UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Kamis, 18 November 2021 14:33
Andika Perkasa Panglima TNI, Fokus Perang Siber
Andika Perkasa

Jenderal TNI Andika Perkasa telah resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi panglima TNI dan menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Istana Negara, Rabu (17/11). Atas kehadiran panglima baru ini, berbagai politisi hingga pengamat isu-isu keamanan negara mulai menyuarakan berbagai tantangan yang akan dihadapi sang jenderal dari matra TNI AD selama menjabat sebagai panglima TNI yang secara normatif memiliki waktu 13 bulan jabatan.

Adapun dua isu yang paling vokal disuarakan adalah isu mengenai keamanan siber Indonesia dan isu geopolitik yang meliputi kedaulatan negara Indonesia di berbagai wilayah perbatasan, seperti di Laut Natuna Utara dan perbatasan Papua dengan Papua Nugini. "Siber adalah fokus kami berikutnya,” kata Andika, ketika menyampaikan visi dan misinya sebagai panglima TNI di hadapan DPR, Sabtu (6/11).

Pernyataan tersebut telah menunjukkan bahwa keamanan siber menjadi salah satu fokus utama dari TNI di bawah pimpinan dia. Menurut dia, isu-isu mengenai perang siber yang mengancam kedaulatan negara telah menjadi tren dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir.

Perang Siber

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang juga menteri koordinator bidang ekonomi, sepakat dengan menjadikan perang siber sebagai salah satu fokus dari panglima TNI. Ia mengatakan, TNI memiliki penguasaan bidang siber akan sangat cocok dengan transformasi sosial ekonomi ke depan yang dipengaruhi Revolusi Industri 4.0.

Apalagi, akibat Covid-19, masyarakat Indonesia akan mulai melangkah menuju Society 5.0 atau Masyarakat 5.0. Peralihan ke Masyarakat 5.0 akan menjadikan dunia siber menjadi salah satu ruang krusial, dan dapat mempengaruhi keamanan nasional dari data-data masyarakat yang bergulir di dalam ruang tersebut.

Politikus ini juga menekankan tantangan berupa medan perang hibrida yakni perpaduan perang luar jaringan (nyata) dengan perang secara dalam jaringan, yang melibatkan perangkat perang siber dan perang informasi. Apabila Indonesia tidak mengarahkan fokus pertahanan pada perlindungan dan keamanan data, khususnya data rahasia negara, maka dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

Hal serupa juga disuarakan Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti. Ia mengatakan, panglima TNI harus mampu memperhitungkan kekuatan sistem kesenjataan maupun SDM yang Indonesia miliki untuk menghadapi ancaman pada era globalisasi.

“Selain perang fisik, ada juga ancaman perang siber dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, robotik, dan sejenisnya,” kata dia, yang juga berlatar pengusaha itu. Ancaman-ancaman tersebut akan menjadi tantangan bagi Perkasa sebagai panglima TNI.

Badan Siber dan Sandi Negara, per Agustus 2021, mencatat 888 juta kali percobaan serangan siber terhadap sistem informasi pemerintah, perusahaan, dan pribadi. Peningkatan serangan siber tersebut, berdasarkan tulisan pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, seiring peningkatan digitalisasi pemerintahan (e-Government), pelayanan publik, dan perusahaan startup digital.

Oleh karena itu, dia berpendapat TNI perlu mendefinisikan ruang siber sebagai mandala baru peperangan dalam pertahanan. Tidak hanya sebagai wawasan, tetapi juga diturunkan dalam kebijakan dan program pengembangan teknologi sistem persenjataan, doktrin, dan organisasi TNI.

Dengan demikian, dia mengajukan tiga aspek yang perlu dilakukan TNI, yakni mengembangkan teknologi informasi dan persenjataan yang mampu menginterferensi aktor serangan siber, penguatan doktrin, serta pembentukan organisasi khusus untuk merespon insiden siber.

Selain itu, ia berharap agar TNI, sebagai garda terdepan pertahanan nasional, dapat menjalankan diplomasi siber dengan aktif, seperti membangun komunikasi dan dialog antara aktor negara dan non negara, pencegahan perlombaan senjata siber, pengembangan norma global, hingga promosi kepentingan nasional di dunia siber melalui kebijakan keamanan siber dan strategi keterlibatan. “TNI ke depan agar lebih aktif dalam memimpin diplomasi siber,” kata dia, dalam tulisannya.

Perang siber tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia. Negara lain di berbagai belahan dunia pun menjadikan keamanan siber sebagai salah satu fokus utama mereka akibat perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat.

Guna mencegah ketertinggalan teknologi keamanan siber, Indonesia harus mengambil langkah yang agresif dalam meningkatkan kapabilitas, baik secara SDM maupun infrastruktur.

Konflik Geopolitik

Adapun Ketua DPR, Puan Maharani, mengingatkan untuk dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik, khususnya pada wilayah-wilayah perbatasan Indonesia.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengatakan, Laut Natuna Utara dan perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini telah menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dan internasional. Oleh karena itu, menurut dia, panglima TNI harus menyiapkan langkah taktis, strategis, dan humanis dalam menyelesaikan permasalahan geopolitik Indonesia.

Langkah humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua juga menjadi harapan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, hingga Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldy.

Banyaknya elemen masyarakat yang mendukung pendekatan humanis dalam penyelesaian konflik di perbatasan Papua menunjukkan masyarakat menginginkan cara lain, selain menggunakan pendekatan militer.

Menyelesaikan konflik di perbatasan Papua menggunakan pendekatan militer, menurut Rezaldy, berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pihaknya meyakini bahwa menggunakan pendekatan humanis dapat meredam gejolak konflik yang terjadi di Papua.

Dalam keterangannya, Perkasa menyampaikan, terdapat tiga misi utama yang akan ia laksanakan, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menyelesaikan konflik di Papua merupakan salah satu wujud dari ketiga misi itu.

Dengan mengusung visi “TNI adalah kita”, dia berharap agar masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional melihat TNI sebagai bagian dari mereka.

Sementara itu, Pengamat militer dari Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, menyebutkan, ada empat isu mendesak yang butuh perhatian Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Kedua jenderal itu (abituren Akademi Militer 1987 dan 1988) baru dilantik di jabatan baru mereka masing-masing oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu. Menurut Aliabbas, bila melihat dari survei terbaru yang dilakukan salah satu media massa, ada empat isu mendesak yang membutuhkan perhatian, yaitu kedisiplinan, kesejahteraan, pendidikan dan keterampilan.

“Perbaikan dan penataan di empat isu ini secara pararel menjadi krusial mengingat TNI AD hingga kini memiliki satuan kewilayahan yang memungkinkan ada gesekan langsung dengan masyarakat,” kata dia, ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, karena masih terjadi sejumlah insiden yang terkait pelanggaran hukum dan disiplin, maka publik tentu menanti terobosan komprehensif yang akan dilakukan Abdurachman.

Perbaikan itu bukan hanya sekadar melakukan penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup pada rekrutmen, pendidikan, karier dan kesejahteraan. Sebagai kepala staf TNI AD, tugas pokoknya adalah memelihara dan membina kemampuan serta kekuatan tempur satuan-satuan di jajarannya, untuk kemudian dipergunakan oleh panglima TNI.

Dalam survei itu, mayoritas publik sudah yakin TNI telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menyelesaikan tantangan di sektor pertahanan dan keamanan. Namun, publik menyoroti pentingnya TNI konsisten membangun kualitas SDM-nya.

“Guna menjaga kontinuitas, tentunya kami berharap, baik Andika Perkasa maupun Dudung Abdurrachman dapat saling bekerja sama dalam membangun SDM TNI AD yang lebih profesional. Program ini merupakan bentuk dukungan dan implementasi konkret visi sentral pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yakni membangun SDM,” kata dia.

Selain itu, kata di, keberlanjutan inisiatif dan program seperti keterbukaan proses rekrutmen personel TNI AD ada baiknya juga diperkaya dengan membuka saluran langsung pengaduan yang melibatkan lembaga negara lain seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan ataupun juga kelompok masyarakat sipil.

“Hal menjadi penting untuk menunjukkan bahwa proses rekrutmen berjalan lebih terbuka dan adil-jujur,” jelas dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy ini.

Di sisi lain, menurut Anton pelaksanaan tour of duty dan tour of area yang menerapkan prinsip indiskriminasi juga patut diteruskan untuk menghindari kecenderungan penugasan prajurit di wilayah tertentu saja. Dengan demikian, lanjut dia, perjalanan karier prajurit TNI AD semakin kaya pengalaman, beragam dan lintas wilayah serta berjalan secara adil. “Mengingat keduanya mendapatkan dukungan politik dari DPR, kiranya agar dua elit militer ini menunjukkan komitmen terbuka dan terukur untuk menjauhkan TNI terutama TNI AD tidak terlibat dalam politik praktis,” katanya.

Sekalipun pemilihan umum masih beberapa tahun lagi, kata dia, dinamika politik nasional akan mulai menghangat sejak 2022 karena ada sekitar 101 jabatan kepala daerah akan habis masa tugas pada 2022 dan diisi pejabat sementara.

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini pun meminta agar mempertimbangkan ulang kemungkinan ada perwira tinggi TNI aktif ditunjuk sebagai pejabat sementara kepala daerah.

“Dengan menjabat posisi pejabat (kepala daerah) sementara, mau tidak mau, perwira aktif akan bersentuhan langsung dengan politik praktis. Apalagi, pemilu, pilpres dan pilkada akan digelar pada 2024,” kata dia. Pada titik itu, kata dia, menguji konsistensi salah satu fokus utama Perkasa saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR yakni penguatan pelaksanaan tugas TNI yang berdasarkan Undang-undang.

Disebutkannya, mengisi jabatan pelaksana tugas kepala daerah tidak termasuk dalam 10 pos yang dapat dipegang perwira TNI aktif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 47 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI, yakni di Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, BIN, BSSN, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, BNN, dan Mahkamah Agung.

“Sudah semestinya pemerintah memperkuat komitmen ini dengan tidak menjadikan perwira aktif TNI sebagai pejabat sementara kepala daerah,” kata dia. (ant)

 


BACA JUGA

Rabu, 08 Desember 2021 13:15

Harga Kratom Anjlok, Pengusaha Bilang Perlu Perda

Pandemi Covid-19 secara tak langsung berpengaruh terhadap bisnis kratom atau…

Rabu, 08 Desember 2021 13:11

Ekspor Kratom Via Jakarta, Pemerintah Daerah Tak Dapat Pajak Ekspor

Kelangkaan kontainer yang membuat ongkos ekspor melambung membuat pengusaha kratom…

Senin, 06 Desember 2021 10:26

Akhirnya....!! Masuk Kalbar Cukup Gunakan Tes Antigen

Menurunnya kasus Covid-19 baik secara nasional maupun di Kalimantan Barat…

Jumat, 03 Desember 2021 12:32

Gubernur Kalbar Minta Pengerukan Muara Sungai Kapuas

Untuk tanggulangi banjir di Kalbar, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengaku sudah…

Selasa, 30 November 2021 14:57

Cegah Omicron Masuk Kalbar, Masuk dari Jiran Wajib Karantina Tujuh Hari

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Satgas Covid-19 turut…

Kamis, 25 November 2021 12:13

Gubernur Kalbar Maunya Keroyokan Atasi Banjir Jangka Panjang-Pasca Banjir

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengajak keroyokan lakukan upaya jangka panjang atasi…

Kamis, 18 November 2021 14:33

Andika Perkasa Panglima TNI, Fokus Perang Siber

Jenderal TNI Andika Perkasa telah resmi dilantik Presiden Joko Widodo…

Rabu, 17 November 2021 14:12

Karena Pandemi, Ada Anak Kelas 3 SD Belum Fasih Membaca

Kaum perempuan harus andil dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)…

Rabu, 17 November 2021 14:09

Banjir Sintang, 77 Gardu PLN Gangguan, 16 Sudah Oke

Bencana banjir di Sintang menyebabkan 77 gardu PLN mengalami gangguan.…

Rabu, 17 November 2021 14:05

Banjir Sintang Mulai Surut 50 Cm

Banjir yang merendam Kabupaten Sintang sudah menginjak hari ke-28. Ketinggian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers