UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Kamis, 16 Juni 2016 16:01
Cabut IUP Bermasalah, Gubernur Kalbar Digugat
ilustrasi

PONTIANAK -  PT. Cosmos Inti Persada (CIP) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas pencabutan izin usaha pertambangan oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. 

Sidang gugatan saat ini telah memasuki tahap mendengarkan keterangan aksi ahli. Setidaknya ada empat saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan, diantaranya saksi ahli dari Kementerian ESDM, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dan ahli hukum pidana dari Universitas Tanjungpura Pontianak.

Nasir Salekat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Barat sekaligus yang ditunjuk sebagai lowyer pemerintah provinsi menyatakan, gugatan PT. Cosmos Inti Persada bermula dari pencabutan IUP milik PT. Cosmos Inti Persada oleh Gubernur Kalbar.

Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Antimoni yang beraktivitas di Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu itu menggagap pencabutan izin pertambangan oleh Gubernur Kalbar tidak sah karena kewenangan pusat. "Pencabutan izin pertambangan oleh gubernur dianggap menyalahi wewenang, karena status Perusahaan itu PMA," ujar Nasir ditemui usai sidang di PTUN Pontianak, kemarin.

Namun, berdasarkan fakta persidangan, khususnya dari Kemeterian ESDM, sejak tahun 2011 tidak pernah melaporkan perubahan status tersebut kepada daerah. Sehingga di mata daerah, PT Cosmos Inti Persada masih  berstatus PMDN (penanaman modal dalam negeri). 

"Sebagaimana diungkapkan saksi ahli dari kemenrian ESDM tadi, sejak tahun 2011 perusahaan tidak pernah melaporkan. dan diperkuat oleh saksi ahli lagi, bahwa kewenangan itu sepanjag belum diserahkan gubernur kepada pusat maka itu masih menjadi kewengan gubernur atau daerah. Jadi apa yang sudah dilakukan gubernur sejauh ini sudah benar," kata Nasir.

Menurut Nasir, saksi ahli hukum pidana Universitas Tanjungpura, Slamet Raharjo juga menyatakan, sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur tidak hanya bersifat adminitratif, tetapi juga pidana. Menurutnya ada beberapa pasal yang bisa diterapkan, misalnya pasal 159, pasal 163 untuk koorporasi, dan pasal 165 untuk pejabatnya.

Dijelaskan Nasir, pencabutan IUP PT. Cosmos Inti Persada setelah Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pertambangan yang bermasalah. Salah satunya adalah PT. Cosmos Inti Persada. 

Dari evaluasi, lanjut Nasir diperoleh,  PT. Cosmos Inti Persada menyalahgunakan izin dan melanggar prosedural. Dimana PT. Cosmos Inti Persada tidak dilengkapi teknis, adminitrasi, ketidak mampuan finansial, tidak cukup Amdal dan melakukan aktivitas pertambangan di Kawasan Hutan Lindung Nyaban – Bt. Pangihan di Dusun Kalang Kecamatan Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu.

Dari hasil operasi ditemukan adanya pembuatan jalan sepanjang 27.996 meter x lebar 10 meter. Sepanjang 18.801 meter diantaranya terungkap berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan 9.195 meter berada dalam Kawasan Hutan Lindung (KHL).

Dalam kegiatan pertambangan, PT. Cosmos Inti Persada melanggar aturan perundang undangan, yaitu UU No.5 / 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No.41 / 1999 Jo UU No.19 / 2004 Tentang Kehutanan, UU No.23 / 2007 Tentang Lingkungan Hidup, UU No.4 / 2007 Tentang Minerba, UU No.18 / 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan PP No.45 / 2004 Jo PP No.60 / 2009 Tentang Perlindungan Hutan.

Ditambah lagi, perusahaan ini pernah berususan dengan hukum karena mempekerjakan warga negara asing. Sementara itu, pihak penasehat hukum PT. Cosmos Inti Persada enggan berkomentar. Mereka menghindar saat sejumlah wartawan hendak melakukan wawancara. (arf/pro)


BACA JUGA

Minggu, 06 September 2015 11:14

Pegawai Bank Kalbar Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp1,6 M

<p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers