Dikutip dari pontianakpost.co.id, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai mampu memperbaiki tingkat keterkendalian penanganan Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan keterisian tempat tidur perawatan Covid-19 atau bed occupancy rate (BOR) yang sempat mencapai puncaknya pada 7 Juli 2021.
Seperti diketahui PPKM dimulai sejak 12 Juli 2021, dengan istilah PPKM darurat, hingga sekarang penerapan PPKM masih berlangsung dengan level satu sampai empat. Mulai dilakukan pelonggaran-pelonggaran disesuaikan dengan level daerah masing-masing.
Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson mengungkapkan, saat ini BOR se-Kalbar angkanya sudah di 57,85 persen merujuk data per, Selasa (27/7). Ia menyebutkan puncak tertinggi BOR se-Kalbar sempat terjadi pada 7 Juli 2021 dengan angka mencapai 70,22 persen. “Tapi sekarang (27/7) sudah 57 persen, dengan PPKM BOR menurun. Ini bisa menjadi indikator, PPKM menurut saya efektif,” katanya.
Mengapa indikatornya dilihat dari angka BOR? Menurut Harisson, keterkendalian atau tidaknya kasus Covid-19 hilirnya ada di BOR atau berapa banyak pasien yang harus dirawat di rumah sakit (RS).
“Sebelum PPKM (BOR) 70 (persen), PPKM itu kegiatan di hulu, hilirnya terjadinya penurunan kasus dan penurunan kasus yang dirawat di RS. Kegiatan di hulu itu seperti PPKM, testing dan tracing, protokol kesehatan dan vaksinasi, itu berpengaruh terhadap penurunan perbaikan tingkat keterkendalian penanganan Covid-19,” paparnya.
Namun demikian ia tetap mengingatkan daerah kabupaten/kota yang angka BOR-nya masih tinggi. Data per 27 Juli 2021 disebutkan ada dua daerah yang BOR-nya masuk zona merah yakni Kabupaten Sambas di angka 89,16 persen dan Ketapang 83,33 persen.
Sementara daerah yang BOR-nya masuk zona kuning ada lima yaitu Kabupaten Kayong Utara di angka 75 persen, Kota Pontianak 71,38 persen, Kabupaten Mempawah 67,69 persen, Kabupaten Landak 65,00 persen dan Kabupaten Sintang 64,41 persen.
Anggota DPRD Kalbar, Muhammad Isya dari Fraksi Demokrat Kalbar berharap sebaiknya pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diberlakukan khususnya daerah dengan status zona merah. Buktinya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi tersebut terbukti ampuh menekan laju penularan virus corona ke masyarakat.
“Daerah dengan status zona merah, sebaiknya diusulkan penerapan PPKM level 4 demi menekan laju pertambahan jumlah pasien terpapar di rumah sakit daerah,” katanya.
Menurutnya, penerapan level 4 diartikan bahwa status wilayah tersebut masuk kategori zona merah. Dalam artian harian, merah biasanya diartikan masuk kategori berbahaya. Makanya PPKM level 4 yang banyak diterapkan pemerintah di Indonesia adalah jalan ampuh menekan dan mengembalikan status wilayah ke zona kuning, orange bahkan hijau.
“Memang sebelumnya banyak pro kontra. Tapi terbukti PPKM level 4 mampu menekan laju pertambahan jumlah pasien dan warga sembuh juga bertambah maksimal. Intinya program pemerintah pusat tersebut terbilang cukup baik,” ujarnya.
Di sisi lain, walaupun dengan status daerah PPKM level 4 atau 3, pelaksanaan protokol kesehatan seperti 3M ditambah 5M harus menjadi pola kehidupan sehari-hari sekarang. Memakai masker, handsanytizer, menghindari kerumuman, tidak bepergian kalau tidak penting dan lainnya juga menjadi jalan keluar terbaik memutus mata rantai virus berbahaya ini.
“Namun akan lebih efektif kalau jumlah orang melakukan vaksin maksimal jumlahnya. Vaksin juga menjadi jalan terbaik mencegah penyebaran virus Covid-19 ini,” tukasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyurati Kementerian Kesehatan untuk meminta tambahan vaksin Covid-19 karena stoknya sudah menipis. Saat ini stok vaksin di Dinas Kesehatan Kalimantan Barat tersisa 220 vial.
