BPN Mempawah menggelar musyawarah penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan relokasi jalan nasional ruas Sungai Duri-Mempawah, Kamis (7/10) di kantornya. Kegiatan yang dihadiri puluhan masyarakat terdampak pembangunan itu dibuka Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi.
“Relokasi jalan nasional ini merupakan imbas dari pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing di Sungai Kunyit. Pembangunan jalan nasional ini sangat penting guna mendukung kelancaran operasional pelabuhan dimasa mendatang,” kata Pagi dilansir pontianakpost.co.id.
Wabup menjelaskan, dalam proses ganti rugi lahan tersebut pastinya telah melewati tahapan-tahapan. Mulai dari sosialiasi, survey, pengukuran, verifikasi data dan lainnya. Hingga akhirnya, dilaksanakan musyawarah untuk menentukan bentuk ganti rugi lahan masyarakat yang terdampak relokasi jalan nasional ruas Mempawah-Sungai Duri. “Untuk mewujudkan pembangunan diperlukan dukungan dan kerjasama masyarakat yang lahan atau kebun miliknya masuk dalam rencana pembangunan,” ujarnya.
Untuk itu, Wabup berharap kegiatan musyawarah ini dapat mencapai kesepakatan dan keputusan bersama antara masyarakat pemilik lahan dengan PT Pelindo guna menuntaskan proses ganti rugi lahan dengan syarat tidak ada pihak yang dirugikan.
“Hendaknya kita bersmusyawarh dengan arif dan bijaksana demi kepentingan bersama yakni kelancaran pembangunan pelabuhan terminal kijing. Dan ketika sudah tercapai kesepakatan nantinya segera dilanjutkan dengan pembayaran kepada masyarakat yang berhak,” pesan Pagi.
Wabup memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat terdampak relokasi jalan nasional. Sebab, masyarakat sangat kooperatif mengikuti tahapan-tahapan dalam proses pembayaran ganti rugi. Sehingga, prosesnya berjalan dengan baik, tertib, aman dan lancar sebagaimana diharapkan.
“Mudah-mudahan kekompakan dan kerjasama ini dapat terus terjaga dan terpelihara sehingga berbagai program pembangunan di Kecamatan Sungai Kunyit dapat terealisasi dengan maksimal,” harapnya.
Kepala BPN Mempawah, Wendi Isnawan menjelaskan tahapan yang telah dilewati dalam proses ganti rugi lahan tersebut yakni, perencanaan, konsultasi publik, pengukuran, pengumpulan data yuridis, pengumuman serta verifikasi.
“Jika ada sanggahan, sudah kami berikan kesempatan untuk melakukan verifikasi jika terdapat ketidaksesuaian data,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung dia, tim appraisal atau KJJP telah melakukan penilaian terhadap objek lahan dan bangunan yang masuk dalam tahapan perencanaan pembangunan. Setelah itu dilaksanakan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah relokasi jalan nasional ruas Sungai Duri-Mempawah.
“Untuk tahap ini, kita akan memusyawarahkan bentuk ganti rugi sebanyak 87 danom. Terdiri dari Desa Sungai Kunyit Laut sebanyak 58 danom dengan luas 3 ha lebih dan Desa Sungai Bundung Laut 29 danom seluas 1,4 ha. Nilai ganti rugi sebesar Rp 32 miliar lebih,” ungkap Wendi.
Kemudian, sambung Wendi, setelah ditetapkan bentuk ganti rugi maka ditindaklanjuti dengan proses pembayaran terhadap 87 daftar nominatif. Nominal pembayaran telah ditetapkan sesuai penialain dari tim appraisal.
“Kita akan melakukan proses ganti rugi terhadap 91 daftar nominatif di Desa Sungai Limau sebanyak 57 danom dan Desa Sungai Duri II sebanyak 34 danom dengan luas lahan 4,7 ha. Saat ini masih dalam penilaian appraisal,” paparnya. Wendi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat Kecamatan Sungai Kunyit yang terdampak relokasi pembangunan jalan nasional ruas Sungai Duri-Mempawah. Dia meyakini, pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita sedang melaksanakan pembangunan yang nantinya akan berdampak terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Mempawah umumnya dan Sungai Kunyit khususnya,” pungkas dia.(wah)
