Kebijakan larangan mudik dan penyekatan bagi pemudik di titik-titik strategis telah membuat arus lalu lintas kendaraan umum menjadi sepi. Pantauan Pontianak Post di Terminal Bus ALBN (Antar Lintas Batas Negara) Sungai Ambawang, Kamis (6/5) kemarin misalnya, tidak ada satu pun loket dari perusahaan layanan transportasi yang buka. Bahkan miliki DAMRI sekalipun. Tidak ada orang lalu lalang yang menjadi pemandangan biasa setiap jelang Idulfitri di sana. Begitu juga tidak ada satupun bus terparkir, berangkat maupun datang.
“Hari ini tidak ada satupun bus yang berangkat. Mungkin besok subuh ada atau tidak, kita belum tahu. Loket-loket tiket juga tutup. Tetapi kami tetap beroperasi normal dan membuka layanan,” ujar Agung Dwi Saputro, petugas ALBN Sui Ambawang kepada koran ini. Padahal, kata dia, pada hari sebelumnya, arus bus yang melewati ALBN cukup ramai. “Tadi subuh ada 10 bus yang berangkat. Hari-hari sebelumnya juga normal,” sambung dia.
Posko penyekatan juga didirikan di dekat gerbang masuk ALBN. Posko ini berisi sejumlah petugas gabungan dari Kepolisian Sektor Sungai Ambawang, Koramil Sungai Ambawang, Dinas Perhubungan, Pol PP Kecamatan Sungai Ambawang, Jasa Raharja, dan tenaga medis. Menurut dia, sesuai imbauan larangan mudik lebaran 2021 oleh pemerintah, posko ini akan diberlakukan mulai0 6-17 Mei. “Namun kami secara internal juga membuka posko yang beroperasi sampai 24 Mei. Sesuai arahan dari Kemenhub,” katanya diberitakan pontianakpost.co.id.
Dwi menyebut, pihaknya sangat ketat dalam menyeleksi mereka yang melakukan perjalanan. Aturan pemerintah, mereka yang boleh bepergian adalah aparatur sipil negara atau ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta yang memiliki kepentingan pekerjaan. Penumpang harus punya surat pengantar dari kantornya atau pimpinan. Sedangkan masyarakat umum yang ingin menjenguk keluarga sakit bisa menyertakan surat keterangan lurah atau kepala desa.
“Pemeriksaan ini dimulai dari pihak perusahaan penyedia layanan bus yang mengecek kelengkapan syarat tersebut kepada penumpangnya. Nanti di posko penyekatan akan dicek lagi oleh petugas,” sebut dia.
Ekonom Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman mengatakan kebijakan larangan mudik dan penyekatan pasti berdampak pada perekonomian Kalbar. Terlebih Lebaran adalah periode meningkatnya konsumsi masyarakat. Padahal kata dia, turunnya konsumsi adalah salah satu sebab utama turunnya pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalbar pada masa pandemi ini.
“Tentu larangan mudik dan penyekatan ini akan sangat berpengaruh, terutama pada konsumsi masyarakat. Belanja masyarakat akan tertahan. Sektor yang terdampak adalah jasa transportasi, restoran, rumah makan, penginapan, pariwisata, UMKM dan lainnya. Setelah lebaran mungkin sektor-sektor itu baru akan normal,” kata dia.
Apalagi, kata dia, kebijakan tahun ini lebih ketat dibandingkan larangan mudik pada tahun lalu. “Saya rasa tahun ini lebih massif. Tahun lalu di Kalbar mungkin hanya berupa imbauan. Tetapi tahun ini sudah ada posko-posko di berbagai titik se-Kalbar. Saya saja yang berniat untuk tiga hari liburan ke Singkawang terpaksa membatalkannya,” sebutnya.
Namun dia memaklumi kebijakan ini. Pasalnya pandemi saat ini telah memasuki gelombang ketiga. Terlebih pemerintah berkaca dari kasus ledakan Covid-19 di India yang timbul akibat pertemuan massal. Selain itu gelombang baru ini juga sudah mulau masuk ke Malaysia, termasuk Sarawak yang menjadi jiran Kalbar. “Tentu pemerintah ingin kesehatan masyarakat diutamakan. Kebijakan yang dikeluarkan ini untuk mecegah adanya ledakan baru yang bisa berdampak lebih parah ke berbagai bidang, termasuk di sektor ekonomi,” katanya.
Dia juga menyoroti angka pertumbuhan ekonomi Kalbar yang kembali minus pada triwulan I ini, dengan angka -,010 persen. Menurutnya ini sudah sesuai prediksi lantaran pembandingnya adalah triwulan I tahun 2020 dimana pandemi belum melanda Kalbar. Namun dia yakin pada triwulan II, ekonomi Kalbar akan tumbuh positif.
“Konsumsi masyarakat sudah mulai lebih baik dari tahun lalu. Begitu juga ekspor yang meningkat, terutama komoditas andalan kita. Harga kelapa sawit dan karet di tingkat petani juga sangat tinggi sekarang. Itu tentu saja sangat membantu masyarakat kita,” sebutnya.
Hanya saja, kata dia, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah harus kembali menjadi perhatian. Pasalnya, menurut dia, penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga awal Mei ini masih sangat rendah. Padahal belanja pemerintah bisa menjadi penggerak ekonomi. Begitu juga konsumsi masyarakat yang belum pulih. “Kelas menengah atas masih menahan belanja. Sedangkan kelas menengah bawah memang pendapatannya menurun karena adanya pembatasan sosial,” sebut dia.
Vaksinasi sejatinya menjadi pelecut bagi pemulihan ekonomi. Namun, kata Eddy, sejauh ini progresnya masih jauh dari harapan. “Pasokan dan distribusi vaksin kita masih jauh dari harapan. Bahkan IMF dan Bank Dunia juga sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari koreksi 4,8-5,5 persen menjadi 4,0-4,3 persen. Kalbar pun saya perkirakan tidak akan mencapai target apabila melihat kondisi saat ini. Saya rasa kalau ekonomi Kalbar tumbuh 3-4 persen saja, itu sudah cukup bagus,” pungkasnya. (ars)
