KKP Jangan Persulit Nelayan

- Jumat, 24 September 2021 | 10:56 WIB
Daniel Johan
Daniel Johan

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menanggapi informasi terkait keluhan pengusaha dan nelayan Kalbar soal naiknya tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dia menilai tidak sepatutnya kebijakan pemerintah membuat nelayan semakin sulit.

“Intinya sikap saya kalau KKP tidak bisa membantu nelayan, minimal jangan malah mempersulit, kalau selama ini KKP belum bisa membuat perikanan menjadi maju, minimal jangan buat semakin mundur, jangan bisanya hanya majakin rakyat di tengah-tengah dunia perikanan babak belur dan banyak yang bangkrut selama 5 tahun ini,” ujarnya, Kamis (23/9).

Politisi PKB tersebut sejauh ini belum mendapatkan masukan secara langsung dari para nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mengeluh kebijakan ini. Meski begitu, pihaknya berjanji akan mendengarkan secara langsung keluhan tersebut. “Nanti kita akan dengarkan secara langsung keberatan-keberatan dan masukan-masukan para pelaku untuk kita suarakan dan perjuangkan,” katanya.

Kenaikan PNBP tersebut menurutnya semakin membuat nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap semakin sulit. Padahal, kata Daniel, sejak 2014 mereka menghadapi berbagai kebijakan yang membuat sektor perikanan babak belur.

“Bisa pada tiarap karena di tengah kesulitan saat ini kenaikan hingga 400 persen sangat rawan,” pungkasnya. Sebelumnya, Perhimpunan Pemilik Kapal Perikanan Tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) menyampaikan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis tarif atas jasa PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adanya regulasi yang mulai berlaku sejak 20 September 2021 itu membuat kenaikan PNBP sampai 400 persen. (sti) 

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

X