Mahalnya biaya pengobatan di Indonesia juga menjadi sorotan di kalangan dokter di Indonesia. Prof Dr Dr dr Eka Julianta Wahjoepramono SpBS PhD menyebut, regulasi terkait tata niaga dan perpajakan produk dunia medis menjadi ujung pangkalnya. “Kalau kita bandingkan alat-alat medis dan obat-obatan di Malaysia misalnya, jauh lebih murah dibanding di kita. Makanya tidak heran banyak orang Kalimantan Barat ini yang berobat ke Kuching,” ujarnya kepada Pontianak Post, belum lama ini.
Guru besar dan ahli bedah saraf ini mencontohkan, salah satu merek obat stroke yang di Indonesia harganya Rp5 juta, di Malaysia hanya Rp2 juta saja. Sementara biaya tindakan medis yang menggunakan alat canggih harga di rumah sakit Indonesia bisa dua kali lipatnya. “Kita masukkan MRI untuk otak ke Indonesia dikenai pajang barang mewah. Atau coba bandingkan biaya pasang ring jantung di Indonesia tembus Rp70 juta. Sedangkan di sana (Malaysia) hanya Rp40 juta,” sebut dia.
Dia juga berkomentar tentang komentar Presiden Joko Widodo, yang mengeluhkan setiap tahun 2 juta orang Indonesia berobat ke luar negeri. Potensi uang yang dibawa ke luar negeri mencapai Rp100 triliun per tahun. Eka menilai, seharusnya pemerintah mau menurunkan pajak dan memutus mata rantai perdagangan obat yang terlalu panjang di dalam negeri.
“Pembelian mobil saja diberi keringaan pajak (PPNBM). Lalu kenapa untuk medis tidak, ini untuk kemashalatan masyarakat banyak lho,” ucapnya. “Lalu untuk perdagangan obat, di kita terlalu panjang mata rantainya. Dari distributor, agen, pengecer, dan lain-lain. Mungkin perlu diatur tata niaga untuk obat-obatan ini agar biaya berobat di dalam negeri bisa murah,” kata dia.
Andalkan Produk Lokal
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerangkan sekitar 50-60 persen alkes dan obat-obatan berasal dari produk impor. Dia meminta apa saja produk alkes yang bisa diproduksi dalam negeri tidak dibeli dari luar negeri kembali. Seandainya 20 persen UMKM membuat alkes, sebut dia, maka sangat membantu ekonomi dalam negeri. Kata Budi, pihaknya melakukan program afirmasi sehingga pengadaan barang lewat Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun di e-katalog bisa dilihat secara online.
“Tapi kalau UMKM yang sudah masuk ke pengadaan, sistemnya kita lock, jadi tak bisa lagi pengadaan lewat impor. Saat ini yang sudah 100 persen produk dalam negeri dari Kemenkes itu tempat tidur rumah sakit, dan ke depan kami proyeksikan timbangan badan di posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) produknya dalam negeri semua,” ungkapnya dalam sebuah kegiatan di Solo, Jawa Tengah, lewat keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (20/8).
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan produk lokal alat kesehatan (alkes) semakin baik dan tak kalah bagus dengan produk impor meskipun di sisi lain sektor kesehatan masih didominasi barang impor.
“UMKM mampu menyuplai kebutuhan alkes dalam negeri sekaligus memproduksi alkes yang bisa subtitusi produk impor. Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan berbagai pihak mengembangkan produk UMKM untuk diperbaiki agar menjadi rantai pasok industri nasional,” kata Teten dalam acara yang sama.
Lebih lanjut, ia mengajak setiap orang menyamakan persepsi antara kebutuhan dari industri dan rantai pasok yang disediakan pelaku usaha sehingga UMKM bisa diarahkan antara lain memproduksi alkes dengan teknologi sederhana. “Sayang sekali jika jarum suntik saja kita harus impor,” ucapnya.
Menurut dia, pengadaan belanja pemerintah di dalam negeri sudah sangat baik. Sejumlah alkes yang sudah masuk pengadaan barang di Kementerian Kesehatan dari hasil produksi usaha mikro ialah kassa, kapas, masker, maupun sarung tangan.
Pihaknya hendak mengembangkan riset yang bisa digunakan untuk pengembangan alkes dengan kolaborasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program matching fund yang membiayai penelitian dan pengembangan join riset di kampus serta produknya dibuat UMKM. (ars/Ant/*)
