Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil menduduki peringkat pertama nasional dari 34 provinsi se-Indonesia. Persentase realisasi pendapatan Kalbar sudah di angka 67,62 persen sesuai data Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri per 27 Agustus 2022.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalbar, Sutarmidji kembali menargetkan realisasi pendapatan per akhir September sudah bisa di angka 90 persen. Sehingga pada akhir tahun nanti, semuanya bisa melebihi target.
“Kalau pendapatan dalam bulan ini kita (Kalbar) masih bisa bertahan di zona hijau dan mudah-mudahan tetap (peringkat) petama,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (30/8).
Untuk optimalisasi pendapatan, Midji-sapaan karibnya menyebut masih banyak potensi yang bisa digali. Caranya bukan dengan menaikkan tarif, namun melalui intensifikasi penagihan. Salah satunya dari pajak-pajak kendaraan bermotor milik perusahaan-perusahaan perkebunan.
“Banyak perusahaan perkebunan yang memiliki kendaraan lalu KIR tak bayar, pajak bodong. Mungkin kalau perusahaan memiliki kendaraan angkutan sebanyak 400 buah paling yang bayar pajak hanya 50, itu pun yang kontrak dengan pihak ketiga,” katanya.
Dalam hal ini, pihaknya akan meminta bantuan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar. Akan ada pemanggilan terhadap seluruh perusahaan perkebunan agar melaporkan jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak. “Jangan sampai udah dia (perusahaan) merusak jalan dengan tonase yang berlebihan, tetapi tidak bayar pajak lagi,” tegasnya.
Dalam hal ini, pihaknya akan meminta bantuan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar. Akan ada pemanggilan terhadap seluruh perusahaan perkebunan agar melaporkan jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak. “Jangan sampai udah dia (perusahaan) merusak jalan dengan tonase yang berlebihan, tetapi tidak bayar pajak lagi,” tegasnya.
Sedangkan untuk sumber pendapatan dari pemerintah pusat, dana perimbangan disebutkan dia masih terus menunggu transfer. Dimana per 22 Agustus, dana transfer pusat ke Kalbar baru teralisasi sebesar 57,47 persen.
“Kami berharap sampai akhir tahun ini semua dana transfer dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan,” pungkasnya.
Sementara dari sisi belanja, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalbar, Mahmudah mengungkapkan saat ini realisasi belanja Pemprov Kalbar sudah mencapai angka 44,03 persen. Untuk itu pihaknya akan terus mendorong optimalisasi belanja. Pertama dengan mempercepat belanja yang tidak memerlukan proses lelang. Lalu yang kedua melakukan evaluasi secara berkala terhadap perangkat daerah yang realisasi belanjanya masih rendah.
Pihaknya mengakui dalam realisasi belanja selama ini memang kerap ditemukan beberapa kendala. Mulai dari peralihan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan Mbizmarket perlu penyesuaian baik dari segi pengguna maupun aplikasi sehingga banyak terjadi kesalahan dalam proses belanja. Selain itu juklak dan juknis sering terlambat diterima sehingga kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) juga terlambat dilaksanakan. “Selain itu proses lelang yang memerlukan waktu juga menjadi salah satu kendala dalam mempercepat realisasi belanja,” pungkasnya. (bar)
