Anggota DPRD Kota Pontianak Zulfydar Zaidar Mochtar mendorong Pemkot Pontianak dapat segera melakukan open biding seleksi pejabat eselon II untuk ditempatkan di dinas-dinas yang masih terjadi kekosongan. Menurutnya kekosongan kepala dinas jangan dibiar berlarut. Sebab akan memperlambat jalannya program di OPD itu sendiri.
“Sekarang beberapa OPD terjadi kekosongan kepala dinas. Harusnya Pemkot Pontianak jangan membiarkan ini berlarut-larut. Sebab akan berdampak pada tidak maksimalnya program di OPD itu,” ujar Zulfydar, Rabu (17/8).
Pemkot Pontianak diminta harus melakukan regenerasi pejabat eselon II. Mereka-mereka ini disiapkan untuk menduduki jabatan kepala dinas yang saat ini terdapat kekosongan. Seperti Dinas Sosial, Disporapar dan DLH.
Terlebih di 2024 mendatang. Akan banyak kepala dinas yang pensiun. Pemkot Pontianak sudah dari sekarang menyiapkan para kaderisasi untuk menempati posisi ini.
Menurutnya, kekosongan kepala dinas yang berlarut akan berdampak pada kinerja OPD tersebut. Untuk koordinasi dengan dewan sebagai mitra ditiap komisi juga akan berdampak.
Belum lagi untuk pengambilan keputusan, mekanisme alurnya akan semakin lamban dikarenakan belum ada kepala dinas defenitif yang ditunjuk oleh Wali Kota Pontianak.
Pelaksana tugas dipastikan dia tak bakal maksimal dalam menjalankan tugas memimpin OPD tersebut. Sebab pelaksana kepala dinas ini, juga memiliki jabatan di tempat tugasnya. Sehingga ada dua jabatan rangkap yang diemban.
Belum lagi eselon yang sejajar dengan Kabid. Membuat PLT sulit atau segan untuk memerintah para sekertaris dan Kabid yang jabatan secara eselon sejajar. “Hal-hal yang seperti ini harus dicermati. Sebab itu, saya minta open biding mesti dilakukan cepat,” dorong politisi PAN.(iza)
