Kondisi fasilitas hutan Mangrove di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat saat ini sangat memprihatinkan. Sebab sudah terdapat beberapa bagian rusak dan membahayakan bagi pengunjung hingga terkesan kumuh.
Satu diantaranya, pagar gertak untuk pengunjung saat ini sudah terdapat yang roboh, diantaranya disebabkan tertimpa pohon. Selanjutnya, pada bagian pintu masuk lokasi wisata tersebut tersebut tampak tidak terawat.
Mengenai hal ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kayong Utara (KKU) Nendar Soeheri saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan dan penataan. Namun kata dia, saat ini pihaknya keterbatasan anggaran.
Mengenai hal ini pun, lanjut dia saat Dinas Kehutanan saat berkunjung ke lokasi, hutan mangrove di Kayong Utara merupakan terbaik di Kalimantan Barat, lantaran tertata dengan baik.
“Secara lokasi wisata keinginan muluk, memang ada rencana menjadi kunjungan lokasi wisata, baik dari dalam Kota Sukadana dan sekitarnya, maupun dari Kabupaten lain. Hasil komunikasi kawan-kawan dari Dinas Kehutanan, hutan mangrove kita baik dari Kabupaten lain di Kalbar, pohon-pohon sudah tertata baik,” kata dia, saat di wawancarai.
“Jadi ada rencana bangun namun ada pada persoalan mengenai anggaran. Karena untuk perbaikan dan sebagainya perlu anggaran untuk langkah itu sebenarnya kita sudah berkomunikasi dengan DKP Provinsi waktu itu kita sempat ada kunjungan ke lokasi, melalui bidang wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil,” katanya.
“Malahan mereka menyarankan nanti kita perbaiki, dan saya bilang masukkanlah anggaran, bila perlu dicat. Tetapi mungkin karena covid akhirnya kemarin mereka keterbatasan anggaran,” sambungnya.
Dilanjutkan dia, untuk lokasi wisata pada pintu masuk yang terdapat sejumlah lapak pedagang ikan yang saat ini mangkrak, pihaknya telah merencanakan untuk mengalihfungsikan lokasi tersebut menjadi tempat menjual makanan bersumber dari ikan hingga lainnya.
“Sebenarnya pintu masuk dari pintu masuk rencananya mau menjadikan produk-produk enam kecamatan, menjual produk-produk dari hasil ikan, atau produk lainnya, dan sudah sampaikan juga ke DKP Provinsi. Tetapi sampai sekarang belum ada tindakan,” ungkapnya.
Lokasi wisata tersebut, diakui dia memang ditangani oleh DKP, bahkan selain lokasi wisata, akan dijadikan budidaya ternak kepiting, dan masih ada ide-ide lainya.
“Dari kementerian pernah berkunjung setelah Sail Selat Karimata 16, ini DKP yang menanganinya, dan berdekatan dengan budidaya mulai merintis, padahal di situ juga bisa untuk budidaya kepiting dan banyak dapat dijadikan ide-ide lain,” ungkapnya.
“Bahkan ide saya dapat dibuat perpustakaan bahan bacaan, restoran kita desain seperti di rawa pening, Semarang. Jadi orang-orang dapat melihat langsung. Itu ide-ide yang karena keterbatasan anggaran,” lanjutnya.
Dirinya berjanji mengenai perbaikan lokasi tersebut akan dilakukan perbaikan memasukan ke perubahan, dan menyampaikan ke pihak PUPR dan pimpinan. “Untuk yang roboh-roboh ini akan kita sampaikan ke pimpinan dan PU supaya bisa untuk anggaran untuk hutan mangrove. Dengan dasar itu kita masukan ke anggaran perubahan,” janjinya. (dan)
