UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Jumat, 29 Juli 2022 12:47
Warga Pilih Berobat ke Malaysia, Gubernur Soroti Kualitas Layanan Rumah Sakit di Kalbar
Sutarmidji

 Sejak pintu perbatasan Indonesia-Malaysia dibuka kembali 1 Mei lalu, ramai warga Indonesia yang memilih berobat ke Malaysia. Menanggapi hal ini, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, ini menjadi tantangan besar bagi rumah sakit di Indonesia, khususnya di Kalbar untuk menciptakan kualitas pelayanan.

“Pelayanan kita harus lebih baik. Fasilitas kesehatan kita harus lebih baik,” ujarnya, Rabu (27/7). Menurut pria yang akrab disapa Bang Midji ini, secara fasilitas kesehatan Indonesia tidak kalah dibanding Malaysia. Hanya saja, tantangannya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kualitas pelayanan. 

Pengalaman Sutarmidji berobat di sebuah rumah sakit di Jakarta sudah 25 kali. Jika dilihat dari fasilitas, bahkan gedungnya, kata dia, banyak yang lebih bagus. Namun pilihannya jatuh ke rumah sakit tersebut karena pelayanannya.

“Check up lengkap tiga jam. Kite setelah di sini, ada yang melayani kite bawa ke sini, sini, tidak nunggu ini. Nah mereka semua melayani lihat kebutuhan pasien,” kata dia.

Sutarmidji juga menyoroti ada rumah sakit yang tidak ramah dalam memberikan pelayanan.” Baru di IGD beleter inilah itulah,” ulas dia. Rumah sakit yang memiliki kualitas pelayanan yang bagus, kata Midji, menjadi pilihan masyarakat yang memerlukan jasa rumah sakit. “Akan dengan sendirinya itu. Pasien akan lari ke situ,” katanya.

Menurut Midji, pelayanan yang baik merupakan kunci sukses di bidang jasa. “Jasa itu pelayanan. Persaingan pelayanan itulah kunci sukses bidang jasa itu” katanya. Rumah sakit pemerintah, lanjut dia, harus terus belajar, terus. mendapatkan contoh-contoh dalam memberikan pelayanan. Midji juga bercerita saat mengunjungi sebuah rumah sakit di Malaysia. Dia melihat, perbedaannya pada pelayanan. Sedangkan untuk yang lainnya, kata dia, sama. “Saya lihat pelayanannya. Hanya pelayanan. Kalau yang lainnya sama,” ulasnya. 

Ketika Midji melakukan pengobatan terkait batu empedu di sebuah rumah sakit di Jakarta, kata dia, hanya dalam waktu dua menit sudah diketahui penyakitnya, bahkan ukuran batu empedu.

Sutarmidji melakukan pemeriksaan ke Malaysia untuk mencari pendapat lain dari dokter yang berbeda. “Di sana, akhirnya saya waktu itu untuk second opinion ya, saya ke sana periksa. 15 menit dia belum ketemu. Saya istirahat lagi. Kemudian ini ketemu, ukurannya sama,” kata dia.

Itu artinya, kata Midji, rumah sakit di Indonesia juga tidak kalah hebatnya. “Artinya apa, di sana (Jakarta) bisa dua menit, dia (Malaysia) bisa lebih dari 15 menit. Hebat mana? Hebat kita,” ungkapnya.

Hanya masalahnya, kata Midji, kepercayaan. Maka, rumah sakit harus membuat pelayanan yang bagus. Nanti, kata dia, masyarakat sendiri yang akan ngomong rumah sakit ini bagus.

Orang yang sakit, kata Midji, membutuhkan ketenangan, sehingga membutuhkan pelayanan yang baik agar psikisnya juga tenang dalam menerima tindakan atau pun proses pengobatan.

Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak mengatakan, banyaknya warga yang berobat ke luar ini menjadi tantangan rumah sakit di Pontianak dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi sehingga orang luar yang justru berobat ke Pontianak. “Kalau pelayanan baik, kualitasnya bagus, keyakinan orang, tidak hanya dari Kalimantan Barat, dari mana-mana bisa (berobat) ke sini,” ujarnya.

Apalagi, kata Edi, selain sebagai ibu kota provinsi, Pontianak juga salah satu pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, juga pusat pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kota dan Kalbar. “Kita semua mengharapkan para dokter-dokter yang ada di Pontianak terus berinovasi menciptakan pelayanan yang terbaik,” pungkasnya.

BPJS Terkendala Administrasi

Dokter Gede Sandjaja, Owner RS Medika Djaya mengatakan, masih belum mempertimbangkan layanan BPJS Kesehatan untuk rumah sakit miliknya yang baru saja diresmikan. Menurut dia, aturan BPJS Kesehatan dinilai menyulitkan rumah sakit swasta, sehingga menjadi kendala untuk diterapkan. 

Rumah sakit swasta, lanjut dia, memiliki kebutuhan yang besar dalam operasional, termasuk gaji para pegawai. Berbeda dengan rumah sakit pemerintah, yang gaji pegawainya ditanggung pemerintah. “Belum buka rumah sakit saja, kami sudah bayar gaji pegawai. Untung apa rugi?” katanya.

Aturan BPJS Kesehatan, kata dia, juga cenderung menyulitkan rumah sakit swasta. Contohnya, pada administrasi pasien. Saat pasien tiba di rumah sakit, maka identitas ditulis, misalnya sebagai pasien penyakit jantung. Pasien kemudian diarahkan ke dokter jantung. Dalam perjalanan pengobatan, lanjut dia ternyata pasien memiliki riwayat kencing manis.

“Jadinya coding-nya itu kalau dari awalnya sakit jantung, terus kencing manis nggak ditulis. Berarti kencing manis kan mesti diobati. Ada obatnya tuh. BPJS hanya ngasih coding sakit jantung saja. Rugilah kita. Rumah sakit yang rugi. Dokternya rugi nggak? Rugi, ndak dapat jasa dia,” jelas Gede.

Gede mengatakan, perlu komunikasi yang baik antara pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan.  “Kami jangan terlalu dikekang. Kalau urusan administrasi, kadang kita sudah nolong, karena administrasi, tidak dibayar. Matilah kita,” katanya. Menurut Gede, mesti ada koordinasi agar semua pihak mendapatkan keadilan. “Saya rasa semua akan mau, tapi yang wajar-wajar saja. Ada keadilan buat semua pihak,” ungkapnya.

Keadilan yang dimaksud, lanjut dia, rumah sakit dapat keuntungan, meski hanya sedikit, masyarakat atau pasien tidak dirugikan dan tetap mendapat fasilitas pelayanan, dan BPJS Kesehatan juga setuju. “Semua mesti ada kesimbangan, kalau tidak ada keseimbangan salah satu, jadi sangat sulit,” pungkasnya. (mrd)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers