UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

DAERAH

Senin, 29 November 2021 10:17
Harusnya 1,7 Juta Hektare Dikembalikan ke Daerah
Presiden saat meninjau lahan sawit.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur ikut menyoroti apa yang menjadi perhatian pemerintah provinsi Kalimantan Barat (Sutarmidji, Gubernur Kalbar) terkait perizinan konsensi lahan perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 2,7 juta hektare. DPRD Kalbar mendukung pernyataan kepala daerah bahwa pemerintah pusat harus merevisi dan mengambil alih lahan menganggur lama.

“Aneh juga baru sekitar 1 juta hektare lahan konsensi sawit saja yang sudah ditanam. Sementara 1,7 hektare belum ditanam sama sekali. Kondisinyah sudah berlangsung lama lagi. Jelas, selain menjadi perhatian pemerintah provinsi juga menjadi perhatian kami juga,” katanya Minggu (28/11) di Pontianak.

Menurutnya sangat aneh juga, izin lahan konsensi diberikan pemerintah pusat, namun lahannya berada di Kalimantan Barat. Nah, ketika terjadi bencana alam banjir seperti begini, justru masyarakat yang menjadi korban. Sementara para pemilik lahan konsensi perkebunan sawit, tetap tenang di pusat atau luar negeri.

“Memang, pempus harus jadikan ini pelajaran. Revisi perizinan lahan konsensi sawit yang main-main. Apalagi lahan-lahan tidak ditanam tersebut, sudah gundul tidak bisa menjadi resapan air,” ujarnya.

Lahan-lahan tidak ditanam tetapi ada izin harusnya dapat menjadi daya dukung lingkungan di Kalbar. Namun apa daya, sudahlah tidak ditanam, yang diterima masyarakat adalah banjir saja. Kondisi banjir yang terjadi di perhuluan Kalbar (Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Sanggau, Melawi dan Ketapang) harusnya jadi pelajaran.

Tidak dipungkiri 1,7 juta hektare lahan tidak ditanam tersebut, menjadi salah satu pemicunya. “Silahkan ahli lingkungan analogikan. Kalau dibiarkan begini terus tanpa jalan keluar, maka banjir-banjir besar sepanjang tahun DAS rusak dan curah hujan tinggi, bakalan terus menimpa masyarakat. Kita setuju ada solusi perbaikan DAS, Subdas dan penghijauan kehutanan di lahan tidak ditanam. Tetapi sekali lagi, hanya pemerintah pusat yang bisa lakukan. Hanya presiden bisa berikan imbauan,” ujarnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Barat ini juga mengusulkan sebaiknya pemda dan pemprov Kalbar bersama DPRD Kalbar bersama-sama ke pusat. Tujuannya meminta 1,7 hektare lahan menganggur lama dan gundul dikembalikan ke daerah atau masyarakat. Selain bisa dikelola untuk menghasilkan manfaat keekonomian, juga dapat menjadi daya dukung lingkungan.

“Kan kalau dikelola masyarakat dan ditanam kembali dengan hutan, mininal banjir-banjir besar seperti begini tidak terjadi lagi. Sebab, warga kita sendiri yang merasakan manfaat ke depannya nanti,” tukasnya.

BUMD Tanam Sawit

Selain itu, Prabasa juga mengusulkan jika nanti perjuangan lahan-lahan tidak ditanam dapat kembali ke daerah, sebaiknya Pemprov, Pemkab mengelola sendiri lahannya untuk ditanam sawit. Sebagaimana diketahui, harga minyak goreng bahan dasar sawit mengalami lonjakan kenaikan luar biasa beberapa waktu belakangan. Mungkin sudah waktunya dalam meningkatkan PAD, pemerintah melalui BUMD mengelola perusahaan sawit.

“Kan aneh saja, lahan-lahan masyarakat di Kalbar tetapi dikuasai oleh orang luar. Tetapi, begitu ada kondisi bencana alam, yang kenanya pasti masyarakat,” tukasnya.

DPRD Kalbar sendiri beberapa waktu lalu, juga telah membentuk tim kerja Panitia Khusus Corporate Social Responsibilty (Pansus- CSR). Pansus tersebut sedang bekerja menyepakati apa-apa saja nantinya bakalan dikupas. Tentu yang diundang adalah seluruh perusahaan pemilik lahan konsensi sawit di Kalbar.

“Hanya memang draft format kerjanya belum sampai ke tangan pimpinan. Kami (pimpinan DPRD Kalbar) mendukung penuh dibentuk Pansus CSR. Mumpung lagi banjir seperti sekarang,” ucap dia. (den)


BACA JUGA

Jumat, 21 Januari 2022 12:50

Atas Permintaan Istri, Suami Jerat Leher Istri Hingga Tewas

Warga Desa Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat…

Jumat, 21 Januari 2022 12:46

Geger Penemuan Mayat di Kebun Karet

 Warga dihebohkan penemuan mayat di kebun karet di Desa Batu…

Jumat, 21 Januari 2022 12:45

KEJAM..!! Dirampok, Septiana Dipukul dengan Palu dan Golok

Aksi kejahatan kembali memakan korban. Kali ini menimpa, Septiana, warga…

Jumat, 21 Januari 2022 12:43

Bripka Mernawati, Polwan Singkawang yang Viral Sosialisasi Pakai Bahasa Kek

Bripka Mernawati, polisi wanita (Polwan) yang bertugas di Bagian Administrasi…

Rabu, 12 Januari 2022 00:19

Aneh..!! Anggota Dewan Heran, Dua Izin Konsensi Sawit Berproduksi Dicabut

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bernomor 01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022…

Selasa, 11 Januari 2022 01:11

Pengemis Resahkan Pedagang di Sungai Pinyuh

Belakangan ini keberadaan pengemis di Pasar Sungai Pinyuh semakin marak…

Selasa, 11 Januari 2022 00:56

Modal Masih Aman, Tapi Bank Kalbar Belum Mau IPO

Bank Pembangunan Daerah (BPD( Kalimantan Barat atau Bank Kalbar pada…

Selasa, 11 Januari 2022 00:51

Diduga Terlibat Perselingkuhan, Oknum Pemuka Agama di Landak Dipolisikan

Seorang warga Kabupaten Landak, VN, mendatangi Provinsialat Kapusin Pontianak di…

Minggu, 09 Januari 2022 13:56

7-12 Januari Awas Banjir Rob di Pesisir Kalbar

Hujan deras dan banjir rob diperkirakan akan terus terjadi di…

Minggu, 09 Januari 2022 13:47

Kabupaten Melawi Pelopori Vaksinasi Anak di Kalbar

Kabupaten Melawi menjadi daerah pertama di Kalimantan Barat yang dapat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers