ANGKA Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia menjadi sorotan di Kabupaten Kayong Utara. Hal tersebut diketahui saat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KKU Tahun 2022 yang dibuka Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan secara virtual, Selasa (30/3).
Norsan sapaannya menjelaskan, persentase penduduk miskin nasional tahun 2020 sebesar 10,19 persen, sedangkan Kalbar sebesar 7,24 persen dan Kayong Utara di angka 9,56 persen. Dari data tersebut menunjukkan KKU lebih tinggi persentasenya dari provinsi namun masih sedikit di bawah angka nasional.
“Perbandingan nasional, Kalbar dan KKU, pada angka tingkat kemiskinan KKU masih tinggi di atas Kalbar, walaupun masih di bawah nasional. Mudah-mudahan Pemerintah KKU dapat memacu untuk menurunkan angka kemiskinan,” harapnya dilansir pontianakpost.co.id.
Sedangkan untuk angka IPM, tingkat provinsi meningkat sebesar 0,01persen menjadi 67,66 persen. Namun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,90 persen. Sedangkan KKU angkanya sebesar 62,68 persen. Nilai tersebut membuat KKU masih di bawah angka provinsi dan nasional.
“Untuk menentukan berhasilnya tidak suatu daerah dalam menjalankan roda organisasi IPM merupakan suatu ukuran. Jadi tingkat pendidikan harus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus dipacu. Kemudian sarana kesehatan harus dibangun, supaya IPM dapat meningkat,” pesannya.
Pada tahun 2022 nanti Pemprov telah menargetkan penurunan angka kemiskinan Kalbar antara 7,21 persen sampai 7,23 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun5,53persen sampai 4,29 persen.
“Target penurunan angka kemiskinan di KKU sebesar 9,3 persen. Untuk target tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,7 persen dengan capaian 2020 telah mencapai target 2022,” jelasnya.
Norsan menambahkan untuk IPM, tahun 2022 Kalbar diharapkan mencapai 70,29 persen. Namun target KKU masih 64,29 persen, dikarenakan IPM KKU merupakan yang terendah se-Kalbar. “Penetapan target tersebut diharapkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap dampak pandemi Covid-19, karena target yang ditetapkan masih terlampau jauh dari capaian 2020,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut dia perencanaan pembangunan harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam membantu pemulihan ekonomi nasional. Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan harus berbasis data yang solid dan valid. Dengan demikian hasil yang dicapai bisa lebih baik. “Bagaimana kita bisa mengukir suatu perencanaan dengan baik, apabila data yang digunakan tidak solid ataupun valid,” tutupnya.(bar/r)
