Dalam tahun 2021, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Barat, sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Kalimantan Barat telah merampungkan pembangunan strategis dalam 5 sektor infrastruktur permukiman.
Diberitakan pontianakpost.co.id, pada sektor penyediaan air minum, BPPW Kalimantan Barat telah menyelesaikan optimalisasi SPAM IKK Aruk di Kecamatan Sanjingan, Kabupaten Sambas untuk menunjang kawasan perbatasan, serta pembangunan SPAM IKK Sejiran dan SPAM IKK Teluk Keramat dengan total kapasitas 30 L/detik. Pada sektor pengembangan kawasan permukiman, melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) kawasan Kuala Simpang, Kota Singkawang luasan kawasan kumuh berkurang hingga 18,31 Ha dan KOTAKU kawasan Teras Parit Nanas, Kota Pontianak kawasan kumuh berkurang hingga 18,93 Ha.
Pada sektor penyehatan lingkungan permukiman, dibangun IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Serta pada sektor Prasarana Strategis telah dilaksanakan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 46 sekolah dasar (SD), 1 sekolah menengah pertama (SMP), dan 1 Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
Di tahun ini, BPPW Kalimantan Barat juga melanjutkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang,Untuk mendukung pembangunan infrastruktur permukiman diberbagai sektor oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, dilaksanakan kegiatan Optimalisasi Pemeliharaaan Operasi dan Rehabilitasi (OPOR), yaitu optimalisasi meneruskan pekerjaan pembangunan yang belum selesai maupun infrastruktur yang telah selesai pengerjaannya namun belum dimanfaatkan secara optimal. Serta dilaksanakan kegiatan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyrakat (PAMSIMAS), Sanitasi Perdesaan (SANDES), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota Kalimantan Barat.
Kepala BPPW Kalimantan Barat, Deva Kurniawan Rahmadi, ST M.Sc berharap infrastruktur yang telah terbangun agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah, instansi pengelola, dan masyarakat. Selanjutnya, kerja sama yang baik juga diperlukan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur permukiman hingga terwujudnya permukiman yang partsipasif dan berkelanjutan pada 2024. (*)
Kabupaten Bengkayang dan telah mencapai progres fisik 49,7 persen. PLBN ini ditargetkan untuk selesai pada pertengahan tahun 2022.