Belum semua masyarakat yang tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) merasakan penerangan dari energi listrik. Terutama masyarakat di desa, di mana data tahun 2020 menyebutkan masih ada 332 desa atau 16,34 persen dari total 2.031 desa yang ada di Kalbar belum teraliri listrik.
IDIL AQSA AKBARY, Pontianak
GUBERNUR Kalbar Sutarmidji mendorong agar rasio eletrifikasi di provinsi ini bisa ditingkatkan secara cepat. Salah satunya dengan berkoordinasi bersama pihak PT. PLN (Persero) dan Kementerian ESDM. Ia menyebut tahun ini direncanakan akan ada program listrik masuk desa untuk 70-an desa se-Kalbar.
Namun demikian, pihaknya masih berupaya agar bisa mendapat kuota sampai 100 desa untuk tahun ini. “Saya terima kasih kepada anggota Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM, PT. PLN, dan DPD RI, bahkan Pak Ketua DPD RI (La Nyalla Mattalitti), walaupun bukan orang Kalbar, tapi Beliau getol membantu kami dalam percepatan pemenuhan listrik desa,” katanya, Minggu (14/3) di Pontianak.
Program ini diharapkan dia bisa terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Karena jika dalam satu tahun Kalbar bisa mendapat program untuk 100 desa saja, maka perkiraan dia, dalam 2 sampai 3 tahun ke depan, seluruh desa sudah terlistriki.
Meski diakuinya masih ada sekitar 150 – 180-an desa yang tidak mungkin teraliri listrik secara konvensional. Ketidakmungkingan tersebut, menurut sosok yang karib disapa Bang Midji tersebut lantaran kondisi wilayah yang tidak memungkinkan. Kondisi yang dimaksud dia seperti daerah kepulauan, aliran sungai, dan lain sebagainya. Solusi untuk daerah tersebut, menurut dia, harus menggunakan listrik tenaga surya. “Seperti misalnya di daerah Kayong Utara, Kepulauan Karimata itu tidak mungkin (dialiri) dengan listrik menggunakan tiang,” ungkapnya.
Bahkan yang lebih miris, dia mendapat informasi, ada suatu daerah di Kabupaten Bengkayang yang bahkan ibu kota kecamatannya masih belum teraliri listrik. Dirinya bakal menelusuri informasi tersebut dan meminta agar menjadi prioritas dalam program tahun ini.
Selain itu, masyarakat juga diharapakan dia bisa memberikan kelancaran PLN untuk bekerja. Dia berpesan, jangan sampai ada yang merasa ingin selalu didahulukan. Pasalnya, semua proses, diingatkan dia, mesti dijalankan secara bertahap. “Masalahnya investasinya sangat besar. Itu saja memakan anggaran lebih dari Rp250 miliar. Ini setahu saya perlu dana yang cukup besar sampai Rp250-an miliar waktu itu,” bebernya.
Ia berharap program elektrisasi di Kalbar bisa cepat terealisasi. Baik menggunakan cara konvensional, tenaga surya, maupuan pembangkit tenaga listrik lainnya. Paling penting, menurutnya, desa-desa yang selama ini belum teraliri listrik harus bisa mendapatkannya. “Yang penting masyarakat desa cepat mendapatkan listrik desa. Jika ada hambatan kecil semisal menggunakan lahan masyarakat, saya minta jangan ada tuntutan ini-itu,” harapnya seperti diberitakan pontianakpost.co.id.
Seperti dicontohkannya ketika masyarakat ribut soal jaringan telekomunikasi yang belum sampai ke desa, ketika pihak penyedia jaringan ingin membangun tower, justru ditolak. Penolakan tersebut, menurut dia, dengan berbagai alasan, seperti takut radiasi dan lain sebagainya. “Jadi pemahamannya harus satu dulu kalau mau maju,” tegasnya.
Midji tidak ingin terjadi permasalahan dalam proyek tersebut. Jika timbul masalah dari masyarakat, ia memastikan program tersebut bakal dipindah ke tempat lain yang juga membutuhkan. “Jadi, jika ingin cepat adanya realisasi pembangunan, maka jangan ada hambatan-hambatan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, percepatan pelayanan dasar listrik untuk desa gelap gulita merupakan salah satu usulan proyek prioritas Kalbar tahun 2022. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sutarmidji kepada Menteri PPN/Kepala Bapennas RI Suharso Manoarfa saat kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) se-Indonesiaakhir, Februari lalu.
Mengenai listrik, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan tak memungkiri, masih cukup banyak desa yang belum teraliri listrik di daerahnya. Wilayah kabupaten yang baru saja dipimpinnya tersebut memang cukup luas, serta bentang alam yang beragam, mulai dari sungai, danau, hingga pegunungan.
“Ini menjadi kendala untuk jaringan pasokan listrik dari PLN, tapi kami tetap akan koordinasi dengan PLN, daerah yang bisa dialiri PLN kami upayakan. Kalau daerah yang agak jauh mungkin ada solusi lain PLTS dan lain sebagainya,” katanya usai dilantik sebagai kepala daerah pada 26 Februari lalu.
