UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Senin, 08 Agustus 2022 09:48
MULAI GAWAT..!! Cakupan Wilayah Hijau Kota Pontianak Kian Terkikis
HUTAN KOTA: Taman Arboretum Sylva yang dikelola Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, berada di komplek Untan Pontianak, menjadi salah satu kawasan hutan penyangga di wilayah Kota Pontianak. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

7 Agustus digagas oleh Hutan Itu Indonesia sebagai Hari Hutan Indonesia. Bahkan mereka membuat petisi di Change.org dan ditandatangani hampir 1,5 juta orang. Dalam Hari Hutan Indonesia kali ini, Harian Pontianak Post akan mencoba membahas pengelolaan hutan setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Undang-undang tersebut memberikan kewenangan pengelolaan kehutanan kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah kekhawatiran mengemuka, terutama mengenai nasib hutan kota yang dikelola berbagai pemerintah kabupaten/kota. Bagaimana kondisiya saat ini?

MIRZA A. MUIN & IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

HILANGNYA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola hutan di Kota Pontianak turut berdampak pada menurunnya pengawasan pemeliharaan hutan di kawasan kota yang memang tak banyak lagi cakupan luasannya. Dari rekam jejak perjalanan aturan tersebut, beberapa kebijakan berakibat pada hilangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota yang digaungkan menuju hijau ini.

Wali Kota (Wako) Pontianak Edi Rusdi Kamtono miliki mimpi untuk mewujudkan langit khatulistiwa sebagai kota yang hijau dan segar. Sebagai bukti nyata, dalam setiap giat seremoni yang dilakukannya, Wako tak pernah lepas dengan kegiatan penanaman bibit pohon.

Ruang-ruang yang tadinya semak belantara juga menjadi konsentrasinya untuk disulap menjadi RTH. Tak sedikit ruang tak termanfaatkan disulap menjadi ruang sejuk ditanami pohon.

Pinggir-pinggir jalan yang dibangun juga disisipkan sedikit buat bibit pohon tumbuh. Harapan 5 tahun ke depan, berbagai jenis bibit pohon ini bisa tumbuh subur dan menjadi penyejuk di daerah yang terus bergeliat dengan pembangunan ini.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menanam pohon di dalam gang. Bibit pohonnya disarankan dia agar tak diseragamkan. Boleh ditanam pohon buah, atau pohon-pohon rimbun yang bisa membuat setiap gang menjadi daerah hijau.

Tujuan Wako melakukan itu, juga dalam upaya memenuhi 30 persen Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak. Sebab, ketersediaan RTH menjadi syarat suatu kota. Ia pun mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak berhenti pada penanaman saja. Lebih lanjut, harapan dia pada tanggung jawab kepada tanaman dengan perawatan sampai tumbuh.

Terpisah praktisi pengamat kebijakan pemerintah, Herman Hofi Munawar memandang, kebijakan tentang meniadakan SKPD yang membidangi kehutanan di Kota Pontianak beberapa tahun lalu, sedikit banyak memiliki dampak yang dirasakan saat ini. “Satu di antaranya, pengelolaan hutan kota kini tidak konsen sebab tanggung jawabnya kini ada di Pemerintah Provinsi,” ujar mantan anggota DPRD Kota Pontianak.

Ia ingat betul soal kebijakan penghapusan SKPD dimaksud. Sebab kala itu, ia masih duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Pontianak.

Dulu, Pemerintah Kota Pontianak memiliki Peraturan Daerah tentang Hutan Kota. Adanya aturan ini, membuat regulasi berjalan kuat di lapangan. Wilayah-wilayah yang dulunya hijau masih tetap bertahan di tengah kota.

Namun saat aturan Pemerintah Pusat keluar dengan penataan hutan dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), seakan mencabut nyawa hijaunya kota ini.

Sejak saat itu pengawasan hutan kota jadi tak terkendali. Adanya regulasi baru itu, membuat pengawasan hutan yang semula mutlak dilakukan oleh Pemkot Pontianak perlahan terkikis.

Benar adanya, lanjut Herman, pengawasan hutan kota tetap berjalan. Namun dilakukan oleh Pemprov. Kenyataan di lapangan, tanggung jawab dalam pengelolaan hutan Provinsi cukup banyak. Ada di 14 kabupaten/kota, sehingga Pemprov tidak benar-benar fokus dalam memantau hutan kota di Pontianak.

Tugas berat bagi Pemkot dalam mempercepat pemenuhan RTH 30 persen. Bahkan akibat kebijakan tersebut, salah satu hutan kota yang berada di Jalan Sulawesi, menurut dia, telah berubah peruntukannya menjadi sebuah bangunan dan aktivitas jual beli. “Ini sangat disayangkan sekali,” ungkapnya.

Belum lagi daerah di sekitar Kecamatan Pontianak Utara, setahu dia beberapa wilayah sudah ditetapkan sebagai zona hijau. Dengan demikian sudah tegas dalam aturan tidak dibolehkan dibangun perumahan. Namun kenyataan, disayangkan dia, justru terbangun perumahan di zona hijau.

Padahal ketika Perda Hutan Kota masih berkuku, wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi daerah penyangga hijau dan memiliki banyak oksigen tetap berdiri tegap. Sekarang kenyataan justru berbalik. Butuh kerja ekstra dalam mencukupi 30 persen RTH ini. Langkah Wali Kota Pontianak melakukan upaya penanaman pohon sudah betul. Tinggal merawat dan menjaga lahan yang ada saat ini agar tidak berubah peruntukannya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar Adi Yani mengungkapkan, berdasarkan kewenangan memang secara aturan hutan-hutan kota berada di bawah kebijakan Pemprov. Itu berlaku sejak adanya Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Akan tetapi, jika pemerintah kabupaten/kota juga mau menyediakan lokasi, maka Pemprov dipastikan dia bisa membantu dengan cara dikerjasamakan.

“Karena hutan kota itukan berada di luar kawasan (hutan), jadi pemerintah kabupaten/kota bisa menyiapkan arealnya untuk dijadikan hutan kota,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Jumat (5/8).

Yani mencontohkan hutan kota yang dikerjasamakan dengan Pemprov seperti di Kabupaten Ketapang. Di kabupaten paling selatan wilayah Kalbar tersebut, kini memiliki hutan kota yang berada di luar kawasan hutan, seluas 93 hektare.

“Itu 93 hektare dulu dikelola oleh kabupaten, karena Dinas Kehutanan waktu itu ada di kabupaten. Setelah Dinas Kehutanan tak lagi di kabupaten, oleh bupati rupanya diserahkan ke kami sekaligus, akhirnya kami melakukan pengelolaan hutan kota yang ada di Kabupaten Ketapang sampai sekarang,” terangnya.

Akan tetapi, lanjut dia, model kerja sama pengelolaan hutan kota ini tidak hanya melibatkan pemerintah kabupaten/kota, tapi juga pihak lainnya. Seperti di Kota Pontianak, menurutnya, banyak terdapat hutan kota. Di mana hutan-hutan kota tersebut telah dikelola oleh institusi di wilayah masing-masing. Salah satunya Arboretum Sylva yang dikelola Universitas Tanjungpura (Untan).

“Itu juga kan hutan kota. Universitas Panca Bhakti (UPB) juga punya sekitar enam, tujuh hektare, tapi dikerjasamakan dengan kami. Kami menyiapkan bibit-bibitnya, tapi dikelola oleh mereka,” katanya.

Kemudian masih di Kota Pontianak, juga ada hutan kota di kawasan Pendopo Gubernur Kalbar. Hutan kota seluas 2,3 hektare itu murni dikelola Pemprov. Tak hanya itu, Yani menyebutkan ada pula hutan kota di Kota Pontianak yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot), seperti hutan kota bukit rel di Pontianak Utara. “Kubu Raya juga punya (hutan kota) di daerah dekat punggur itu, malah luas, 2 ratusan hektare,” ujarnya.

Keberadaan hutan kota dinilai penting di masing-masing daerah untuk mencukupi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sesuai aturan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah tersebut. “Jadi setiap masing-masing kabupaten/kota harus memiliki RTH. Nah makanya diperlukan hutan-hutan kota itu,” tambahnya.

Dalam pengelolaan hutan di kabupaten/kota, pihaknya dikatakan Adi Yani juga melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah kerja masing-masing. Sementara untuk di wilayah Pemkot baik Pontianak dan Singkawang yang tidak memiliki KPH, pengelolaan hutan kota di daerah tersebut bisa dibantu oleh KPH kabupaten terdekat. “Contoh misalnya yang di sini (pendopo) yang menanam depan, kemudian ada penanaman di lokasi-lokasi lain ini KPH Kubu Raya, yang membantu melaksanakan itu,” jelasnya.

Yani kembali mencontohkan, untuk pengelolaan hutan kota di Ketapang, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pemda setempat. Apalagi hutan kota di sana cukup ramai dikunjungi warga sebagai salah satu objek wisata alam. Dari data yang ia punya, dalam satu bulan bisa lebih dari seribu orang yang berkunjung ke taman kota Ketapang. Karena itu, di sana juga dibangun fasilitas berupa jalan trek atau geretak dari kayu untuk pengunjung melintas.

“Karena itu daerah rawa, kami bikin juga trek, kayak tangga-tangga geretak itu. Kan banyak yang rusak, banyak yang harus ditambah, nah ini kami kerjasamakan dengan Kabupaten Ketapang kemudian KPH setempat, kemudian dengan mitra bisa dengan NGO, kemudian dengan beberapa perusahaan HTI maupun sawit (CSR) yang ada di Kabupaten Ketapang,” paparnya.

Jika keberadaan RTH atau hutan-hutan kota di seluruh kabupaten/kota bisa ideal dan dikelola dengan baik, Yani yakin program menuju Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 Melalui Pengelolaan Hutan Lestari oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa terwujud. Dalam hal ini pihaknya masih melakukan pendataan untuk se-Kalbar. “Apa itu FoLU Net Sink, adalah menjaga agar tidak terjadi perubahan iklim yang drastis,” pungkasnya. (*)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 06 September 2015 11:14

Pegawai Bank Kalbar Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp1,6 M

<p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers