UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

DAERAH

Senin, 05 Desember 2016 11:36
Bantuan Hukum Dibarter Lemari, Contoh yang Tak Baik

PROKAL.CO, Negosiasi atau barter yang dilakukan Kajari Sintang, Syahdan Tanjung dengan seorang pengusaha toko kaca bernama Wendi Sintang mengundang komentar miring.

 

Achmad Mundzirin, Pontianak

 

SABRAN Ahyar pengamat kebijakan publik maupun pengamat sosial masyarakat menegaskan, laku kepala kejaksaan negeri Sintang sangat tidak dibenarkan. Dikatakannya kejari memberikan contoh yang tidak baik. “Jika memang benar (bantuan hukum dibarter lemari, red) itu tidak boleh. Selaku penegak hukum, terlagi pimpinan kejaksaan yang ada di sana (Sintang),” kata Sabran, Sabtu (3/12).

Jika pun terjadi jual beli, kata dia, cukup bernegoisasi selayaknya antara pembeli dan penjual. Tak perlu menyelipkan iming-iming membantu si pengusaha itu jika tersandung masalah hukum.  “Ini memberikan contohkan yang sangat tidak baik. Jika memang ucapan si pengusaha kepada kawan-kawan media itu benar. Nego-nego saja, tapi jangan menyelipkan iming-iming bantuan itu,” tegas Dosen Fisipol Untan itu.

Dikatakan Sabran pula, sebenarnya dalam jual-beli itu sudah ada aturanya, dan harga juga sudah ada standarnya. Sekali lagi negosiasi pun dibenarkan untuk tawar menawar, karena ini jual beli ya cukup sampai jual-beli. “Jika memang benar ucapan pengusaha itu,  ini sudah menjurus sesuatu hal tertentu, kolusi,” katanya.

Dirinya pun meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar turun ke Sintang melakukan pengecekan, konfirmasi kepada sang Kajari dan pengusaha kaca itu. “Kan di Jaksa ada pengawas, lakukan pengecekan sampai tuntas. Benar itu diucapkan berikan sanksi, apakah itu copot atau mutasi,” tegasnya.

Ia menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh membantu orang yang bermasalah dengan hukum. “Semangat memberantas kolusi korupsi dan nepotisme ini dilakukan aparat penegak hukum, terlagi saat ini sedang ada Tim sapu bersih pungli yang juga dipimpin penegak hukum,” jelas Sabran.

Dirinya pun meminta Kajari Sintang juga cepat menjelaskan apa sebenarnya terjadi, benar atau tidak ucapan pengusaha tersebut. “Karena ini tidak baik untuk pembelajaran masyarakat, dari segi pembelajaran proses hukum,” pungkasnya.

---------- SPLIT TEXT ----------

Kajati Harus Cepat Ambil Tindakan

Sekretaris Pos Bantuan Hukum Peradin Pontianak, Hendi Susanto, SH mengatakan, Kajati Kalbar haru segera turun tangan dalam kasus Kajari Sintang vs Wendi, bos toko kaca. Perlu diketahui, kata Hendi, Kajari adalah pejabat negara. Ucapan dan tindakannya terikat dalam aturan negara, dalam hal ini Tata Usaha Negara (TUN). “Kalau nego untuk menurunkan haga itu, tidak masalah. Tapi kalau jual beli disangkut pautkan dengan kerjaan, dalam hal ini Kajari mengiming-imingi membantu pengusaha jika terjadi permasalahan hukum, itu tidak dibenarkan,” tegas Hendi Santoso, SH.

 “Jadi tidak boleh sembarangan, hal kecil saja bisa menjanjikan seperti itu apalagi hal besar,” sambungnya.

Lanjut Hendi, harusnya Kajari Sintang tidak menyelipkan iming-iming dalam transaksi jual-beli. Ia sepakat jika hal tersebut ke arah kolusi. “Sudah termasuk kolusi, kalau dengan jabatan menjanjikan atau mengiming-ngimingi. Masa’ iya jika pengusaha itu bersalah Kajari bantu, kan menjadi suatu hal yang tidak benar jadinya,” terangnya.

Hendi pun berharap, permasalahan hal ini cepat ditindaklanjuti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, khususnya Kajati dan para pengawas kinerja jaksa. “Kajati harus turun dan mengkrosceknya. Jika benar, harus ada sanksi untuk Kajari Sintang,” katanya.

Jika ini dibiarkan, akan berdampak yang buruk bagi kinerja kejaksaan yang ada di Sintang, dan Kalbar pada umumnya. “Ini suatu hal yang timpang didengar. Sebaiknnya ada tindakan, terutama melakukan kroscek atas apa yang terjadi saat ini, mengenai pembeberan dari pengusaha tersebut tentang ucapan Kajari Sintang,” timpalnya.

Dirinya pun sangat menyesalkan jika memang ini benar terjadi, karena ini sangat merusak citra penegak hukum, khususnya kejaksaan. “Kepercayaan hukum masyarakat yang lemah, jangan dibikin lemah. Harusnya penegak hukum itu sendiri memberikan pemahaman hukum yang baik, bukan yang tidak baik atau tidak dibenarkan dalam UU,” pungkas Hendi.

Hendi juga meminta Wendi menjelaskan kepada Kejati Kalbar jika memang ada turun dalam melakukan kroscek permasalahan ini. “Pengusaha itu juga harus menjelaskan yang sebenar-benarnya kepada pihak Kejati, jika memang benar atas ucapan Kajari Sintang itu, sehingga semuanya terang benderang. Memang tidak dibenarkan dalam jual beli, diselipkan kewenangan oleh seorang Kajari yang menjanjikan atau mengiming-imingi membantu orang yang bermasalah dengan hukum,” tambahnya.  (*)

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 14 September 2015 16:21

Kepergok Warga, Maling Tewas Dihajar Massa

<p><strong>PONTIANAK</strong> - Seorang pemuda berinisial I, yang diduga hendak mencuri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers