Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji sempat bingung soal kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang berubah-ubah. Namun ia menilai pada dasarnya kebijakan tersebut memiliki dampak positif dan juga negatif.
“Larangan ekspor CPO itu kan pagi lain, sorenya lain kan, kan yang bingung kita (daerah). Tapi saya melihat begini, memang ada plus minus (dari kebijakan tersebut),” ungkapnya menanggapi kebijakan pemerintah yang berubah, Kamis (28/4).
Sisi negatif dari kebijakan tersebut, lanjut dia, akan membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) menurun sehingga dapat merugikan para petani. Sementara sisi positifnya, masyarakat bisa segera memperoleh minyak goreng (migor) dengan harga yang wajar.
“Nah, saya mengajak kepada para pelaku usaha bidang produksi minyak goreng dan CPO ini sudahlah, artinya kalau sudah presiden tegas seperti ini, ya kalau saya menafsirkan selama ini (pelaku usaha) susah diajak ini (kerja sama). Makanya saya kan selama ini sering marah juga dengan perkebunan, karena perhatiannya kurang untuk dalam negeri,” ujarnya.
“Harusnya dia (pengusaha) jaga usaha itu supaya betul-betul bisa untuk kesejahteraan masyarakat di sini,” katanya.
Meski pasti akan berdampak, ia harap harga TBS di Kalbar tidak turun drastis. Midji menghitung dengan harga patokan di pasar, misalnya untuk minyak goreng curah Rp14 ribu per liter, maka harga TBS di pabriknya tidak boleh berada di bawah angka Rp2 ribu per kilogram.
“Harusnya hitungan ekonomisnya harus di atas Rp2 ribu (per kilogram), walaupun tidak di kisaran Rp3.800, tapi harus di atas Rp2 ribu. Jangan sampai ada Rp1.200, Rp900, itu tidak betul,” tegasnya,
“Jadi mau cepat atau tidak, (kalau cepat) saya rasa pintu ekspor CPO dan turunannya akan dibuka kembali secepatnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan bahwa CPO tidak termasuk dalam komoditas yang masuk dalam larangan ekspor. Larangan ekspor hanya berlaku untuk bahan baku minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein). Belakangan, pemerintah meralat aturan tersebut, di mana dalam kebijakan terbaru esok harinya, disebutkan bahwa CPO juga termasuk yang dilarang untuk ekspor. (bar)
