UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Selasa, 27 April 2021 13:04
Eksekusi Terpidana Viktor Diwarnai Gonggongan Anjing
TANGKAP TERPIDANA: Tim kejaksaan saat menangkap terpidana Viktor Simanjuntak di Cibinong.FOTO ISTIMEWA

Gonggongan anjing tidak menyurutkan Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau menangkap Viktor Simanjuntak, terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi penyimpangan atau pungutan liar (pungli) terhadap pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada permohonan pendaftaran hak atas tanah pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Sanggau yang buron sejak tahun 2020 lalu di kediamannya di Bogor, Senin (26/4).

“Iya benar, pagi ini (Senin,red) tanggal 26 April Tahun 2021 Tim Tabur Kejaksaan Agung RI dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri Sanggau, beserta Tim Tabur Kejaksaan Negeri Cibinong menangkap terpidana atasnama Viktor Simanjuntak di Jalan Nirwana Estate F. 19 Rt. 05 Rw. 013, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Tengku Firdaus, Senin siang via sambungan seluler.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1846 K/PID.SUS/2019 tanggal 30 Juli 2019 Viktor Simanjuntak dipidana dengan pidana penjara satu tahun dan pidana denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan dan dinyatakan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2020 lalu.

Perkara ini dari Penyidik Polda Kalimantan Barat. Ketika itu, Viktor ditahan di Rutan Polda Kalbar 8–27 Februari 2018. Selanjutnya oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat dialihkan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan Proses Peradilan Tingkat Kasasi,” katanya seperti diberitakan pontianakpost.co.id.

Tengku menceritakan, mengenai pasal yang didakwakan pada Viktor Simanjuntak yakni, Primair, Pasal 12 huruf e Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Subsidiair, Pasal 11 Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait penuntutan, berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDS–01/Q.1.14/SANGG/Ft.1/07/2018 tanggal 31 Oktober 2018, berdasarkan dakwaan yang terbukti yaitu Primair, Pasal 12 huruf e Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan amar pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan Subsidair 6 bulan kurungan. Barang bukti berupa uang tunai Rp20 juta dirampas untuk negara dan biaya perkara Rp10 ribu.

Adapun mengenai putusan, lanjut Tengku, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 20/Pid.Sus–TPK/2018/PN.PTK tanggal 28 November 2018, dengan amar terbukti Pasal 11 Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang–undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan dan biaya perkara Rp10 ribu.

Kemudian, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 15/Pid.Sus–TPK/2018/PT.PTK tanggal Februari2019, dengan amar Terbukti Pasal 11 Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang–undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan dan biaya perkara Rp2.500.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1846 K/PID.SUS/201 tanggal 30 Juli 2019, dengan amar terbukti Pasal 11 Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang–undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan dan biaya perkara Rp2.500.

“Terhadap Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Saat itu, belum dapat dilakukan eksekusi mengingat terpidana yang berstatus tahanan kota tidak berada lagi di tempat tinggalnya di Jalan Ahmad Yani Nomor 12 Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan telah dinyatakan sebagai DPO sejak tahun 2020,” ujarnya. (sgg)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 31 Januari 2023 12:02

Bekantan Jadi Target Perburuan dan Dijual ke Vietnam, Keberadaannya Kian Terancam

Kalimantan menyimpan banyak kekayaan keanekaragaman hayati, salah satunya adalah Bekantan…

Selasa, 31 Januari 2023 11:59

Wacana Kenaikan ONH Tak Populer, Jemaah Haji Kalbar Terancam Tak Berangkat

Wacana kenaikan Ongkos Naik Haji(ONH) menjadi perbincangan hangat belakangan ini.…

Senin, 23 Januari 2023 10:01

Karhutla Diprediksi Meningkat Tahun Ini, Termasuk di Kalbar

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan, sejak tiga…

Senin, 23 Januari 2023 09:58

Pemerintah Diminta Bantu Jaga Hutan Lindung Kio Kantang dari Aktivitas Ilegal

Masyarakat disekitar pusat Kota Bengkayang tengah menjaga ketat kawasan hutan…

Senin, 23 Januari 2023 09:56

Sungai Kapuas Kering, Warga Bantaran Kapuas Dulang Emas

 Musim kemarau menjadi berkah sendiri bagi warga bantaran Sungai Kapuas,…

Kamis, 12 Januari 2023 10:10

Perajin Mei Hua Kebanjiran Orderan Jelang Tahun Baru Imlek

Pohon mei hua merupakan simbol ketahanan dan ketekunan dalam menghadapi…

Kamis, 12 Januari 2023 10:09

Mulai Makan Korban...!! Gara-gara Lato-Lato Mata Bocah di Kalbar Dioperasi

 Lato-lato makan korban. Di Sungai Raya, bola mata seorang anak…

Kamis, 12 Januari 2023 10:00
Kaltim Pendapatan Nomor 1, Belanjanya Zona Merah

Kalbar Raih Pendapatan Peringkat Empat, Belanja Peringkat Tiga Nasional

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) sukses menduduki peringkat lima…

Kamis, 12 Januari 2023 09:56

Pelarangan Ekspor Bauksit Mentah Bisa Tingkatkan PAD Kalbar

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji optimis kebijakan pemerintah melakukan pelarangan ekspor…

Kamis, 05 Januari 2023 12:59

Gubernur Kalbar Minta OPD Kebut Pekerjaan, Dorong Proyek Dikerjakan Sejak Awal Tahun

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji seluruh kepala perangkat daerah di…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers