Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji meminta perencanaan atau detail engineering design (DED) pembangunan Jembatan Kapuas III bisa cepat direalisasikan. Hal ini bahkan sudah disampaikannya langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat bertemu di Sintang, beberapa waktu lalu.
Alasan DED Jembatan Kapuas III harus cepat dibuat, menurut dia, lantaran agar ada pengembangan kawasan permukiman masyarakat. Karena ia melihat saat ini sudah semakin banyak masyarakat membuat perumahan di daerah Sungai Raya Dalam dan lainnya yang notabene merupakan lahan gambut.
“Supaya (permukiman) pindah di lahan mineral maka harus ada pembuatan Jembatan Kapuas III. Karena area sekitar Jembatan Kapuas III itu (lahan) mineral semua, bukan gambut. Jika ada Jembatan Kapuas III dan ada perumahan di daerah tersebut, itu bagus,” ungkapnya kepada awak media, belum lama ini.
Midji sapaan karibnya, sekaligus menampik isu yang beredar jika ia memiliki banyak tanah di kawasan rencana pembangunan Jembatan Kapuas III. Isu tersebut dipastikan dia tidak benar. Ia mempersilakan masyarakat untuk membuktikannya langsung. “Isu yang saya dengar di sekitar Jembatan Kapuas III banyak tanah Gubernur, sudah dibeli Gubernur. Saya bilang, cari kalau ada di area Jembatan Kapuas III ada tanah saya, seberapa banyak pun (luasnya) silakan dibagi,” tegasnya.
Menurutnya, nanti pada saat pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), maka akan lebih jelas kelihatan status kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Dari sana, menurut dia, bisa diketahui lahan tersebut milik siapa dan kapan waktu kepemilikannya.
“Seperti di Wajok, 100 persen semuanya masih milik masyarakat. Saya tidak ada tanah di lokasi tersebut, inilah kadang tidak ingin membuat daerah maju, dengan buat isu begini, begitu,” katanya.
Dalam hal ini dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, saat mendampingi kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Sintang, Rabu (8/12). Midji berharap agar jangan sampai pembangunan permukiman dan kegiatan ekonomi di kawasan Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan sekitarnya semakin banyak menggunakan lahan gambut. “Padahal sebenarnya di lahan gambut (kedalaman) 3 meter harus dilindungi, itu termasuk lahan yang tidak boleh dibangun, akan tetapi (masih) dibangun,” ucapnya.
Untuk itu dirinya mendorong agar DED Jembatan Kapuas III bisa segera direalisasikan. Dengan demikian, diharapkan dia, akan ada kepastian terkait pembangunan jembatan yang menghubungkan Sungai Kapuas itu.
“Masalah Jembatan Kapuas III, beliau (Menteri PUPR) langsung menelfon Dirjen dan komunikasi dengan Pak Syarif Abdullah (anggota DPR RI). Pak Syarif Abdullah sudah minta (juga) DED (Jembatan Kapuas III). Di depan saya, Pak Menteri (Basoeki Hadimoeljono) sudah menelfon Dirjen dan beliau pastikan Insyallah. Lebih cepat maka akan lebih bagus,” pungkasnya. (bar)
