Sejak dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia langsung tancap gas. Salah satunya dengan mempercepat realisasi investasi di daerah-daerah, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar).
Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber talk show investasi daerah bersama Kadin Kalbar di Hotel Aston Pontianak, Kamis (27/5). Dalam kesempatan itu ia sempat memuji pertumbuhan invetasi di Kalbar yang terus meningkat meski di tengah situasi pandemi.
“Dan di Kalbar harus jujur saya katakan sejak 2018 pertumbuhan investasinya hanya Rp13 triliun. Pada 2019 naiknya Rp15 triliun hampir Rp16 triliun. Tahun 2020 di era pandemi Covid-19, Kalbar mencapai Rp20,20 triliun,” ungkapnya kepada awak media.
Diberitakan pontianakpost.co.id, grafik investasi yang terus meningkat di Kalbar menurutnya tidak terlepas dari respon dan kebijakan proaktif pemerintah. Dalam hal ini, gubernur Kalbar dinilainya telah mampu mengkaji dan menyesuaikan persoalan yang ada pada tataran domestik.
Karena dalam hal investasi, lanjut dia tidak akan mungkin bisa berjalan jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bersinergi. Atau bisa juga disebabkan pemerintah daerah tidak mampu melakukan pemetaan masalahnya secara detail. “Dan saya lihat di Kalbar sudah mulai mengarah ke sana. Sudah bagus ini tinggal kita tingkatkan bagaimana investasinya bisa masuk,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Bahlil juga sempat berdiskusi dengan Gubernur Sutarmidji dalam rangka mempercepat realisasi investasi di daerah ini. Sekaligus melakukan identifikasi terhadap kendala apa saja yang terjadi di Kalbar.
Beberapa hal yang disampaikan gubernur seperti ada beberapa komoditas yang belum dikelola secara baik. Termasuk di antaranya daun kratom, serta rencana pembangunan smelter bauksit,” paparnya.
Percepatan pembangunan smelter dilakukan sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi. Bahwa selama ini di Indonesia dijelaskan dia telah terjadi deindustrialisasi. Karena itu perlu didorong investasi-investasi yang bisa menciptakan nilai tambah. “Jalannya adalah lewat industri. Sesuai kebijakan bapak presiden yang harus kami tindak lanjuti adalah pembangunan smelter bauksit,” ujarnya.
Untuk di Kalbar, pihaknya saat ini masih mencari para investor untuk pembangunan smelter. “Invetasi ini dari berbagai macam sektor, tapi untuk hilirisasi industri di satu tahun terakhir mulai berkembang,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, telah menyampaikan beberapa hal kepada Menteri Bahlil. “Karena beliau juga Kasatgas percepatan investasi. Ada tiga hal yang saya mohonkan ke beliau, dimana beliau janji untuk mengkaji dan secepatnya diselesaikan,” ungkap Sutarmidji.
Beberapa hal yang disampaikan tersebut antara lain, meminta agar komoditi kratom ditunda pelarangannya. Paling tidak sampai ada alih usaha masyarakat yang hidupnya bergantung dari budidaya daun kratom. “Di daerah Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 27 juta pohon kratom. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan nilai tawar kratom ke dunia internasional,” katanya.
Yang kedua soal wilayah pertambangan rakyat, ia meminta agar segera ditetapkan di Kalbar. Hal tersebut penting agar ada kejelasan bagi masyarakat yang selama ini hidup dari kegiatan pertambangan rakyat. “Agar jangan sampai mereka selalu mendapat masalah,” ujarnya.
Kemudian yang ketiga soal izin dan pengawasan semua usaha galian C, menurutnya harus menjadi kewenangan daerah. Itu agar ketika terjadi pelanggaran atau masalah, pemerintah daerah bisa dengan mudah melakukan penindakan.
“Saya yakin bisa mewujudkan ini dan saya yakin Pak Menteri (Bahlil) paham tentang hal ini. Selain itu presiden juga sudah mengarahkan ke beliau agar Smelter lebih banyk dibangun di Kalbar, agar banyak menyerap tenaga kerja,” harapnya.
