PT Pupuk Indonesia (Persero) menjawab keluhan petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di Kalimantan Barat. SVP PSO Wilayah Timur Pupuk Indonesia, Muhammad Yusri mengatakan, tahun ini memang kuota pupuk bersubsidi mengalami pengurangan. Menurut dia kenaikan ini berkaitan dengan alokasi anggaran dari pemerintah. Sehingga yang terjadi sesungguhnya di tingkat petani bukan lah kelangkaan, tetapi memang keterbatasan kuota subsidi oleh pemerintah.
“Usulan untuk pupuk subsidi di Kalbar sekitar 650 ribu ton. Sementara yang disetujui sebesar 140 ribu ton. Hal ini juga berlaku untuk nasional dimana kebutuhan sekitar 25 juta ton, sedangkan alokasi untuk tahun ini 9 juta ton,” ujarnya saat jumpa pers di Pontianak, (22/6).
Menyoal harga pupuk subsidi, dia menjelaskan, belum ada kenaikan harga eceran tertinggi (HET). Yusri menegaskan, bila ada yang kios atau distributor yang menjual harga pupuk subsidi di atas harga HET, maka akan ada sanksi berat bagi mereka. “Apabila kami temukan, tidak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada distributor dan kios. Kami berkomitmen pupuk subsidi harus betul-betul bisa tersalurkan sesuai,” tegasnya.
Lebih lanjut Yusri menyebutkan bahwa Pupuk Indonesia sebagai produsen senantiasa menyalurkan pupuk bersubsidi dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Pupuk Indonesia juga telah menginstruksikan kepada distributor dan kios resmi untuk mengikuti regulasi pemerintah setempat dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Yusri juga menegaskan bahwa Pupuk Indonesia tidak akan segan memberikan sanksi hingga pemberhentian kerja sama kepada distributor dan kios resmi yang kedapatan terlibat dalam penyelewengan pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia juga siap mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kalbar.
Dia akui dia, memang terjadi ketimpangan harga yang jauh antara pupuk subsidi dengan pupuk komersial. Pupuk urea bersubsidi misalnya, harganya sekira Rp2.000 per kilogram. Sementara di pasaran, harga pupuk jenis ini tembus Rp12 ribu untuk ukuran berat yang sama. Hal ini membuat sebagian pihak bermain untuk mengambil keuntungan dengan membeli pupuk subsidi dari petani dan dijual ke pasaran dengan harga normal. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk menyelewengkan pupuk bersubsidi, lantaran pupuk ini diberikan kepada para petani kecil yang membutuhkan. “Makanya penyaluran pupuk subsidi tidak bisa sembarangan,” tegas dia.
Sejauh ini, PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 55.022 ton hingga 21 Juni 2022. Jumlah ini sudah mencapai 39% dari total alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 140.273 ton. Penyaluran tersebut terdiri dari lima jenis pupuk bersubsidi, yaitu pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik Granul. Rinciannya, pupuk Urea sebesar 17.815 ton, NPK 28.352 ton, SP-36 2.506 ton, ZA 1.978 ton, dan organik 4.372 ton. “Selain itu, kami juga telah menyalurkan pupuk organik cair sebanyak 684 liter kepada petani di Kalimantan Barat,” jelas Yusri.
Adapun stok pupuk bersubsidi produsen di Kalbar total mencapai 5.335 ton. Jumlah ini jauh lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah. Secara teknis, Pupuk bersubsidi di Provinsi Kalimantan Barat disalurkan oleh dua anak perusahaan Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik.
Dalam penyalurannya, Pupuk Indonesia memiliki jaringan pemasaran dan distribusi yang memadai di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun jaringan distribusi ini terdiri dari 21 distributor, 256 kios pengecer resmi, 14 unit gudang dengan total kapasitas sekitar 45.300 ton, serta memiliki 12 personil petugas lapangan untuk melayani sejumlah 14 kabupaten/kota di Kalbar.
Adapun stok pupuk bersubsidi secara nasional hingga Juni 2022 mencapai sebesar 1.394.766 ton. Rinciannya, pupuk Urea 939.252 ton, NPK 329.508 ton, SP-36 42.058 ton, ZA 51.273 ton, dan Organik 32.675 ton. Jumlah ini jauh lebih banyak dari stok ketentuan minimum, dan Pupuk Indonesia senantiasa menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Yusri juga mengungkapkan bahwa kelancaran proses produksi pupuk juga berkat adanya ketersediaan bahan baku pupuk. Terutama phosphate (DAP dan Rock Phosphate) dan kalium (KCl), di mana Pupuk Indonesia secara umum berhasil menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir tahun ini.
Yusri mengatakan bahwa jaminan pasokan phosphate dan kalium untuk Pupuk Indonesia hingga akhir tahun ini adalah berkat dukungan pemerintah, terutama Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian. Karena ketersediaan bahan baku dan kestabilan pasokan pupuk nasional menjadi sangat penting di tengah ketidakpastian global, terutama dampak dari perang Rusia dan Ukraina.
“Perlu kita pastikan ketersediannya, karena phosphate dan Kalium ini merupakan bahan baku dari hasil tambang yang tidak tersedia dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri,” ungkap Yusri. (ars)
