Pembangunan infrastruktur yang masif di Kalimantan Barat (Kalbar) belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga di bidang konstruksi yang jauh di bawah kebutuhan. Kalbar sendiri masih kekurangan tenaga ahli konstruksi.
“Kendala kami saat ini adalah tenaga ahli (konstruksi) yang kurang,” kata Sekretaris Daerah Kalbar Harisson, saat kegiatan Pelantikan Badan Pimpinan Provinsi Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional (Ataknas) Kalbar periode 2022-2027, di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (16/6). Kurangnya tenaga ahli konstruksi ini membuat sejumlah proyek pemerintah di Kalbar mengalami hambatan. Kondisi ini juga menjadi penyebab rendahnya realisasi penyerapan APBN dan APBD.
“Kalbar itu masuk 10 provinsi dengan realisasi terendah APBD maupun APBN. Realisasi penyerapan yang rendah itu ada pada Dinas Pendidikan, PU, dan Perkim,” katanya.
Karena itulah, pihaknya berharap asosiasi tenaga ahli konstruksi seperti Ataknas bisa mendongkrak kinerja SDM lokal di bidang konstruksi guna menjawab tantangan yang ada saat ini. Pihaknya juga mendorong Ataknas memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Pemprov Kalbar, yakni Gedung Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja di Kalimantan Barat yang saat ini sedang dibangun.
Ketua Ataknas Kalbar, Oktavia menyatakan siap menjawab tantangan perkembangan tenaga jasa konstruksi di Kalbar. Ataknas Kalbar akan mendorong pengembangan profesi tenaga ahli konstruksi yang handal dan profesional, serta membekali anggota yang tergabung untuk memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan.
“Seperti yang disampaikan oleh Sekda Kalbar, bahwa APBD dan APBN di Kalbar tidak terserap maksimal karena salah satu sebabnya adalah kekurangan tenaga ahli. Untuk itulah kami siap membantu dengan melakukan sertifikasi terhadap tenaga ahli konstruksi,” pungkasnya. (sti)
