masih belum sepenuhnya tepat sasaran. “Karena sejauh ini yang kami ketahui BLT itu hanya untuk golongan tertentu saja. Sedangkan yang terdampak kenaikan BBM itu adalah masyarakat secara keseluruhan,” kata Ihsyan.
DI KETAPANG
Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Ketapang menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (6/9) sore. Mahasiswa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka menilai pemerintah tidak tepat menaikkan di saat perekonomian masyarakat masih belum pulih akibat pandemi.
Para mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan mengkritisi kebijakan pemerintah. Di antaranya kenaikan harga BBM subsidi yang dampaknya membuat beban ekonomi masyarakat. Selain itu perekonomian yang masih dalam pemulihan akibat pandemi Covid-19, mahasiswa meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan tersebut.
Kenaikan harga BBM ini dianggap mereka akan menyengsarakan masyarakat. Ditambah lagi harga tandan buah segar (TBS) sawit yang masih rendah, menurut dia, membuat masyarakat, khususnya para petani, delima dalam situasi sekarang.
Para mahasiswa tersebut ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Suprapto, dan Mathoji, didampingi Ketua Komisi IV, Achmad Sholeh. Selanjutnya perwakilan mahasiswa melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD di Ruang Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, guna mendengar sekaligus menyerahkan tuntutan mahasiswa yang mewakili suara masyarakat. (**)
