Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menilai progres realisasi program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tahun ini mulai berjalan dengan baik. Tender beberapa proyek besar sudah selesai dilaksanakan, salah satunya proyek lanjutan pembangunan RSUD Soedarso.
“Sudah diomel (kepala dinas), sudah diancam mau dicopot baru jalan. Nah sekarang progresnya sudah bagus, PU dengan Infraswil dan Diknas, sudah banyak yang tender. Mudah-mudahan bisa cepat. Rumah sakit juga sudah, sekolah sudah, jalan sudah, tinggal beberapa saja yang perencanaannya, belum selesai,” ungkap Gubernur Kalbar, Sutarmidji usai menghadiri Forum OPD Dinas PUPR se-Kalbar, Rabu (31/3).
Mengenai perencanaan pembangunan ke depan, Midji sapaan akrabnya menyebut masih ada dua tahun anggaran dirinya bersama Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Mulai tahun 2022 Pemprov Kalbar bakal fokus pada pembangunan jalan dan jembatan.
“Sekarang ini insyallah, rumah sakit tahun ini 90 persen selesai. Untuk mal layanan publik kan nanti BKAD itu yang di depan jadi mal pelayanan publik. Kemudian sekolah sebagian besar sudah tahun ini. Tinggal fokus kita adalah jalan,” katanya.
Khusus infrastruktur jalan ia ingin selesai dengan kualitas yang tidak asal bangun. Jika menggunakan beton maka harus kualitas K-300. Sementara jika aspal harus dengan Lapisan Pondasi Bawah (LPB) batu 15 cm, kemudian atasnya batu 15 cm. Masing-masing ukuran batu 3/5 dan batu ½. “Kemudian aspalnya lima sampai tujuh cm, biar mahal, biar dapat tidak panjang, tapi kuat tidak rusak-rusak,” ungkapnya.
Dengan kualitas tersebut jalan yang dibangun minimal tidak akan rusak selama lima tahun tidak rusak. Selain jalan, Pemprov juga akan fokus pada pembangunan jembatan. Jembatan-jembatan kayu bakal diganti, minimal dengan bailey. “Bailey itu lebih tahan, bisa tahan di atas 15 tahun, tidak apa-apa. Kemudian bisa digunakan di tempat lain lagi ketika jembatan permanen sudah bisa dibuat,” terangnya.
Saat ini jalan di Kalbar yang kondisinya rusak parah menurut Midji ada sekitar 500-an kilometer. Jalan tersebut masih berupa tanah. Pihaknya sudah menghitung jika dalam pembangunan jalan butuh anggaran Rp12 miliar per kilometer, maka untuk menyelesaikan semuanya perlu anggaran sekitar Rp5,5 triliun.
“Tidak mampu dana APBD ini. Tapi mudah-mudahan dua tahun anggaran ini ke depan bisa kami anggarkan Rp2 triliunan khusus untuk jalan. Saya yakin bisa,” pungkasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur melihat kinerja Dinas PUPR memang perlu ditingkatkan. “Menjadi catatan kami yang disampaikan Pak Gubernur pada aspek perencanaan, karena jangan sampai dari aspek perencanaan yang tidak matang jadi terjerat tindakan hukum karena menyangkut kualitas pekerjaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Untuk itu ia meminta Dinas PUPR terus meningkatkankualitaspekerjaan. Sesuai laporan kepala Dinas PUPR, menurutnya, yang juga menjadi kendala adalah soal ketersediaan anggaran. Terutama untuk infrastruktur jalan, masih butuh dana yang besar untuk mencapai target 80 persen jalan kondisi mantap. “Oleh sebab itu target yang disampaikan gubernur realisasinya, plotting dana tersebut harus sesuai,” ucapnya.(bar)
