UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 08 Desember 2021 13:11
Ekspor Kratom Via Jakarta, Pemerintah Daerah Tak Dapat Pajak Ekspor
Tanaman kratom

Kelangkaan kontainer yang membuat ongkos ekspor melambung membuat pengusaha kratom Kalbar kelimpungan. Ketua Konsorsium Kratom, Yosef mengatakan, untuk mengatasi naiknya cost ekspor ini tidak bisa diatasi dengan menaikkan harga kratom. Soalnya, dalam beberapa tahun terakhir, harga kratom di internasional justru tengah anjlok.

“Harga kratom sekarang sedang jatuh karena adanya kelebihan suplai. Sementara pertumbuhan permintaan tak terlalu kencang. Jadinya yang terjadi adalah persaingan harga di tingkat eksportir,” ucapnya.

Pihaknya dan sejumlah asosiasi lain pun mendorong pemerintah untuk mengintervensi dan memberlakukan aturan terkait produksi kratom ekspor. “Kami sangat menyetujui adanya standar produksi yang ditetapkan. Kami sendiri secara internal terus mengedukasi dan mensosialisasikan ke para pelaku usaha perbaikan kualitas produk grade internasional,” jelasnya.

Serupa, Ketua Asosiasi Rempah Kalbar Rudyzar menyebut anjloknya harga kratom juga disebabkan oleh persaingan tak sehat di antara pemain kratom. Harga kratom terus merosot dari bulan ke bulan sejak dua tahun ini. “Karena dulu harganya menarik, maka semakin banyak orang membuka lahan. Sedangkan pertumbuhan demand pasar luar negeri tidak berimbang. Suplai yang jauh melebihi permintaan sehingga mendorong perang harga di tingkat hulu hingga eksportir,” kata dia.

Pihaknya mendorong pemerintah untuk mengintervensi dan memberlakukan aturan terkait produksi kratom ekspor. Bahkan harga di Amerika Serikat pernah menyentuh 3 dolar AS per kilogram, dimana dulu satu kilogramnya bisa mencapai 40 dolar AS per kg. Dia berharap ada aturan yang mengatur hal ini. “Ini untuk melindungi petani dan pelaku usaha lokal di bidang kratom ini. Harus ada syarat minimum bagi eksportir yang bisa melakukan ekspor. Supaya tertib dan teratur,” sebutnya.

Eksportir kratom Rudyzar Zaidar Mochtar mengatakan, saat ini harga pasaran internasional kratom tiap kilogram dalam bentuk tepung tinggal empat dolar Amerika Serikat saja. Angka ini hanya sepersepuluh dari harga beberapa bulan lalu. “Dulu untuk powder satu kilogramnya bisa 40 dolar per kg. Di tingkat petani harga daun basah tinggal Rp4.000 dan daun kering remahan sekitar Rp20.000-30.000, tergantung kualitas,” sebut dia.

Selain itu, kata dia, saat ini ekspor kratom sebagian dijalankan via Jakarta. Beberapa penampung di sana memborong kratom Kalbar. Akibatnya, pemerintah daerah tidak mendapatkan pajak ekspor dari pengiriman tumbuhan yang menjadi obat herbal tersebut. Rudyzar berharap ada aturan yang mengatur hal ini. “Ini untuk melindungi petani dan pelaku usaha lokal di bidang kratom ini. Sebaiknya ekspor dilakukan di Pontianak, sehingga pajaknya masuk ke daerah. Gubernur bisa melakukan diskresi untuk hal ini,” ucap dia.

Namun Perda ini jangan sampai menimbulkan praktik monopoli atau oligopoli ekspor. Kendati dia setuju harus ada syarat minimum bagi eksportir yang bisa melakukan ekspor. “Misalnya minimal harus ada gudang seluas 2.000 meter per segi. Eksportir harus punya fasilitas penggilingan dan pengeringan yang standar. Supaya tertib dan teratur. Selain itu daerah juga harus mendapatkan PAD, karena ini adalah salah satu produk unggulan warga Kalbar,” sebutnya.

Dia mencontohkan komoditas kopi dan sejumlah produk lainnya, yang harganya selalu stabil. “Di komoditas kopi misalnya ada kuota ekspor yang diberikan kepada pelaku usaha. Syaratnya mereka harus punya tempat produksi yang standar. Akibatnya jadi lebih terkontrol, kalau ada fluktuasi harga paling hanya tipis saja. Tidak seperti kratom yang ekstrem anjloknya,” papar dia. (ars/ant)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers