Para pelaku ekonomi kreatif, terutama bidang musik di Pontianak menuntut adanya standarisasi honor untuk para musisi yang tampil. Pasalnya selama ini, tidak ada patokan yang jelas berapa seharusnya para pemusik yang tampil di kafe, restoran, hotel dan event tertentu dibayar. Akibatnya para musisi di Pontianak dalam posisi lemah terkait komisi tampil ini.
“Sehingga para pemusik yang diundang kafe atau hotel dalam posisi lemah. Mereka menerima saja bayaran yang ditawarkan, kalau menolak tentu mereka akan mengganti dengan musisi lain yang tampil. Jadinya terjadi persaingan tak sehat antar-musisi lokal,” ujar Yudi pentolan band legendaris Arwana saat temu Anggota DPRD Kota Pontianak Zulfydar Zaidar dengan para pemusik se-Pontianak, kemarin.
Member Arwana yang lain, Henry Lamiri berharap ada peraturan daerah di Kota Pontianak untuk standarisasi honor bagi pemusik maupun penyanyi lokal yang bermain musik di kafe dan hotel. “Saya sudah mengusulkan agar honor teman-teman yang bermain musik dan bernyanyi di kafe maupun hotel bisa tolong diperhatikan standarisasinya. Ada standar batas bawahnya, seperti bagaimana upah para pekerja formal juga diatur dengan UMR (upah minumum regional),” kata dia.
Sementara itu, pengurus Komikpon (Komunitas Pemusik Pontianak), Omeng mengungkapkan hal serupa. Menurutnya isu tentang standar honor sudah lama mengemuka di kalangan musikus kota ini. Selain patokan honor yang relatif rendah, para musisi lokal juga sangat terpukul dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dua tahun terakhir. Terutama saat periode PSBB dan PPKM, dimana kafe dan hotel tempat mereka tampil dibatasi. “Bersyukur sekarang sudah dilonggarkan, jadi bisa tampil lagi,” ucapnya.
Selain soal honor, para seniman musik di Pontianak juga mengeluhkan tidak adanya wadah bagi mereka berkumpul dan mengembangkan diri. “Dulu sekali kota kita ada gedung Arena Remaja (sekarang PCC dan Kantor DPRD Kota Pontianak), dimana para seniman lokal, termasuk pemusik bisa tampil dan disaksikan masyarakat. Tempat itu juga menjadi sarana para seniman senior, junior hingga anak sekolah untuk bertemu dan saling bertukar pikiran. Sehingga seni dan budaya di Pontianak hidup,” imbuhnya. Pihaknya berharap, wadah seperti ini bisa kembali dihadirkan untuk wadah para seniman berkreasi. “Mungkin Pemkot bisa menghadirkannya di Alun Kapuas atau tempat lainnya,” sebutnya.
Menanggapi keluhan para musikus tersebut, Zulfydar menyebut pihaknya setuju ada standar honorium bagi pemusik dan penyanyi melalui Perda atau ataupun peraturan wali kota. Bahkan ide ini sudah bertahun-tahun ada. Hanya saja belum pernah tertuang dalam permintaan resmi atau tertulis. Usulan itu pun datang dari segelintir komunitas saja. Menurut dia, para pemusik lintas komunitas perlu berkumpul dan membentuk konsorsium. Lalu melayangkan usulan resmi ke pihaknya.
“Mengenai standar harga untuk musisi-musisi kita memang seharusnya ada. Agar itu terwujud tentu harus ada dorongan dari para musisi itu sendiri. Saya usulkan agar seluruk musisi di Pontianak membentuk konsorsium untuk membahas hal ini. Bahas berapa sih seharusnya standar honor untuk tampil di kafe atau event, apakah per lagu atau per jam. Kita bikin daftarnya. Atau bisa kita bahas bersama di DPRD, nanti ajukan saya surat resminya,” katanya.
Menurut dia, sama dengan profesi lainnya, musik tidak lagi menjadi sekedar pengisi waktu kosong maupun kegemaran, tetapi telah menjadi mata pencaharian bagi para pemusik maupun penyanyi indie lokal, sehingga perlu dipikirkan cara yang tepat agar mereka tetap bisa terus hidup dan bermusik. “Maka marilah kita sama-sama mengatur agar kita bisa hidup dari musik,” katanya.(ars)
