Pemerintah Kota Pontianak mengusulkan APBD 2022 sebesar Rp1,82 triliun. Nota keuangan usulan APBD tahun 2022 itu disampaikan dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Senin (25/10).
“Sedikit peningkatan dari tahun 2021,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, usai pidato Wali Kota Pontianak terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang APBD Kota Pontianak Tahun 2022.
Ia mengatakan alokasi anggaran untuk pandemi Covid-19 masih termuat dalam penyusunan APBD tahun 2022. Alokasi anggaran Covid-19 menjadi perhatian untuk menghadapi berbagai kemungkinan terkait pandemi di tahun depan. “Seperti persiapan ruang isolasi, pengadaan obat-obatan hingga insentif tenaga kesehatan,” kata Edi.
Edi menambahkan alokasi anggaran yang termuat juga tak jauh dari pembangunan infrastruktur di Kota Pontianak. Seperti infrastruktur pada program multiyears, melanjutkan pembangunan rumah sakit, waterfront, jalan, drainase, hingga penunjang jembatan kapuas satu.
Lalu anggaran untuk pemulihan ekonomi. “Lebih ke arah bagaimana masyarakat semangat beraktivitas, produktif, terutama pelaku UMKM,” kata dia. Ia menyebutkan usulan anggaran disampaikan itu meningkat sekitar 2,68 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Lebih lanjut Edi menyebutkan penyerapan anggaran untuk tahun sudah sampai 80 persen. Penyerapan masih terus berjalan mengingat ada beberapa program yang baru mulai. “Karena dari APBD Perubahan. Terutama di Dinas Kesehatan, Perkim, hingga Pekerjaan Umum. Ini berkaitan dengan infrastruktur,” kata dia.
“Biasanya Desember akhir, mendekati 100 persen. Penyerapan tidak 100 persen karena ada penghematan, sisa anggaran dan lainya,” tambahnya.
Ketua DPRD Kota Pontianak Sataruddin mengatakan anggaran untuk penanganan Covid-19 masih disiapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang APBD Kota Pontianak Tahun 2022. “Karena situasi masih pandemi Covid-19, anggarannya masih tetap disiapkan,” kata dia.
Ia menambahkan alokasi anggaran itu juga untuk pemulihan, peningkatan perekonomian, UMKM, jaringan pengaman sosial hingga pengentasan kemiskinan. “Insya Allah dalam bulan ini akan dibahas. Semoga selesai tepat waktu,” ucap Satarudin. (mse)
