Bupati Kayong Utara Citra Duani memberi penilaian terkait adanya pemanggilan terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara oleh pihak kepolisian. Menurut dia, hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa, karena merupakan tindak lanjut dari laporan.
“Sebenarnya itu biasa. Karena Polres atau penegak hukum, kalau ada laporan dari masayarakat, LSM, semua akan ditindak lanjuti. Cuma prosesnya klarifikasi dulu, ada kalrifikasi data segala macam, baru ditindaklanjuti,” terang Citra saat ditemui di Aula Rumah Dinas Pendopo Bupati, (26/3).
Lanjut Citra, jika terjadi kesalahan, akan dilakukan pemerikasaan secara internal oleh Inspektorat. Menurut dia, jika ada temuan, maka akan diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sekarang ini, kalau sikit-sikit dilaporkan, semantara secara internal, Inspektorat kita belum selesai. Terus ada yang melapor, seharusnya Inspektorat dulu. Kalau ada temuan, lanjut ke BPK. Ini belum juga selesai sudah laporan,” cetusnya.
Sebab, menurut Bupati, jika terjadi kesalahan dalam urusan proyek, sebaiknya diselesaikan di internal terlebih dahulu. “Aturannya kita harus selesai di internal dulu. Makanya, kalau ada pengaduan dan seterusnya, pihak Polri dan pihak Kejaksaan tetap perhatikan. Tetapi mereka sebelum praduga takbersalah, jangan menjustifikasi salah. Karena harus ada bukti dan saksi-saksi,” katanya.
Karena, tambah Citra, dalam melakukan suatu pekerjaan dikhawatirkan orang tersebut terjadi desakan, sehingga terjadilah perbuatan khilaf. Apa lagi, untuk mencari orang yang sempurna, diakui dia, susah. Jadi, menurut dia, berikan saja ruang kepada Inspekrorat yang ada.
“Terutama di internal dulu. Harus ada data pendukung, Inspektorat kita harus kita berikan ruang. Berikan lakukan pemeriksaan, internal dulu. Kemudian mencari orang sempurna itu susah. Ada kalanya dia hilaf atau desakan tekanan, dan seterusnya. Contoh kaya di (Dinas) PU itu, yang dihadapi masalah-masalah proyek,” lanjut Citra.
Citra mengatakan, dalam membangun Kayong Utara, jangan sampai hal-hal kecil dibesar-besarkan. Sebab, yang bersangkutan lanjut Bupati, belum tentu bersalah, hingga dikhawatirkan yang bersangkutan menjadi stres.
“Kalau kita tidak ada solusi PPK semuanya mundur, Kabid semuanya mundur. Mereka tidak masalah mundur, merek bisa tidur nyenyak. Tetapi pincanglah kita ini. Kalau kita ingin membangun Kayong Utara, mencerdaskan masyarakat, jangan sampai hal-hal kecil dibesar-besarkan. Karena mereka belum tentu salah. Mereka akan timbul stres. Syukur-syukur mereka membantu. Bukan nyaman mengurus hal ini. Kita hanya kepentingan kita. Masyarakat hanya kepentingan seorang, ndak dapat proyek, dia marah. Sementara dia dapat proyek, dijualnya ke orang lain. Pening kepala mereka itu,” tutupnya. (dan)
