Syarif Amin Muhammad, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat menyebutkan, ketersediaan pupuk subsidi khusus di Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah susah diperoleh para petani. Kalau ada, tidak terlampau banyak. Sisanya masih berharap adanya solusi dan jalan keluar bagaimana ketersediannya benar-benar ada di lapangan.
Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil reses dari beberapa Desa dan Kecamatan di Dapil Kubu Raya-Mempawah. “Selain persoalan infrastruktur jalan-jalan lingkungan, ternyata persoalan ketersediaan pupuk subsidi menjadi isu-isu utama dari daerah-daerah yang dikunjunginya,” kata dia belum lama ini.
Menurutnya, dari kunjungan ke beberapa desa dan kecamatan di Kubu Raya-Mempawah, ternyata pupuk subsidi menjadi pembahasan utama para petani setempat. Para petani mengadu ke wakil rakyat baik dari kabupaten atau provinsi, bagaimana ketersedian pupuk subsidi tetap aman dan selalu ada. “Ini menjadi masalah. Karena pupuk subsidi dibatasi. Tak banyak yang didapatkan para petani,” ucapnya.
DPRD Kalbar melalui kewenangan anggaran bisa menganggarkan bersama dinas teknisnya. Namun mekanisme anggaran pupuk subsidi sekarang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dulunya dapat diberikan sesuai keinginan untuk alokasi wilayah pertanian di daerah mana. Sistem sekarang sesuaikan SIPD, baru melalui mekanisme anggaran provinsi dan dikoordinasikan kembali ke kabupaten.
Sementara sistem penyaluran pupuk susbsidi sekarang, alurnya juga tidak semudah dulu. Antara Kabupaten dan Provinsi harus saling satu arah. Itu sesuai arahan Kementriaan Pertanian RI di Jakarta.
Hanya saja ketika bicara masalah reses, para petani di lapangan tidak mau tahu. Tahunya yang datang wakil rakyat dan dapat menyerap aspirasi, mereka tetap meminta. Seandainya dipaksakan dikucurkan tetapi rentan bermasalah juga tidak bagus.
“Sebagai wakil rakyat dan juga orang politik, tentu aspirasi di basis kita sendiri adalah bentuk perjuangan. Apa yang diinginkan masyarakat sama artinya dapat diusulkan dalam bentuk anggaran,” kata dia.
“Kotoran hewan jadi solusi jangka pendek. Namun kebanyakan petani sudah pas dan cocok dengan pupuk subsidi. Itu menjadi masalah kita sekarang,” ujarnya. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum menyebutkan akan segera mengirim surat ke Kementerian Pertanian untuk memberikan masukan terkait pupuk bersubsidi jeruk yang akan ditiadakan.
“Kami akan menyurati Kementan untuk memberikan masukan bahwa jeruk di Kalbar merupakan komoditas unggulan daerah, komoditas spesifik lokal yang harus tetap menerima alokasi pupuk bersubsidi, mengingat luasnya pertanaman jeruk di Kalbar khususnya di Kabupaten Sambas,” kata dia. (den)
