Hari sejuta pohon sedunia setiap tahun diperingati pada 10 Januari oleh masyarakat dunia. Meski gaungnya kurang begitu besar, moment ini dinilai sangat penting untuk mengetahui kelestarian pohon yang bermanfaat banyak bagi manusia.
IDIL AQSA AKBARY, Pontianak
BERBICARA tentang pohon dan hutan, sempat menjadi isu sentral di Kalimantan Barat (Kalbar) pada 2021 lalu. Bencana banjir yang melanda kawasan hulu provinsi ini hingga mencapai satu bulan lebih ditengarai akibat rusaknya kawasan hutan yang menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS).
Bahkan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) datang langsung ke Kabupaten Sintang untuk memastikan penanggulangan hingga pencegahan banjir ke depan bisa berjalan dengan baik. Di Bumi Senentang, Presiden sempat melakukan penanaman pohon bersama warga di DAS, Kelurahan Kedabang. Daerah yang ditanami pohon itu merupakan eks kawasan pertambangan yang lahannya kritis.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar Adi Yani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan Presiden soal pemulihan DAS di Kalbar. Hal ini menurutnya tidak bisa dilakukan secara instan karena harus berproses. Dimisalkan dia, seperti penanaman bersama masyarakat yang dilakukan Presiden di Sintang, merupakan salah satu uji coba. Di lahan bekas tambang seluas 10 hektare yang telah ditinggal selama 30 tahun itu, telah mereka tanami berbagai jenis pohon.
“Artinya Pak Presiden sudah memulai, dengan dasar itulah seharusnya masyarakat ikut juga mulai menanam di areal-areal yang telantar. Kami sudah menyiapkan bibit,” katanya, Minggu (9/1) di Pontianak.
Usaha untuk melakukan penghijauan kembali lahan-lahan kritis serta perbaikan DAS itu, menurutnya tak lepas dari peran serta masyarakat. Pihaknya dalam hal ini dituntut untuk menyiapkan lokasi-lokasi pembibitan di semua tempat. Semua, menurut dia, tentu disesuaikan dengan arah kebijakan Kementerian Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Ditambah lagi kebijakan Pak Gubernur, agar semua konsesi perizinan yang memanfaatkan lahan. Seperti kebun, pertanian, tambang, HTI, HPH, mereka itu wajib menyisihkan arealnya untuk pembibitan,” ungkapnya.
Tindak lanjut dari kebijakan Gubernur itu, pihaknya telah menyurati bupati se-Kalbar. Selanjutnya, para bupati yang menurut dia, akan menindaklanjutinya kepada para pemegang izin konsesi yang ada di daerah masing-masing. “Karena yang memberi izin bupati, kami minta ke bupati. Namun sambil itu, kami (DLHK) selaku bawahan gubernur juga membuat surat langsung kepada perusahaan, untuk pembibitan,” paparnya.
Mengenai tanggung jawab pembibitan di DLHK Kalbar sendiri, Adi Yani menyebut sudah menyiapkan 10 hektare lahan untuk pembibitan. Lahan yang dimaksud dia, baik yang berada di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Ditambah lagi Gubernur, kata dia, meminta semua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di provinsi ini juga menyiapkan lokasi pembibitan.
“Minimal 5 hektare (per-KPH). Ini sudah kami bikinkan surat kepada semua KPH dan ini kami membantu kerja Kementerian (KLHK), ada perwakilannya BPDAS, kami sudah koordinasi, sudah menentukan lokasi yang ada untuk pembibitan di dalam kawasan,” ujarnya.
Sementara untuk yang di luar kawasan hutan, menurut dia, juga sudah ada pilihan beberapa tempat. Harapannya di awal Januari 2022 ini, semua lokasi pembibitan sudah bisa ditentukan.
Setelah pembibitan, sasaran penanamannya nanti, lanjut dia, akan fokus pada lahan-lahan kritis. Yani menyebut areal atau lahan kritis di Kalbar jumlahnya ada 1,1 juta hektare. Sebanyak 53 ribu hektare berada di luar kawasan hutan, sementara sisanya satu koma sekian juta hektare berada di dalam kawasan hutan.
“Itu sasaran untuk lahan kritis, (yang di luar kawasan hutan) setelah di-overlay, lokasinya ada di lahan masyarakat. Untuk itu kami harus ke masyarakat, kami siapkan bibit dan sarana prasarana, masyarakat yang tanam,” jelasnya.
