Pemerintah diminta menutup akses keluar-masuk perjalanan internasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Saran ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie.
“Dikarenakan kondisi negara yang tengah mengalami lonjakan kasus terpapar virus Covid-19 ditambah varian baru virus, mau tidak mau pemerintah diperlukan mengambil kebijakan tersebut,” katanya seperti diberitakan pontianakpost.co.id.
Seperti diketahui, PPKM sudah diberlakukan pemerintah di Jawa, Bali termasuk beberapa wilayah di Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat, dua wilayahnya (Kota Pontianak dan Singkawang) juga sudah diberlakukan pada 12-20 Juli 2021. Syarif mendukung penuh kebijakan PPKM Darurat demi mencegah penularan yang lebih luas.
Dengan kondisi dalam negeri yang ketat menerapkan pembatasan, politisi Nasdem DPR RI ini meminta agar pembatasan ketat juga dilakukan kepada warga negara asing yang berpotensi mendatangkan atau memunculkan varian baru Covid-19 ke Indonesia.
“Varian baru ini kalau kita amati berpindah-pindah dari satu negara kemudian ke negara lain. Makanya, langkah penutupan sementara akses keluar masuk akses internasional selama PPKM Darurat harusnya ikut diberlakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan penutupan pintu masuk internasional tak hanya melalui jalur udara. Jalur darat, air yang berbatasan langsung dengan negara tetangga juga wajib diperhatikan dan diperketat. Kalau tidak kebijakan PPKM Darurat juga bakal sia-sia. “Pengetatan keluar masuk hanya diterapkan kepada warga dalam negeri saja,” katanya.
Ketika pintu keluar masuk perjalanan internasional sudah ditutup, pemerintah juga diminta tetap mensosialisasikan protokol kesehatan melalui 5M dan 3T (testing, tracing, dan treatment). Dengan demikian, siapapun akan mudah terlacak dan diobati lebih awal ketika benar-benar terpapar virus Covid-19.
Anggota DPR RI dari Dapil Kalbar I (Kubu Raya, Mempawah, Kota Pontianak, Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang) ini meminta pemerintah terus meningkatkan upaya tracing di masyarakat selama PPKM Darurat.
Selain itu, program vaksinasi massal juga wajib terus dilancarkan. Dengan penutupan pintu perjalanan internasional, pemerintah dinilai akan lebih fokus melakukan tracing ke dalam negeri sendiri.
Politisi senior Kalbar ini juga tidak memungkiri bahwa masih ada WNA yang tetap diperbolehkan masuk selama diberlakukannya PPKM Darurat. Hal ini juga memunculkan dan menimbulkan kecemburuan masyarakat, terutama warga dalam negeri. Dampaknya warga kerap termakan isu atau lebih kepada hoaks di berbagai lapisan masyarakat soal masuknya WNA di tengah PPKM Darurat diberlakukan.
Makanya, lanjut dia, penutupan pintu perbatasan merupakan kunci dalam menanggulangi kondisi psikologis masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah. Masyarakat masih bertanya ‘’kok dari luar boleh masuk, sedangkan kita malah ditahan” ? ucapnya menirukan perkataan masyarakat.
Di sisi lain, Syarif tetap meminta kebijakan pemerintah harus diiringi dengan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan bersamaan karena masalah pandemi merupakan persoalan bersama.
“Bukan hanya pemerintah. Harusnya juga rakyat bersatu mengatasi persoalan tersebut, misalnya hal terkecilnya yakni tetap melaksanakan prokes,” ujarnya.
Soal ketegasan, Syarif meminta pemerintah tetap harus sesuai koridor sehingga ke depan masyarakat juga bisa memahami tujuan setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah dalam penanganan Covid-19.(den)
