UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Jumat, 24 Juni 2016 15:29
65 Perdanya Mau Dihapus, Ini Komentar Gubernur Kalbar
ilustrasi

PONTIANAK- Ketika banyak kepala daerah menolak kebijakan pemerintah pusat yang menghapus Peraturan Daerah (Perda), sebaliknya, Gubernur Drs. Cornelis, MH menyatakan mendukung.

Di Kalbar ada 65 Perda yang dihapus atau dibatalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Termasuk Perda yang terkait investasi daerah. Namun Gubernur Cornelis menegaskan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

“Karena itu sudah menjadi putusan pemerintah pusat, kita ikuti saja. Ya dihapus, hapus saja Perda itu, ikuti saja. Tidak ada permasalahan, karena sudah menjadi putusan pemerintah pusat,” tegas Gubernur Cornelis di kantornya, Kamis (23/6).

Begitu juga dengan Perda Jamkrida yang belum lama ini disahkan dan sudah direalisasikan. Padahal sebelumnya Pemprov Kalbar akan mempertanyakan ke pemerintah pusat, terkait dihapusnya Perda secara sepihak.

Sebagaimana dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie. Dia menegaskan, dari beberapa Perda yang dihapus pemerintah pusat, salah satunya akan didiskusikan ke pemerintah pusat, yaitu Perda Jamkrida. Perda itu diterbitkan mengacu pada turunan undang-undang.

“Jadi harus dipertanyakan hal ini, apakah undang-undang tersebut dicabut juga,” kata M Zeet ditemui di DPRD Kalbar, Rabu (22/6) lalu.

Mengenai Perda lainnya yang menyangkut pelaksanaan retribusi, dinilainya kecil. “Itu tidak masalah, tidak berdampak sinigfikan bagi daerah,” katanya.

Adanya penghapusan Perda di Kalbar, menurut M Zeet, kesannya kurang berkeadilan dalam konteks membangun peradaban berbangsa dan bernegara. Mestinya pemerintah pusat berbicara dulu dengan asosiasinya. Pemerintah itukan ada asosiasinya, seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi (Apsi) ada Asosiasil Pemerintah Kabupaten maupun Kota.

“Jadi tidak perlu dia memanggil kita semua, cukup memanggil asosiasi tersebut, di undang minta penjelasan,” jelas M Zeet.

Menurut Sekda, penghapusan Perda ini terkesan sepihak. Makanya akan banyak resistensi atau perlawanan dari pemerintah daerah.
“Kalau di Provinisi Kalbar akan melakukan secara persuasif terlebih dahulu, tidak langsung menggugat. Kita akan rapat internal terlebih dahalu, dan akan kita laporkan ke gubernur serta berkonsultasi kepada Mendagri terkait Perda-Perda yang dihapuskan di Kalbar dengan total 65 Perda,” ungkapnya.

Perkembangan di pemerintah pusat, DPR RI memanggil Mendagri. Berarti ada mekanisme yang belum sepenuhnya dilakukan, khususnya dalam kontek keterlibatan di bidang legislasi maupun yudikasi.

“Ini saya nilai memang kurang elok, pemutusan sepihak walaupun prinsip pemerintah daerah itu adalah akan megiktui pemerintah pusat, sepanjang itu tidak menyalahi ketentuan perudang-udangan,” ucap M Zeet.

Pengambilan kebijakan penghapusan Perda di daerah dikatakan Sekda, tidak ada proses diskusi yang dilakukan pemerintah pusat. Dampaknya, pemerintah daerah yang akan bertanggungjawab di hadapan publik.

“Ini tanggung jawab kita ke publik. Karena Perda prosesnya panjang, mulai pembahasan di dewan, pembentukan Pansus, public hearing, studi banding dan lainnya. Ini semua membutuhkan biaya,” tegas M Zeet.

Tentunya biaya ini akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. “Jadi bangaimana nantinya bentuk pertanggungjawaban kita dalam LKPJ Gubenrur nanti,” jelasnya. (isf)


BACA JUGA

Minggu, 06 September 2015 11:14

Pegawai Bank Kalbar Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp1,6 M

<p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers