Sejumlah pelaku usaha kratom asal Kalimantan Barat harus gigit jari. Lantarannya ribuan ton komoditas yang dikirim ke Amerika Serikat tidak dibayar oleh pembeli di sana. Nilainya pun tidak main-main, mencapai puluhan miliar rupiah.
“Banyak sekali pemain kratom di kita yang kena. Kalau perhitungan saya mungkin ada Rp25 miliar yang belum dibayar sejak tahun 2020,” ujar Ketua Persatuan Perhimpunan Hortulilultura Indonesia Kalbar, Suhaeri kepada Pontianak Post, kemarin.
Celakanya, para pembeli dari Negeri Paman Sam tersebut adalah mitra resmi dengan nama jelas.
“Yang saya maksud bukan pembeli abal-abal. Tetapi mereka ini adalah pengusaha importir yang tergabung dalam American Kratom Association (AKA). Bukan uang kecil dan yang terkena dampak banyak, yaitu para pengepul dan petani di kita,” ucapnya.
Kerugian para eksportir kratom bukan hanya dari tidak dibayarnya produk mereka oleh para pembeli disana. Banyak produk kratom mereka juga ditahan oleh otoritas pemerintah Amerika Serikat, terutama di beberapa negara bagian yang mengilegalkan kratom. “Begitu sampai sana, ternyata kiriman kita ditahan. Kalau ditotal kerugiannya jauh lebih besar,” sebut dia.
Suhaeri juga menyebut, rombongan AKA saat ini sedang ada di Pontianak. Rencananya AKA akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Kalbar dan sejumlah asosiasi kratom, termasuk PPHI di Hotel Golden Tulip, Jumat (12/8) hari ini. Sebelumnya AKA telah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko pada di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (8/8/) . Tujuannya untuk menjadikan kratom sebagai tanaman herbal resmi oleh kedua belah pihak.
Sementara kedatangan AKA ke Pontianak, kata Suhaeri, juga bertujuan untuk melakukan investasi di sektor pertanian kratom. Namun dia meminta ada kejelasan terkait uang besar yang belum dibayarkan anggota AKA kepada para pelaku usaha kratom di provinsi ini.
“Kita tentu menyambut baik rencana kerjasama (RI dan AKA) tersebut. Dengan begitu petani dan pedagang kita akan jauh lebih tenang karena ada kejelasan. Tetapi yang saya garis bawahi, bahwa AKA juga harus ada itikad baik untuk memastikan para anggotanya yang belum membayar produk-produk kratom dari Kalbar,” ungkapnya. (**)
