Ketua PDI Perjuangan Kota Pontianak Satarudin menyatakan, kejadian pencegatan rombongan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus ketika melintas di jalan rusak Siduk-Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara, Kamis (12/5) bukan setingan. Hal tersebut ia katakan karena saat kejadian berada di tempat. Pernyataan itu ia tegaskan sekaligus menimpal pernyataan Gubernur Kalbar Sutarmidji yang menurutnya tendensius.
“Kejadian kemarin tak ada setingan. Kami (rombongan PDI Perjuangan) tak tahu jika ada pencegatan. Saya kebetulan ada dilokasi. Jadi kalau ada yang bilang itu setingan, jangan asal ngomong. Sebab yang tahu kondisi di lapangan saat itu kami,” tegas Satarudin saat menghubungi Pontianak Post, Jumat (13/5).
Perlu diketahui, setiap kegiatan PDI Perjuangan Kalbar sudah diketahui pihak kepolisian. Dan semua kegiatan dilakukan terang-terangan. Ia pun minta Gubernur Kalbar, membuktikan omongannya soal setingan pencegatan ini. “Kami kader PDI Perjuangan tersinggung atas ucapannya. Kami akan tuntut dan minta buktinya. Jangan asal ngomong,” tegas Satar.
Terkait perbaikan jalan Siduk-Teluk Batang selama usulannya belum disetujuinya Pemerintah pusat, artinya ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalbar. “Gubernur jangan main salah-salahkan. Pernyataannya terlalu tendensius,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya, Agus Darmansyah menilai Gubernur Kalbar Sutarmidji seharusnya intropeksi diri. Sebagai pejabat negara, harusnya bisa mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat. “Bukan malah menyatakan itu setingan,” tegasnya.
Lebih baik, dia (Gubernur) menangkap keluhan masyarakat sebagai masukan sehingga bisa menjadi renungan untuk ditindaklanjuti. “Sepengetahuan saya, jalan Siduk sudah rusak bertahun-tahun. Tapi malah dibiarkan dan makin parah tanpa adanya pemeliharaan,” ungkapnya.
Jika melihat kinerja Gubernur Kalbar, sebenarnya banyak yang dikritisi. Temuannya cukup banyak jalan provinsi dalam keadaan rusak berat. Seperti Jalan Rasau Jaya Kuala Dua, sudah bertahun-tahun sejak ia menjabat Gubernur, baru tahun lalu dimasukkan dalam pemeliharaan.
Padahal diketahui, di 2021 APBD Provinsi Kalbar SILPA sangat tinggi. Bahkan daya serap keuangannya rendah. Padahal anggaran tersebut bisa digunakan buat perbaikan jalan. “Gubernur harus intropeksi diri. Itukan aspirasi masyarakat, harus disikapi dengan kebijakan,” singgungnya.(iza)
