Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Satgas Covid-19 turut mewaspadai penularan varian baru Corona B.1.1.529 atau Omicron yang berasal dari Afrika. Caranya dengan memperketat pintu masuk ke provinsi ini termasuk di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sepanjang perbatasan.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, sampai saat ini penerapan tentang protokol kesehatan (prokes) dan syarat-syarat perjalanan di Kalbar masih berlaku sama. Setiap orang yang ingin masuk ke wilayah Kalbar tetap wajib mengantongi surat negatif tes RT-PCR. Termasuk pintu masuk dari luar negeri ia memastikan harus ketat.
“Kita di Kalbar ini sangat kompleks, lebih mudah menjaga Bandara Soekarno-Hatta dibandingkan perbatasan Kalbar. Batas Kalbar itu 976 kilometer, pintunya mungkin ratusan. Pintu resmi memang hanya tiga, tapi pintu tak resmi itu ratusan,” ungkapnya, Senin (29/11).
Bahkan, lanjut dia ada sekitar 400 kilometer panjang perbatasan yang kewenangannya bukan pada TNI-Polri. Yakni di kawasan perbatasan yang masuk dalam hutan lindung. Di sana hanya bisa dimasuki oleh polisi kehutanan sebagai yang berwenang.
“Pertanyaan kami, berapa besar jumlah polisi kehutanan untuk mengamankan 400 kilometer. Sabu saja itu banyak yang masuk sampai ratusan kilogram, apalagi hanya orang yang masuk. Kita tahu Malaysia varian (Covid-19) apapun sudah ada, itu yang dikhawatirkan,” ujarnya.
Bahkan di tengah kasus Covid-19 yang semakin menurun di Indonesia, Kalbar sempat menyumbangkan kasus tertinggi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk. Untung saja hal itu masih bisa dikendalikan dan ditangani dengan baik. “PMI yang pulang dari Malaysia itu yang kami khawatir. Bahkan ada yang CT 14-nya itu tinggi,” ucapnya.
Untuk itu, menurutnya harus ada peningkatan pengawasan di perbatasan. Dalam hal ini Midji sapaan karibnya sudah meminta PangdamXII/Tanjungpura sebagai Kasatgas Covid-19 khusus perbatasan, untuk lebih memperketat keluar masuk orang di perbatasan Kalbar-Sarawak. Selain itu akan ditempatkan satu lagi mobile PCR bantuan dari Kemendagri untuk kawasan perbatasan.
“Pak Mendagri akan membantu satu lagi mobile PCR yang akan kami tempatkan di perbatasan. Kalau (PLBN) Entikong sudah ada, saya akan tempatkan di Aruk. Supaya pemeriksaan cepat, tidak dibawa ke Pontianak lagi,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson menambahkan, strategi tetap menjaga pintu masuk Kalbar, serta pintu perbatasan baik jalur legal maupun ilegal, menjadi penting untuk mencegah masuknya varian Omicron. Varian yang dikabarkan empat kali lebih menular dibanding varian delta itu memang harus diantisipasi. “Sekarang lewat PLBN sudah dipegang KKP dan Satgas Khusus Perbatasan di bawah Pangdam,” katanya.
Selain itu kebijakan secara nasional dijelaskan dia, sudah ada perubahan SE Satgas Nasional Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perjalanan Pada Masa Pandemi Covid-19. Lantaran adanya ancaman masuk dan menyebarnya virus B1.1.529 maka warga Indonesia yang baru pulang atau masuk ke Indonesia harus menjalani beberapa hal.
Pertama bagi orang yang mempunyai riwayat 14 hari terkahir melakukan perjalanan ke daerah yang dekat dengan Botswana, Afrika Selatan dan Hongkong wajib sudah divaksin ketika masuk ke Indonesia. Jika belum divaksin maka harus langsung divaksin di tempat yang disediakan pemerintah. Di samping itu, mereka juga harus menjalani karantina selama 14 hari.
Aturan yang sama juga berlaku bagi orang yang mempunyai riwayat 14 hari terakhir melakukan perjalanan dari negara yang secara geografis dekat dengan komunitas varian baru B1.1.529 seperti Anggola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Muzambik, Lesoto dan Eswatini.
“Kalau dari luar negeri itu, tapi seperti di Kalbar yang masuk dari Sarawak, Malaysia, maka akan dikarantina tujuh hari. Jadi di hari keenam di-PCR lagi,” pungkasnya.
WHO Prediksi Omicron Bakal Mengglobal
