Kendati pemerintah telah mengucurkan berbagai stimulus untuk sektor properti, namun penjualan rumah subsidi masih jauh normal. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kalbar M Isnaini menyebut hal ini lantaran daya beli masyarakat jauh menurun di tengah situasi pandemi Covid-19. Dana tersimpan untuk membeli rumah pun terpakai untuk kebutuhan lain yang lebih urgen.
“Berbicara rumah subsidi atau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR ) tentu saja berat. Dengan pandemi yang masih seperti ini aktivitas ekonomi mereka terhambat. Pendapatan menurun drastis. Ada yang mendapat potongan gaji, tak sedikit juga yang di PHK dari pekerjaan,” katanya, kemarin.
Dia menyebutkan, dalam kondisi normal dua tahun lalu, para pengembang di bawah naungan REI Kalbar mampu menjual capai 5.000 unit rumah subsidi dalam setahun. Namun kini untuk mencapai angka tersebut menjadi sesuatu hal yang mustahil. Pihaknya pun menurunkan target penjualan hingga separuh.
“Saat normal biasanya terjual 4.500-5.000 unit dalam setahun. Sementara untuk pandemi mungkin hanya akan terjual 2.000-2.500 unit. Kami juga sudah menurunkan target penjualan 50 persen,” katanya.
Pendapatan para developer pun menjadi tidak menentu. Banyak dari mereka yang menunda pembangunan baru, sembari menunggu unit-unit lama terjual dahulu. “Dampak Covid-19 semakin meluas. Daya beli masyarakat lemah, termasuk keinginan untuk mengajukan kredit kepemilikan rumah. Minimnya penjualan, membuat para pengembang mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan, sehingga mengganggu arus keuangan mereka. Jadi kawan – kawan pengembang rata – rata menurunkan target penjualan hingga 50 persen,” paparnya.
Kendati demikian, Isnaini menyebut upaya pemerintah untuk memberikan stimulus bagi sektor perumahan bukannya tak ada. Selama pandemi, menurutnya pemerintah telah memberikan kemudahan baik di sisi penjual dan pembeli sektor properti. Misalnya ada pemberian insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp2 miliar. Bank Indonesia juga meluncurkan kebijakan Uang Muka atau Down Payment (DP) 0 persen, hingga restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19.
Lanjut dia, baru-baru ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mengalokasikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kalbar, dengan alokasi sebesar Rp9,49 miliar untuk 1.367 unit rumah bersubsidi. Anggaran ini oleh para pengembang akan dibuat jalan lingkungan rumah. Meski tidak mencakup semua, namun setidaknya mengurangi beban para pengembang.
“Bantuan yang diberikan sebagai stimulan bagi pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah MBR yang berkualitas itu akan dilaksanakan di lima kabupaten/kota di provinsi ini. Program ini sangat membantu pengembang di masa pandemi seperti saat ini. Dengan bantuan ini, cashflow lebih lancar dalam menjalankan usaha. Yang jelas dalam satu kompleks tidak semua dibantu. Misalnya panjang jalan 500 meter. Cuma 150 meter saja yang dibantu dana PSU, dan sisanya diselesaikan sendiri oleh pengembang,” pungkas dia. (ars)
