Realisasi Belanja APBN Kalbar 2021 Capai 95,64 persen

- Kamis, 27 Januari 2022 | 12:15 WIB
PAPARAN : Para narasumber saat kegiatan Konferensi Pers APBN yang digelar oleh Kanwil DJPb Kalbar, Selasa (25/1).
PAPARAN : Para narasumber saat kegiatan Konferensi Pers APBN yang digelar oleh Kanwil DJPb Kalbar, Selasa (25/1).

PBN Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanaran lancar dengan segala dinamika dalam pelaksanaannya  di tengah kondisi pandemi covid-19. Kepala Kanwil Direktor Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Imik Eko Putro, mengatakan belanja negara tahun 2021 menunjukkan capaian positif, baik belanja K/L (Kementerian/Lembaga), maupun dana transfer yaitu DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS) hingga Dana Desa.

“Dari pagu belanja sebesar Rp16,83 triliun, terealisasi Rp16,09 triliun atau 95,64 persen, capaian ini lebih tinggi dibandingikan tahun anggaran 2020 yang sebesar 94,76 persen,” ucapnya saat Konferensi Pers APBN, Selasa (25/1).

Lebih rinci dia menjelaskan, realisasi anggaran 2021 ditopang tujuh jenis belanja, mulai dari Belanja Pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Belanja Pegawai terealisasi Rp3,80 triliun dari pagi Rp3,84 triliun, Belanja Barang Rp3,77 triliun dari pagu Rp3,95 triliun, Belanja Modal Rp3,0 triliun dari pagu Rp3,21 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial Rp7,83 miliar dengan pagu Rp7,90 miliar. Selanjutnya, DAK Fisik terealisasi Rp2,10 triliun dengan pagu Rp2,40 triliun, DAK Non Fisik Rp1,34 triliun dengan pagu Rp1,36 triliun, dan Dana Desa Rp2,05 triliun dengan pagu Rp2,06 triliun.

“Untuk belanja yang dilaksanakan oleh Satker K/L, yaitu jenis belanja pegawai, barang, modal dan bantuan sosial, mengalami capaian yang sangat optimal, yaitu dari pagu Rp11,01 triliun, terealisasi Rp10,59 triliun atau 96,23 persen. Angka ini melampaui target nasional 90 persen bahkan target tingkat wilayah yang telah ditentukan Kanwil DJPb Kalbar yang sebesar 95 persen,” jelasnya.

Adapun realisasi Pendapatan PNBP, Imik menyebut targetnya Rp643,47 miliar dan terealisasi Rp922,06 miliar atau 173,29 persen, naik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 120,70 persen.

Untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), lanjutnya, di wilayah Kalimantan Barat  disalurkan untuk empat klaster. Kluster Kesehatan , berupa kiaim pasien sebesar Rp 246,71 miliar untuk 2.892 pasien pada 28 rumah sakit , insentif nakes sebesar Rp50,42 miliar untuk 6.190 pasien pada 53 faskes. Untuk kluster program prioritas. berupa padat karya PUPR terealisasi Rp 709,03 miliar, serta padat karya perhubungan sebesar Rp75,02 miliar untuk 852 tenaga kerja.

“Kluster dukungan UMKM dan Korporasi , disalurkan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,65 triliun untuk 84.637 debitur dan kredit Ultra Mikro (UMI) sebesar Rp40,54 miliar untuk 10.023 debitur,” sebutnya. 

Terakhir, ada kluster perindungan sosial, antara lain PKH sebesar Rp 292,03 miliar untuk 422.596 Keluarga penerima manfaat(KPM), bansos sembako Rp455,73 miliar untuk 2,27 juta KPM, bansos tunai Rp15,75 miliar untuk 480.366 KPM, BLT Dana Desa Rp 513,06 miliar untuk 2.025 desa dan kartu prakerja sebesar Rp 432,97 mikar untuk 121 965 peserta.

Dalam pelaksanaan anggaran APBN 2021, diakuinya tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Dana desa misalnya, perubahan peraturan dan petunjuk teknis terkait penyaluran Dana Desa yang dinamis sehingga pemda dan desa membutuhkan waktu dalam melakukan penyesuaian dalam penyaluran, pergantian kepala desa, pergantian operator di Pemda, kesalahan/ ketidaktelitian operator Pemda dalam penginputan dokumen penyaluran, danain sebagainya.

Untuk tahun ini, dia menilai terdapat potensi permasalahan pelaksanaan anggaran, terutama Permasalahan Belanja. Persoalan tersebut seperti kuantitas dan kualitas SDM pada satker yang masih rendah, serta terdapat dana blokir pada satker K/L yang menghambat progress pelaksanaan anggaran. “Juga proses pengadaan barang dan jasa serta belanja modal yang tidak optimal,” pungkasnya. (sti)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

X